Survei nasional Polling Institute menunjukkan hanya 13,7% publik percaya isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo, meski 73,3% responden mengaku pernah mendengarnya. (Merdekacom)

Mayoritas masyarakat Indonesia ternyata tidak percaya dengan isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), meskipun isu tersebut telah lama bergulir di ruang publik. 

Survei nasional Polling Institute yang dilakukan pada 4–7 Agustus 2025 menunjukkan, sebanyak 73,3 persen responden mengaku pernah mendengar isu tersebut, sementara 26,7 persen sama sekali tidak mengetahuinya.

Dari kelompok yang mengetahui, mayoritas menolak kebenaran isu tersebut. Survei mencatat 41,5 persen responden menyatakan tidak percaya sama sekali dan 25,6 persen kurang percaya. 

Hanya 11,8 persen yang percaya dan 1,9 persen yang sangat percaya, sedangkan 19,2 persen memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

Peneliti Utama Polling Institute, Kennedy Muslim, menyebut temuan ini menunjukkan publik menilai isu tersebut secara lebih rasional. 

“Artinya, isu ini memang cukup massif terdengar di ruang publik, namun pemaknaannya beragam di tengah masyarakat,” ujarnya. “Survei ini menegaskan bahwa hoaks politik, terutama yang menyerang legitimasi pendidikan mantan presiden, tidak sepenuhnya berhasil memengaruhi opini publik. Mayoritas masyarakat lebih rasional dalam menilai isu sensitif ini.”

Survei yang dilakukan melalui sambungan telepon dengan 1.206 responden tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95 persen. 

Polling Institute menyebutkan, meski isu ini sering diangkat di media sosial dan ruang publik, mayoritas masyarakat tidak mudah terpengaruh.

Hasil Polling Institute ini sejalan dengan temuan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menyatakan 74,6 persen publik tidak percaya isu tersebut, hanya 12,2 persen yang percaya. 

Klarifikasi resmi juga pernah disampaikan Universitas Gadjah Mada (UGM), yang menegaskan bahwa ijazah Jokowi asli dan sesuai dengan catatan akademik universitas.

Isu mengenai ijazah palsu Jokowi sendiri sempat ramai diperbincangkan menjelang dan sesudah masa jabatannya. 

Sejumlah pihak menyebut isu ini digunakan untuk menyerang legitimasi pendidikan Jokowi, namun hasil survei menunjukkan upaya tersebut tidak berhasil mengubah mayoritas opini publik.

Dengan hasil ini, Polling Institute menilai publik Indonesia masih menilai isu-isu politik sensitif seperti ini dengan mempertimbangkan bukti dan klarifikasi resmi. 

Meskipun 73,3 persen masyarakat mengaku mengetahui tuduhan tersebut, hanya 13,7 persen yang benar-benar mempercayainya.