Mesir menegaskan tidak ingin menjadi negara penampung utama di tengah ancaman eksodus satu juta warga Gaza. Pemerintah mengerahkan pasukan di Sinai untuk mengantisipasi lonjakan pengungsi di perbatasan Rafah. (Via X)

Kairo memperketat penjagaan di perbatasan Rafah dengan pengerahan 40.000 pasukan militer setelah situasi di Gaza semakin memanas. Sekitar satu juta warga Palestina diperkirakan berpotensi melintasi perbatasan untuk mencari perlindungan, memicu kekhawatiran Mesir akan gelombang pengungsi besar-besaran.

Pemerintah Mesir menegaskan, negaranya tidak akan menjadi penampung utama bagi pengungsi dari Gaza. 

“Kami mendukung perjuangan Palestina, tetapi Mesir memiliki batas kemampuan dan kepentingan nasional yang harus dijaga,” ujar Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Shoukry, dikutip dari media setempat.


Mesir Perketat Perbatasan

Pengerahan pasukan di Semenanjung Sinai disebut sebagai langkah pencegahan untuk mengontrol perbatasan Rafah, satu-satunya pintu masuk dan keluar Gaza yang tidak dikuasai Israel. 

Tentara Mesir dilengkapi kendaraan lapis baja, sistem pertahanan, serta fasilitas darurat untuk mengantisipasi lonjakan pengungsi.

Seorang pejabat keamanan Mesir menyatakan, pemerintah Kairo khawatir gelombang pengungsi akan memicu ketidakstabilan sosial dan ekonomi. 

“Kami tidak ingin melihat situasi 1948 terulang kembali, di mana eksodus besar-besaran terjadi tanpa kejelasan jangka panjang bagi warga Palestina,” katanya.

Krisis ini terjadi di tengah tantangan ekonomi Mesir yang sedang berjuang menstabilkan inflasi dan nilai tukar mata uangnya. Penambahan beban sosial dari pengungsi dapat memperburuk anggaran negara yang sudah terbatas.

Selain itu, Mesir khawatir keberadaan pengungsi dalam jumlah besar dapat memicu ketegangan politik domestik, terutama di kawasan Sinai yang selama ini rawan konflik dengan kelompok militan. 

“Kami belajar dari pengalaman Suriah dan Libya. Gelombang pengungsi yang tak terkendali dapat mengganggu stabilitas kawasan,” kata analis geopolitik dari Universitas Kairo, Dr. Hossam El-Din.


Respons Internasional

PBB menyatakan keprihatinannya terhadap potensi eksodus tersebut dan mendesak Mesir serta negara-negara sekitar untuk membuka jalur kemanusiaan. Namun, Mesir tetap menekankan perlunya tanggung jawab internasional yang merata.

“Kami tidak menutup pintu bagi bantuan kemanusiaan, tetapi harus ada mekanisme yang adil. Mesir tidak bisa menanggung semuanya sendiri,” tegas Shoukry.

Israel sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait kemungkinan eksodus massal, namun sejumlah laporan menyebutkan pemerintah Israel menginginkan zona penyangga di Gaza bagian selatan untuk mengurangi risiko serangan lintas batas.

Mesir kini berada di posisi sulit yakni di satu sisi menjadi mediator utama konflik Gaza-Israel, di sisi lain harus melindungi kepentingan nasionalnya. Upaya diplomasi dengan negara-negara Arab lain terus dilakukan untuk mencari solusi jangka panjang.

Para pengamat menilai, skenario terbaik bagi Mesir adalah membuka perbatasan secara terbatas untuk bantuan kemanusiaan sambil mendesak gencatan senjata segera. “Mesir tidak akan membiarkan situasi ini berubah menjadi masalah internal mereka,” kata Dr. Hossam.