Freeport Indonesia menyatakan rencana penambahan 10% saham pemerintah masih dibahas. Jika tercapai, kepemilikan RI naik dari 51,23% menjadi 61,23% melalui MIND ID. (ANTARA/HO-PTFI)

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI), Tony Wenas, menyatakan rencana penambahan 10 persen saham pemerintah Indonesia dalam perusahaan tambang tembaga terbesar di Tanah Air masih dalam tahap diskusi. Hal itu ia sampaikan dalam acara Indonesia Summit 2025 di The Tribrata, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Menurut Tony, jika rencana ini terwujud, kepemilikan Indonesia yang kini 51,23 persen melalui PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) akan meningkat menjadi 61,23 persen.

"Salah satu pemikirannya adalah bagaimana kalau seandainya di tahun 2041 ditambah lagi sahamnya 10%, itu masih dalam pembahasan, mudah-mudahan bisa tercapai kesepakatan," kata Tony.

Rencana divestasi saham tambahan ini sebenarnya sudah menjadi wacana sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya menargetkan penyelesaian pada awal 2025, namun hingga kini belum ada kesepakatan.

Tony menambahkan, dorongan penambahan saham terkait dengan besarnya sumber daya tembaga di tambang Grasberg, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. 

Ia memperingatkan jika sumber daya itu tidak dikembangkan lebih lanjut, negara bisa kehilangan potensi penerimaan hingga US$ 4 miliar per tahun.

"Kalau tidak dikembangkan berarti kontribusi kami kepada pemerintah yang sekitar US$4 miliar per tahun itu berhenti," jelas Tony.

Selain penerimaan negara, Freeport Indonesia juga disebut memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sekitar US$ 700 juta per tahun serta membuka lebih dari 30 ribu lapangan kerja.

Penambahan saham 10 persen menjadi salah satu syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI yang akan berakhir pada 2041. 

Selain divestasi saham, pemerintah juga menetapkan kewajiban lain seperti pembangunan smelter dalam negeri dan komitmen eksplorasi lanjutan.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, dalam pernyataannya awal tahun lalu menegaskan pemerintah tidak ingin membeli saham tambahan dengan valuasi tinggi.

"Saya katakan waktu itu tambahan 10% itu tidak harus beli dengan valuasi harga sekarang, harus semurah-murah mungkin dan berpotensi tidak pakai nilai yang mahal," ujar Bahlil.

Saat ini, komposisi kepemilikan saham PTFI adalah 51,23 persen milik Indonesia melalui MIND ID, sedangkan 48,77 persen sisanya dikuasai Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.

Kepemilikan mayoritas Indonesia diperoleh lewat divestasi pada 2018 dengan nilai transaksi US$ 3,85 miliar. Sejak saat itu, pemerintah Indonesia menjadi pemegang saham pengendali PTFI.