Presiden AS Donald Trump berbicara sebelum menandatangani perintah eksekutif di Kantor Oval di Gedung Putih di Washington, DC, pada 30 Januari 2026. (FOTO / AFP)

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan AS akan kembali mengambil kendali atas Selat Hormuz dan meminta biaya penggantian sebesar 20% dari kargo yang melintasi jalur energi strategis tersebut. Langkah itu menandai kembalinya tekanan Washington terhadap Iran setelah gencatan senjata yang sempat meredakan ketegangan kedua negara runtuh.

Menurut laporan Reuters, Trump memosisikan Amerika Serikat sebagai pihak yang menjaga keamanan Selat Hormuz, jalur yang menjadi pintu utama pengiriman minyak dari kawasan Teluk ke pasar global. Kebijakan tersebut sekaligus menghidupkan kembali blokade laut yang sebelumnya diberlakukan AS setelah upaya perundingan damai gagal.

Blokade pertama kali diterapkan pada April setelah pembicaraan damai di Pakistan tidak menghasilkan kesepakatan. Ketegangan sempat mereda setelah nota kesepahaman ditandatangani di Istana Versailles pada 17 Juni.

Kesepakatan itu membuka kembali lalu lintas komersial di Selat Hormuz tanpa biaya dan memberi ruang bagi kedua pihak untuk menjalani periode negosiasi selama 60 hari terkait program nuklir Iran.

Namun, kesepakatan tersebut tidak bertahan lama. Iran kembali menegaskan haknya untuk mengatur lalu lintas kapal di wilayah tersebut dan mengisyaratkan rencana memungut biaya bagi kapal yang melintas melalui kerja sama dengan Oman.

Pada awal Juli, Trump menyatakan nota kesepahaman itu "berakhir" setelah Iran menyerang kapal-kapal komersial yang melintas di selat tersebut.

Pernyataan Trump muncul ketika operasi militer AS terhadap Iran memasuki fase baru. United States Central Command (CENTCOM) melaporkan telah melakukan tiga gelombang serangan antara 7 hingga 11 Juli dengan sasaran lebih dari 300 target militer Iran.

Target tersebut mencakup fasilitas rudal dan drone, kemampuan angkatan laut, gudang amunisi, hingga pos pengawasan pesisir. CENTCOM menyebut operasi itu dilakukan sebagai respons atas serangan Iran terhadap kapal komersial.

Tujuannya, menurut CENTCOM, adalah untuk "melemahkan kemampuan Iran dalam menyerang awak sipil dan kapal dagang yang melintasi selat tersebut secara bebas".

Iran kemudian membalas dengan serangan terhadap 85 instalasi militer AS yang berada di Bahrain dan Kuwait melalui Garda Revolusi Iran.

Kebijakan pungutan terhadap kapal yang melintas bukan pertama kali disampaikan Trump. Pada 20 Juni, ia memperingatkan bahwa AS dapat mengenakan biaya sebagai bentuk penggantian atas peran Washington dalam menjaga keamanan kawasan.

Trump menyebut biaya tersebut sebagai kompensasi atas "jasa yang diberikan sebagai Malaikat Pelindung bagi negara-negara di Timur Tengah" apabila jalur diplomasi gagal.

Dengan kebijakan terbaru ini, Selat Hormuz kembali menjadi titik persaingan langsung antara Angkatan Laut AS dan pasukan pantai Iran. Kawasan tersebut merupakan jalur penting bagi perdagangan energi dunia karena sebagian besar ekspor minyak dari negara-negara Teluk melewati perairan itu.

Meski saling melancarkan serangan, Washington dan Teheran masih memberi sinyal kemungkinan kembali ke meja perundingan.

Trump pada Jumat (10/7) menyatakan Iran telah meminta agar negosiasi dilanjutkan. Namun, Kementerian Luar Negeri Iran membantah klaim tersebut dan mengatakan Teheran hanya menerima tawaran mediasi dari Qatar.

Batas waktu 60 hari dalam nota kesepahaman yang sebelumnya disepakati, yang seharusnya berakhir pada pertengahan Agustus, kini kehilangan relevansinya setelah konflik kembali meningkat.

Selat Hormuz pun kembali berada dalam pusaran sengketa antara Iran yang ingin mempertahankan kendali atas perairannya dan AS yang berupaya menjamin kebebasan pelayaran internasional.