Sri Mulyani sebut Indonesia masuk kelompok langka negara mayoritas Muslim dengan ekonomi stabil, meski bukan penghasil minyak seperti negara Teluk. (Dok. Kemenkeu)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai Indonesia memiliki posisi unik di antara negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Dari mayoritas negara muslim, hanya sedikit yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi stabil, mengelola kebijakan fiskal secara solid, dan mempertahankan ketahanan di tengah gejolak global.

“Negara OIC umumnya terbagi dua, kelompok miskin yang rapuh, bahkan dilanda perang, dan kelompok kaya sumber daya alam seperti minyak dan gas, yakni negara-negara Teluk. Tidak banyak negara di tengah yang ekonominya tumbuh baik dan stabil. Indonesia adalah salah satunya dari yang sangat sedikit ini,” ujar Sri Mulyani dalam Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah, Rabu (13/8/2025).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut, masih jarang negara mayoritas muslim yang berhasil menjadi kekuatan ekonomi besar. 

“Indonesia punya kesempatan mengisi kerinduan dunia Islam akan negara besar yang menjalankan nilai-nilai keislaman sekaligus menjadi ekonomi yang kuat,” tegasnya.

Pemerintah, kata Sri Mulyani, akan memanfaatkan program unggulan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto sebagai wadah strategis untuk mengintegrasikan ekonomi dan keuangan syariah dari akar rumput. 

Sejumlah program yang masuk dalam platform ini meliputi Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, hingga pemberdayaan kampung nelayan.


Koperasi Merah Putih Jadi Tulang Punggung

Koperasi Merah Putih (KMP) dibentuk dengan modal sekitar Rp2,5 miliar per unit dan kini menghasilkan perputaran dana lebih dari Rp250 triliun. 

Pada 10 Juli 2025, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersama Kementerian Koperasi menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat peran koperasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kesepakatan itu memprioritaskan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) hingga 95% dan keterlibatan usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK) minimal 40% sesuai instruksi presiden. 

Langkah ini diharapkan menjadikan koperasi sebagai agregator lokal yang memperpendek rantai pasok dan menekan biaya distribusi.


Makan Bergizi Gratis dengan Rantai Halal

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat alokasi Rp71 triliun pada 2025 dengan cadangan tambahan Rp100 triliun. Jika cakupan meningkat hingga 82 juta penerima tahun depan, anggaran berpotensi tembus Rp300 triliun. 

Sri Mulyani menilai potensi ini dapat dioptimalkan melalui pembangunan rantai nilai halal lewat inisiatif “Gerbang Santri”, yang menghubungkan petani, produsen, dan distributor pangan berbasis prinsip syariah.


Sekolah Rakyat dan “Kail” yang Sudah Ada

Sekolah Rakyat, yang kini berjumlah sekitar 200 unit, memberikan makanan tiga kali sehari plus dua kali camilan untuk anak didik. Menurut Sri Mulyani, suplai makanan untuk sekolah ini dapat diintegrasikan dengan rantai pasok syariah. “Kailnya sudah ada, tinggal mengaitkannya,” ujarnya.

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) telah mencapai lebih dari 80 ribu unit hingga Juli 2025. Presiden Prabowo meluncurkan program ini untuk memangkas rantai distribusi, menurunkan harga kebutuhan pokok, serta menciptakan hingga 2 juta lapangan kerja baru.

KDMP juga memperluas partisipasi perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam kegiatan ekonomi desa. Pemerintah menargetkan program ini tetap menjadi prioritas hingga 2026, menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Sri Mulyani menekankan bahwa infrastruktur program telah tersedia, tinggal diisi dengan nilai-nilai syariah yang kuat. “Wadahnya sudah ada, tinggal kita isi. Infusing value adalah tugas kita semua,” katanya.

Menurutnya, kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pelaku usaha menjadi kunci. Dengan menghubungkan program seperti koperasi, MBG, dan Sekolah Rakyat ke rantai pasok halal, Indonesia dapat memperkuat posisi strategisnya sebagai kekuatan ekonomi di dunia Islam, sekaligus membangun fondasi pertumbuhan yang inklusif dari desa hingga kota.