APLUSWIRE/ROBIN SANTOSO
Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan utang pemerintah di seluruh dunia bakal menembus 100% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) global pada 2029, satu tahun lebih cepat dibandingkan proyeksi yang mereka keluarkan setahun sebelumnya. 

Angka itu akan menjadi yang tertinggi sejak dunia keluar dari Perang Dunia II, ketika banyak negara masih menanggung biaya rekonstruksi dalam skala besar.

Proyeksi tersebut tercantum dalam laporan Fiscal Monitor edisi April 2026 bertajuk Fiscal Policy under Pressure, High Debt, Rising Risks, yang dirilis IMF pada 15 April 2026 di sela Pertemuan Musim Semi IMF-Bank Dunia di Washington. Rasio utang publik global telah mencapai hampir 94% PDB pada 2025, naik dari 93% pada tahun sebelumnya dan jauh lebih tinggi dibandingkan 64% pada 2000.

Jika tren saat ini berlanjut tanpa perubahan kebijakan yang berarti, IMF memperkirakan rasio utang publik global akan meningkat menjadi 95,3% pada 2026, 97,2% pada 2027, 98,8% pada 2028, lalu tepat 100% pada 2029. Kenaikan itu diperkirakan belum berhenti. Dalam proyeksi jangka menengah, rasio utang masih akan terus naik hingga mencapai 102,3% pada 2031.

Artinya, hanya dalam empat tahun, rasio utang pemerintah dunia diperkirakan bertambah sekitar enam poin persentase. Lonjakan sebesar itu belum pernah terjadi dalam situasi tanpa satu krisis besar yang menjadi pemicu utama, berbeda dengan dua episode sebelumnya yang terekam jelas dalam data historis IMF.


Beban utang dunia kian berat
Krisis dan belanja negara mendorong utang pemerintah dunia mendekati 100% dari PDB global. Klik titik data untuk melihat nilainya.
% terhadap PDB global
Sumber: IMF – Fiscal Monitor, April 2026
*Proyeksi IMF

Data tersebut menunjukkan rasio utang sempat turun hingga 58% pada 2003 dan bertahan di kisaran itu hingga 2006. Namun, rasio kemudian melonjak menjadi 67% pada 2009 akibat krisis keuangan global, ketika banyak pemerintah menggelontorkan dana talangan bagi sektor perbankan dan stimulus fiskal darurat. Setelah itu, rasio naik secara bertahap menjadi 70% pada 2012 dan 85% pada 2018.

Lonjakan paling tajam terjadi pada 2020, ketika rasio utang meningkat dari 85% menjadi 90% hanya dalam satu tahun akibat pandemi Covid-19 yang mendorong hampir seluruh negara mengucurkan stimulus fiskal secara bersamaan. 

Rasio tersebut sempat turun menjadi 88% pada 2021 seiring pemulihan ekonomi dan berakhirnya sebagian besar program bantuan darurat, sebelum kembali meningkat menjadi 91% pada 2023 dan 93% pada 2024.

Bukan Lagi Soal Krisis Darurat

Yang membedakan kenaikan utang pada periode 2022–2025 dari dua lonjakan sebelumnya adalah tidak adanya satu peristiwa besar sebagai pemicu. IMF menilai akumulasi utang kali ini terutama didorong oleh negara-negara dengan perekonomian besar melalui tekanan belanja yang bersifat jangka panjang.

Peningkatan kebutuhan belanja sosial akibat penuaan penduduk, kenaikan anggaran pertahanan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, serta upaya memperkuat otonomi strategis berlangsung secara bersamaan dan menjadi pendorong utama kenaikan utang.

Beban bunga turut memperberat kondisi fiskal. Suku bunga global yang masih tinggi membuat biaya pembayaran utang lama semakin mahal, sementara defisit primer global—selisih antara pendapatan dan belanja pemerintah di luar pembayaran bunga utang—masih berada di level 2,2% PDB. 

IMF memang memproyeksikan defisit primer menyempit sekitar setengah poin persentase hingga 2031, tetapi perbaikan tersebut dinilai belum cukup untuk menghentikan laju kenaikan utang, apalagi menurunkannya.

Defisit anggaran sulit menyusut
Defisit primer global diproyeksikan hanya turun tipis hingga 2031, jauh dari cukup untuk menghentikan kenaikan utang. Klik batang untuk melihat nilainya.
% terhadap PDB global
Sumber: IMF – Fiscal Monitor, April 2026
*Proyeksi IMF untuk 2031

Konflik di Timur Tengah menambah tekanan baru. Eskalasi perang mengganggu pasokan energi, memperketat kondisi keuangan global, dan memaksa banyak pemerintah memilih antara menahan lonjakan harga energi bagi masyarakat atau mempertahankan ruang fiskal yang semakin terbatas.

IMF juga menyoroti perubahan struktural di pasar surat utang global, mulai dari meningkatnya peran lembaga keuangan nonbank yang memiliki tingkat leverage tinggi hingga memudarnya status obligasi Departemen Keuangan Amerika Serikat sebagai aset paling aman di dunia yang selama ini menjadi penopang stabilitas pasar obligasi global.

IMF Minta Penghapusan Subsidi BBM

Kepala Urusan Fiskal IMF, Rodrigo Valdés, secara terbuka meminta pemerintah di berbagai negara mulai menghapus subsidi bahan bakar sebagai respons terhadap lonjakan harga energi akibat konflik di Timur Tengah. Dalam laporannya, IMF menegaskan bahwa penyesuaian fiskal yang kredibel dan terencana perlu segera dilakukan di seluruh kelompok negara.

Bukan hanya negara maju yang menghadapi tekanan. Negara berkembang dan berpendapatan rendah justru dinilai menghadapi tantangan fiskal yang lebih berat, meski rasio utang mereka relatif lebih rendah. Biaya pembiayaan yang lebih mahal serta basis penerimaan pajak yang sempit membuat kelompok negara tersebut lebih rentan terhadap guncangan fiskal.

China menjadi salah satu sorotan dalam laporan itu. Pemerintah pusat menjalankan program pertukaran utang "hidden debt" berbunga tinggi milik pemerintah daerah—yang selama ini banyak terakumulasi melalui kendaraan pembiayaan pemerintah daerah—menjadi obligasi resmi dengan bunga lebih rendah. 

Langkah tersebut memang mengurangi tekanan jangka pendek, tetapi IMF menilai ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan daerah di China masih besar, terlebih pendapatan dari penjualan lahan terus melemah.

Ruang Fiskal Kian Menyempit

Ketika rasio utang mendekati 100% PDB, nilai utang pemerintah di seluruh dunia hampir setara dengan total nilai output ekonomi global dalam satu tahun. Kondisi ini membuat ruang bagi belanja produktif semakin terbatas.

Risikonya pun nyata. Jika pertumbuhan ekonomi sama dengan atau bahkan lebih rendah daripada laju penambahan utang melalui penerbitan obligasi, pasar dapat mulai meragukan kemampuan sebagian negara dalam memenuhi kewajiban fiskalnya.

IMF mendorong negara-negara mengalihkan belanja ke sektor yang mampu menopang pertumbuhan jangka panjang, seperti infrastruktur dan pendidikan, agar beban utang tetap dapat dikelola tanpa mengorbankan momentum pertumbuhan ekonomi.

Lembaga itu juga mengingatkan bahwa selisih antara suku bunga dan laju pertumbuhan ekonom semakin menyempit. Kondisi tersebut dinilai tidak lagi cukup untuk mengimbangi defisit primer yang terus terjadi dari tahun ke tahun.