Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menanggapi demo ricuh tolak tunjangan DPR Rp50 juta. Ia ingatkan dampaknya pada iklim investasi. (Media Parlemen)

Aksi demonstrasi menolak kebijakan tunjangan rumah anggota DPR RI sebesar Rp50 juta per bulan berujung ricuh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2025). Massa menutup jalan hingga merusak sejumlah fasilitas publik, mulai dari pos polisi hingga lampu lalu lintas di kolong tol Slipi.

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan pihaknya menghargai kebebasan berpendapat masyarakat. 

Namun, ia menyayangkan cara penyampaian aspirasi yang menimbulkan kerusakan dan mengganggu ketertiban.

"Tapi, kalau sudah sekarang jalan ditutup, kemudian juga ada fasilitas-fasilitas publik yang sebetulnya itu harus dijaga oleh kita semua," ujar Cucun di Kompleks Parlemen, Selasa (26/8/2025).

Kebijakan tunjangan baru ini merupakan keputusan DPR RI periode 2024–2029 yang tidak lagi mendapat fasilitas rumah dinas. 

Sebagai gantinya, negara memberikan tunjangan sewa rumah Rp50 juta per bulan. Alasannya, harga rata-rata sewa di kawasan Senayan dinilai tinggi.

Namun, publik menilai angka tersebut terlalu besar di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya. 

Kritik datang dari berbagai kalangan, mulai dari guru, bidan, hingga mahasiswa. Mereka menilai anggaran negara lebih mendesak digunakan untuk pendidikan dan kesehatan.

Tak hanya itu, tunjangan Rp50 juta hanyalah salah satu komponen pendapatan anggota DPR. Selain gaji pokok, mereka juga menerima tunjangan jabatan, tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, serta uang harian perjalanan dinas. Total penghasilan bulanan seorang anggota DPR bisa melampaui Rp100 juta.

Demonstrasi yang berlangsung sejak siang hingga malam hari di depan Gedung DPR, Senin (25/8), semula berlangsung damai. 

Namun, situasi memanas saat massa menutup akses jalan utama di sekitar Jalan Gelora. Bentrokan terjadi, mengakibatkan kerusakan fasilitas publik dan kendaraan di sekitar lokasi.

Lalu lintas sempat lumpuh sebelum kembali normal pada Selasa pagi. Aparat kepolisian melaporkan sejumlah fasilitas rusak, termasuk satu pos polisi di kawasan Senayan.

Cucun mengungkapkan alasan pimpinan DPR tidak menemui massa saat aksi berlangsung. Menurutnya, tidak ada perwakilan resmi dari demonstran yang bisa diajak berdialog. Meski begitu, ia menegaskan DPR tetap membuka ruang bagi aspirasi publik.

Cucun menyoroti pentingnya menjaga situasi politik dan sosial tetap stabil, terutama dalam upaya menarik investasi asing ke Indonesia.

"Bagaimana menciptakan iklim yang kondusif sehingga di sekarang tahap kita mau rebound nih, bagaimana investasi mau pada masuk itu, para investor betul-betul trust," tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa kritik masyarakat akan menjadi bahan evaluasi DPR. Menurutnya, lembaga legislatif masih memiliki banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

"Jadi, kita terus berjalan, apa yang kurang-kurang kita perbaiki semua. Mekanisme pembahasan undang-undang, mekanisme pengawasan, mekanisme terkait bagaimana penganggaran di sini. Terus kita lakukan perbaikan-perbaikan," ungkap Cucun.

Wakil Ketua DPR lainnya, Sufmi Dasco Ahmad, juga menanggapi protes publik. Ia menegaskan kebebasan berpendapat dilindungi undang-undang, namun harus disampaikan sesuai aturan. 

Dasco bahkan membuka peluang evaluasi terhadap kebijakan tunjangan rumah Rp50 juta tersebut setelah Oktober 2025.

Dengan sorotan publik yang terus menguat, keputusan DPR terkait tunjangan ini masih menjadi perdebatan hangat. 

Sementara itu, pemerintah dan aparat keamanan berupaya memastikan situasi kembali kondusif agar stabilitas politik tidak terganggu.