Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Bappenas, Eka Chandra Buana dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di Nusantara Hall, ICE BSD, Tangerang, Banten. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas mengungkapkan bahwa kebutuhan investasi nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp 8.297 triliun. Proyeksi ini tertuang dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026.

Menariknya, sebagian besar pembiayaan pembangunan masih akan ditopang oleh sektor non-pemerintah. Data dari Bappenas menyebutkan, kontribusi swasta atau masyarakat menjadi yang terbesar, yaitu sekitar Rp 7.467 triliun atau setara dengan 89,99% dari total kebutuhan investasi.

Sementara itu, investasi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diperkirakan berada di angka Rp 480,8 triliun atau 5,79%. Adapun porsi investasi dari pemerintah pusat sendiri relatif kecil, yaitu hanya sekitar Rp 349,9 triliun atau 4,22%.

Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Bappenas, Eka Chandra Buana, menegaskan pentingnya keterlibatan swasta dalam pembangunan nasional. Hal ini mengingat keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah dalam mendanai seluruh proyek strategis.

"Pemerintah hanya bisa menyumbang sebagian kecil dari total investasi. Karena itu, menciptakan iklim investasi yang kondusif menjadi kunci," ujar Eka dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPD RI, Kamis (8/5/2025).

Eka juga menambahkan bahwa penguatan regulasi dan penyederhanaan perizinan sangat penting untuk mendorong kehadiran investor, baik domestik maupun asing. Dengan begitu, target pembangunan tidak hanya bertumpu pada APBN, tetapi juga pada potensi pembiayaan alternatif.

Dari sisi realisasi, Kementerian Investasi/BKPM melaporkan capaian investasi pada kuartal I-2025 mencapai Rp 465,2 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 24,4% dari target investasi tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 1.905,6 triliun.

Melihat tingginya ketergantungan pada investasi swasta, menjadi penting bagi pemerintah untuk fokus pada reformasi struktural, terutama dalam perizinan, kepastian hukum, dan stabilitas kebijakan. Swasta tidak akan masuk ke wilayah yang penuh risiko dan ketidakpastian hukum.

Di sisi lain, daerah juga perlu didorong agar lebih aktif mempromosikan potensi investasinya. Kunci keberhasilan pembangunan jangka panjang bukan hanya pada angka-angka, tetapi pada kemauan politik untuk memperbaiki iklim usaha secara menyeluruh.