Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menunda agenda penting pada Jumat (29/8/2025) akibat situasi Jakarta yang ricuh usai demonstrasi yang menewaskan seorang pengemudi ojek online. (Dok. Sindonews)

Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menunda dua agenda besar pada Jumat (29/8/2025) karena situasi keamanan Jakarta tidak kondusif setelah serangkaian demonstrasi yang berujung ricuh.

Konferensi pers bulanan APBN KiTa yang seharusnya digelar pagi hari oleh Kemenkeu ditunda menjadi Rabu, 3 September 2025. 

Sementara itu, Bank Indonesia membatalkan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Daerah yang sedianya berlangsung di Istana Negara pada siang hari.

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu mengumumkan melalui pesan resmi bahwa konferensi pers APBN KiTa tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal.

Awalnya, acara itu direncanakan berlangsung luring di kantor Kemenkeu pukul 09.30 WIB. Jadwal sempat diubah menjadi daring lewat video conference, namun 15 menit sebelum dimulai akhirnya dibatalkan.

“Konferensi pers APBN KiTa dijadwalkan ulang menjadi Rabu, 3 September 2025,” bunyi keterangan resmi Kemenkeu.

Bank Indonesia juga memutuskan membatalkan Rakornas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan serta Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2025. Agenda itu seharusnya berlangsung di Istana Negara pukul 14.00-15.30 WIB.

“Sehubungan dengan kondisi saat ini yang kurang kondusif, kami informasikan Rakornas TPID & TP2DD ditunda dan tidak jadi diselenggarakan hari ini,” tulis Departemen Komunikasi BI.

Rakornas tersebut direncanakan menghadirkan Presiden Prabowo Subianto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur BI Perry Warjiyo, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Rangkaian demonstrasi yang memicu penundaan agenda pemerintah bermula dari kekecewaan publik atas rencana kenaikan tunjangan anggota DPR yang disebut mencapai sekitar Rp120 juta. Isu tersebut memicu aksi sejak Senin (25/8), yang kemudian berujung ricuh.

Ketegangan meningkat setelah seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21), tewas dilindas kendaraan taktis Brimob dalam aksi di sekitar DPR, Kamis (28/8) malam.

Peristiwa itu menimbulkan kemarahan luas, khususnya di kalangan ojek online dan mahasiswa. BEM Universitas Indonesia (UI) dan BEM Seluruh Indonesia (SI) pada Jumat siang berencana menggelar aksi di Polda Metro Jaya.

Mereka menyuarakan lima tuntutan: Polri diminta bertanggung jawab atas kekerasan terhadap massa aksi, pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolri, penghukuman anggota Polri yang terlibat, pembebasan peserta aksi yang ditahan, serta reformasi institusi kepolisian.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga besar ojek online dan masyarakat. Ia menemui keluarga korban di RSCM Jakarta Pusat pada dini hari Jumat.

“Tujuh anggota Brimob yang diduga terlibat dalam kecelakaan itu sudah diamankan untuk menjalani proses pemeriksaan,” kata Listyo Sigit.

Hingga Jumat sore, aparat masih melakukan pemantauan ketat di sejumlah titik di Jakarta untuk mengantisipasi lanjutan aksi.