Ilustrasi Anjungan minyak/gas lepas pantai.

Di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap keamanan pasokan energi Asia, Thailand dan Kamboja justru masih mengunci salah satu kawasan migas terbesar yang belum tersentuh di Asia Tenggara. 

Sengketa batas maritim yang telah berlangsung lebih dari dua dekade membuat sekitar 12 triliun kaki kubik gas alam dan 700 juta barel minyak di Teluk Thailand tetap terkubur di dasar laut, dengan estimasi nilai mencapai US$300 miliar.

Kebuntuan itu kembali mengemuka setelah pemerintah Thailand pada Mei mencabut nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU) 2001, satu-satunya kerangka bilateral yang selama ini menjadi dasar perundingan batas maritim dan pengembangan bersama sumber daya hidrokarbon. 

Langkah tersebut mendorong Kamboja membawa sengketa itu ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui mekanisme konsiliasi wajib berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Bagi Phnom Penh, sengketa itu kini tidak lagi sekadar persoalan batas wilayah. Krisis keamanan di Selat Hormuz dinilai memperlihatkan besarnya ketergantungan Asia Tenggara terhadap jalur impor energi dari luar kawasan, sehingga penyelesaian sengketa di Teluk Thailand dipandang dapat membuka sumber pasokan energi baru bagi kawasan.

Wilayah sengketa yang dikenal sebagai Overlapping Claims Area (OCA) mencakup sekitar 26.000 kilometer persegi laut, hampir seluas wilayah Moskwa. Perselisihan bermula pada awal 1970-an ketika Thailand dan Kamboja menetapkan garis batas maritim masing-masing secara sepihak tanpa pernah mencapai kesepakatan mengenai titik pertemuannya.

MOU yang diteken pada Juni 2001 sebenarnya tidak menyelesaikan sengketa tersebut. Perjanjian itu hanya membentuk kerangka negosiasi melalui Komite Teknis Bersama agar kedua negara dapat membahas batas maritim sekaligus kemungkinan eksplorasi hidrokarbon secara bersama.

Meski belum menghasilkan kesepakatan, mekanisme itu membuat dialog tetap berjalan selama 25 tahun, melewati sembilan pemerintahan dan 14 perdana menteri maupun penjabat perdana menteri Thailand tanpa memicu konflik bersenjata di wilayah laut yang disengketakan.

Situasi berubah setelah bentrokan bersenjata di perbatasan darat Thailand-Kamboja pada 2025 yang menyebabkan hampir 650.000 warga sipil mengungsi pada puncak konflik. Hingga Juni tahun ini, sekitar 36.000 warga Kamboja, termasuk 12.000 anak-anak, masih berada di kamp-kamp pengungsian.

Di tengah menguatnya sentimen nasionalis, kabinet Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul memutuskan keluar dari MOU 2001. Senat Thailand bahkan merekomendasikan agar Bangkok juga menjauh dari perjanjian perbatasan darat yang terpisah dengan Kamboja.

Pemerintah Thailand menilai kerangka kerja yang berlaku selama seperempat abad itu gagal menghasilkan kemajuan nyata. Bangkok juga menginginkan penetapan batas maritim diselesaikan lebih dahulu sebelum membahas pembagian manfaat dari sumber daya migas di kawasan sengketa.

"Thailand masih berpegang teguh pada prinsip-prinsipnya, dan tidak ada yang menempatkan negara itu pada posisi yang tidak menguntungkan," ujar Perdana Menteri Thailand, seperti dikutip PBS World Thailand.

Setelah MOU dibatalkan, Kamboja mengaktifkan mekanisme konsiliasi wajib di bawah UNCLOS dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal PBB. Langkah tersebut menjadi yang kedua dalam sejarah penggunaan mekanisme itu setelah sengketa maritim Timor-Leste dan Australia pada 2016, yang berujung pada perjanjian penyelesaian dua tahun kemudian.

Menteri Pertambangan dan Energi Kamboja Rottanak Keo mengatakan pemerintahnya masih berupaya memahami alasan Thailand menghentikan kerangka negosiasi tersebut.

"Setiap penemuan potensial dari daerah ini pasti akan memberikan manfaat ekonomi dan energi bagi Thailand, Kamboja, dan kawasan ASEAN pada umumnya," ujar Keo.

"Itulah alasan mengapa Kamboja telah berinvestasi besar-besaran selama 25 tahun untuk mencoba menyelesaikan masalah secara damai dengan Thailand," katanya.

Menurut Keo, pemerintah Kamboja juga telah berulang kali meminta Thailand agar tidak mengakhiri MOU tersebut. Ia menegaskan Phnom Penh tetap membuka ruang dialog dan memilih penyelesaian damai.

"Kami mencari perdamaian; kami mencari kemakmuran bersama," tuturnya.

Selama sengketa belum terselesaikan, empat blok konsesi di OCA praktis tidak berkembang. Berdasarkan data Kementerian Pertambangan dan Energi Kamboja, Area I dan II berada di bawah kerja sama ConocoPhillips dari Amerika Serikat dan Idemitsu dari Jepang, Area III dimiliki TotalEnergies dari Prancis, sedangkan Area IV dipegang China National Offshore Oil Corporation.

Perusahaan-perusahaan tersebut telah bertahun-tahun mempertahankan hak konsesinya sambil menunggu kepastian hukum sebelum menggelontorkan investasi lebih besar. Keo menyebut sejumlah perusahaan migas bahkan mendorong pemerintah mempercepat penyelesaian sengketa.

Di saat yang sama, perusahaan energi global mulai mengurangi belanja modal untuk proyek migas lepas pantai berjangka panjang dan lebih banyak mengalihkan investasi ke proyek yang berkaitan dengan transisi energi. Dampaknya mulai terasa pada hubungan ekonomi kedua negara. 

Perusahaan energi milik negara Thailand, PTT Oil and Retail Business, telah memperkirakan pendapatan 2026 tertekan akibat berkurangnya investasi dan penutupan sejumlah stasiun pengisian bahan bakar di Kamboja.

Risiko tersebut muncul ketika lebih dari 80% impor minyak dan gas ASEAN masih berasal dari luar kawasan, dengan sebagian besar pasokan melewati Selat Hormuz. International Energy Agency sebelumnya juga mengidentifikasi adanya risiko struktural terhadap ketahanan energi Asia Tenggara, termasuk Thailand, akibat tingginya ketergantungan terhadap jalur impor tersebut.