Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti demo besar-besaran di Pati buntut kenaikan PBB-P2 250%. Istana memastikan kebijakan pajak tersebut bukan karena anggaran pusat. (ANTARA FOTO)

Pemerintah pusat buka suara atas aksi demonstrasi besar-besaran yang mengguncang Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sejak awal Agustus 2025. Ribuan warga turun ke jalan menuntut Bupati Sudewo mundur, menyusul kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen secara sepihak.

Presiden RI Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinan mendalam atas gejolak tersebut. 

Ia memastikan pemerintah pusat sejak awal memantau situasi di lapangan dan telah melakukan koordinasi intensif dengan Bupati Sudewo serta Gubernur Jawa Tengah untuk mencari solusi.

“Kami menghargai hak warga untuk menyampaikan aspirasi. Tapi kami berharap semua pihak menahan diri agar tidak mengganggu stabilitas daerah dan aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Prasetyo, dikutip dari Detik News, Kamis (14/8/2025).

Gelombang protes yang awalnya berlangsung di pusat kota kini meluas hingga kecamatan-kecamatan. Aksi tersebut memunculkan desakan pemakzulan terhadap Bupati Sudewo di DPRD Kabupaten Pati. 

Kenaikan PBB-P2 dianggap memberatkan warga, terutama pelaku usaha kecil, petani, dan pemilik rumah di kawasan perkotaan.

Prasetyo membantah anggapan bahwa lonjakan pajak terjadi karena minimnya alokasi dana dari pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan pajak merupakan kewenangan daerah. 

“Kekurangan anggaran dari pemerintah pusat bukan alasan mereka mengubah kebijakan pajak. Setiap daerah menyesuaikan kebijakan fiskalnya masing-masing,” ucapnya, seperti dilansir CNN Indonesia.

Ia juga mengingatkan agar para kepala daerah tidak bersikap arogan dalam mengambil keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. 

“Kebijakan yang tidak komunikatif dan minim partisipasi publik berpotensi memicu gejolak seperti yang terjadi di Pati,” tegasnya.

Sementara itu, situasi di Pati masih berlangsung dinamis. Aparat keamanan disiagakan untuk mengawal jalannya unjuk rasa, sementara DPRD setempat berencana memanggil Bupati Sudewo untuk dimintai penjelasan resmi terkait dasar kenaikan PBB-P2 tersebut.