Sejumlah anggota DPR mengusulkan legalisasi kasino sebagai sumber baru PNBP. Usulan ini terinspirasi dari kebijakan di UEA dan Thailand yang sukses mendongkrak pendapatan negara melalui sektor hiburan dan pariwisata. (Tripadvisor)

Anggota Komisi XI DPR RI mengusulkan sejumlah objek baru untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP), termasuk potensi dari sektor jasa, pariwisata, dan sumber daya alam non-migas. Salah satu usulan menarik perhatian publik adalah ide legalisasi layanan kasino sebagai salah satu sumber baru PNBP. Usulan ini diangkat oleh Galih Kartasasmita, anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar, dalam rapat kerja bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada Kamis (8/5/2025). 

Galih mencontohkan langkah progresif yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab (UEA), negara yang dikenal konservatif namun kini mulai membuka diri terhadap operasional kasino.

“Saya bukan bermaksud mendobrak norma, tapi lihat saja UEA, negara Arab yang sudah mulai membuka layanan kasino demi menggali potensi baru. Mereka berani berpikir di luar kebiasaan," ujar Galih dalam forum tersebut.

Menurutnya, Indonesia dan UEA memiliki kesamaan karakteristik ekonomi yang bergantung pada sumber daya alam. Namun, UEA mulai menyadari risiko ketergantungan tersebut dan kini fokus mengembangkan sektor jasa, khususnya pariwisata, sebagai alternatif penerimaan negara.

“UEA sudah mulai beralih dari SDA ke sektor jasa, terutama jasa sosial dan pariwisata. Ini bisa jadi pelajaran bagi kita,” tambahnya.

Tidak hanya UEA, Thailand juga menjadi contoh negara yang sedang mempertimbangkan legalisasi perjudian untuk mendongkrak pendapatan nasional. Pemerintah Thailand bahkan telah membentuk komite ad-hoc yang terdiri dari 60 anggota parlemen untuk mengkaji legalisasi kasino di dalam negeri. Komite tersebut dipimpin oleh Julapun Amornvivat, Wakil Menteri Keuangan Thailand, dan mendapat dukungan lintas partai.

Thailand berencana mengadopsi model serupa dengan Singapura, di mana kasino diatur dengan ketat dan diberlakukan pembatasan bagi warga lokal seperti biaya masuk dan pengecualian khusus. 

Jika rencana ini terwujud, Thailand bisa menjadi pusat pariwisata perjudian baru di Asia Tenggara dan bersaing langsung dengan negara-negara seperti Singapura dan Filipina.

Saat ini, Indonesia bersama Brunei masih menjadi dua negara di Asia Tenggara yang sepenuhnya melarang aktivitas perjudian. Namun, wacana ini menunjukkan bahwa sebagian anggota legislatif mulai terbuka terhadap ide-ide baru untuk meningkatkan PNBP.

Meski ide legalisasi kasino akan memicu perdebatan luas, terutama dari sisi moral dan sosial, langkah ini patut dipertimbangkan secara objektif. Jika dikelola secara ketat dan hanya dibuka untuk wisatawan asing, potensi ekonominya bisa sangat besar. 

Negara perlu terbuka terhadap sumber pendapatan baru, terutama di tengah tantangan fiskal dan ketidakpastian harga komoditas. Namun, pengawasan dan regulasi yang kuat harus menjadi fondasi utama jika wacana ini benar-benar akan dibahas lebih lanjut.