Gubernur BI buka suara soal kritik AS atas QRIS

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebut Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) dibangun dengan mengadopsi standar global. (economy.okezone)

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menegaskan bahwa sistem pembayaran berbasis kode respons cepat nasional, Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS), dibangun dengan mengacu pada standar internasional. Menurut Perry, QRIS mengadopsi format dari EMVCo—standar global yang digunakan oleh jaringan pembayaran besar seperti Mastercard dan Visa—yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan lokal menggunakan elemen-elemen bahasa pemrograman khas Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan Perry dalam konferensi pers seusai Rapat Dewan Gubernur BI pada Rabu (23/4), menanggapi kritik dari Amerika Serikat terhadap kebijakan QRIS. “QRIS sudah terhubung dengan sistem pembayaran sejumlah negara. Ini merupakan versi Indonesia dari standar global yang telah kita sesuaikan,” ujarnya.

Baca Juga

•BI stabilkan rupiah lewat pembelian SBN Rp 80,98 triliun • Proyek EV Rp130 triliun tetap lanjut, Huayou gantikan LG •Dolar AS melemah, IMF ungkap penyebab utamanya

Perry juga menjelaskan bahwa sejak peluncurannya pada 17 Agustus 2019, QRIS dikembangkan bersama komunitas industri sistem pembayaran di Indonesia. Standar ini disusun secara kolaboratif berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BI dan dirancang untuk menjawab kebutuhan nasional.

Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menambahkan bahwa QRIS kini telah digunakan lintas negara melalui program QRIS Antarnegara. Beberapa negara yang telah mengadopsinya antara lain Thailand, Malaysia, dan Singapura. Ke depan, kerja sama serupa juga akan dilakukan dengan Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, India, dan Arab Saudi.

Di sisi lain, Amerika Serikat melalui Kantor Perwakilan Dagang (USTR) menyampaikan kritik dalam laporan National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers tahun 2025. Dalam laporan tersebut, AS menyatakan bahwa pelaku usaha asal negaranya merasa kurang dilibatkan dalam penyusunan kebijakan QRIS, termasuk minimnya informasi awal terkait perubahan sistem tersebut.

Menurut laporan USTR, perusahaan-perusahaan asal AS, termasuk penyedia jasa keuangan dan bank, mengungkapkan kekhawatiran karena tidak diberikan kesempatan untuk memberikan masukan atau memahami bagaimana sistem QRIS akan terintegrasi dengan infrastruktur pembayaran global yang sudah ada.