 |
| APLUSWIRE/Irfan Afandi. |
Dalam dua tahun terakhir, pusat data (data center) berubah status. Dari sekadar infrastruktur teknis di balik layar, ia kini menjadi simbol kekuatan nasional — sejajar dengan pelabuhan, bandara, atau pembangkit listrik sebagai penentu daya saing sebuah negara.
Amerika Serikat, Tiongkok, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, India, Korea Selatan, hingga Indonesia dan Malaysia, semuanya berlomba menggelontorkan dana besar untuk membangun fasilitas komputasi berskala raksasa.
Menurut laporan Swiss Re, para hyperscaler (penyedia cloud raksasa seperti Amazon, Microsoft, Google, dan Meta) diperkirakan akan menggelontorkan US$750 miliar untuk AI pada 2026, naik dari sekitar US$500 miliar pada 2025. Kepala ekonom grup Swiss Re bahkan menyebut lonjakan belanja ini tak tertandingi oleh proyek infrastruktur besar mana pun di era pascaperang.
Secara industri, nilai pasar data center global diperkirakan melonjak dari sekitar US$386,7 miliar pada 2025 menjadi 430,2 miliar dolar pada 2026, dan diproyeksikan tembus US$1,1 triliun pada 2035.
Untuk mengejar permintaan itu, sektor ini membutuhkan suntikan dana sekitar US$3 triliun hingga 2030 guna membangun tambahan kapasitas listrik sebesar 100 gigawatt secara global. Biaya konstruksinya pun terus naik, rata-rata mencapai US$11,3 juta per megawatt pada 2026, naik 6% dari tahun sebelumnya.
Angka-angka ini menjelaskan mengapa negara-negara tidak mau ketinggalan. Siapa pun yang menguasai infrastruktur ini berpotensi menangkap sebagian besar nilai ekonomi dari revolusi AI.
AI jadi ukuran baru kekuatan geopolitik
Kapasitas komputasi kini dibaca layaknya cadangan devisa atau kekuatan militer.
Riset TRG Datacenters, berbasis dataset Epoch AI yang menganalisis 746 klaster AI di seluruh dunia, memetakan negara mana yang benar-benar unggul dalam daya komputasi AI, diukur dalam satuan setara chip NVIDIA H100. Amerika Serikat masih memimpin dengan kapasitas komputasi setara hampir 39,7 juta chip H100 dan dukungan energi sekitar 19.800 megawatt.
Yang menarik, posisi kedua dan ketiga bukan ditempati raksasa teknologi tradisional, melainkan negara Teluk. Uni Emirat Arab mengejutkan dengan menempati posisi kedua berkat kapasitas komputasi sekitar 23,1 juta chip H100, hasil dari agresivitas pemerintah mengembangkan infrastruktur AI sebagai bagian dari strategi diversifikasi ekonomi di luar sektor minyak.
Arab Saudi menyusul di posisi ketiga dengan kapasitas sekitar 7,2 juta chip H100, sementara Korea Selatan berada di urutan keempat dengan kapasitas sekitar 5,1 juta chip H100 dan tingkat keterlibatan tenaga kerja terhadap AI tertinggi di dunia, sekitar 50%.
Daya Komputasi AI per Negara, 2025
0%
komposisi 10 negara teratas, setara chip NVIDIA H100
100%
iArahkan kursor ke batang untuk melihat detail angka
Menariknya, Tiongkok, yang memiliki jumlah klaster data center terbanyak di dunia dengan 230 klaster, hanya menempati posisi ketujuh dari sisi daya komputasi murni, jauh di bawah negara-negara Teluk. Ini menegaskan bahwa jumlah fasilitas saja tidak menentukan kekuatan; yang menentukan adalah kapasitas chip dan energi di baliknya.
Energi menjadi faktor pembatas sesungguhnya dalam perlombaan ini. Kapasitas listrik Amerika Serikat yang mencapai 19,8 ribu megawatt hampir tiga kali lipat gabungan sembilan negara lain di bawahnya dalam daftar sepuluh besar.
Kapasitas Daya Listrik untuk AI per Negara, 2025
iArahkan kursor ke batang untuk melihat detail angka
Laporan AI Index Stanford 2026 juga menegaskan pola dua kutub. Amerika Serikat unggul dalam model AI yang lebih kuat, permodalan lebih besar, dan jumlah pusat data yang diperkirakan mencapai 5.427 unit, lebih dari sepuluh kali lipat negara lain, sementara Tiongkok unggul dalam publikasi riset, paten, dan robotika.
Pola ini membuat negara-negara lain merasa perlu memilih jalur mandiri agar tidak sepenuhnya bergantung pada dua kekuatan besar tersebut.
Dorongan "kedaulatan AI" (Sovereign AI)
Salah satu alasan paling mendasar di balik perlombaan ini adalah kekhawatiran soal ketergantungan. Konsep yang kini populer disebut Sovereign AI, yaitu kemampuan suatu negara mengembangkan, mengelola, dan memanfaatkan AI menggunakan infrastruktur, data, talenta, dan kerangka peraturan dalam negeri, menjadi alasan kebijakan di banyak ibu kota.
Menurut analisis IBM, ada perbedaan penting antara dua istilah yang sering tertukar.
"AI sovereignty" merujuk pada kendali sebuah negara atas ekosistem AI-nya, termasuk data, model, operasi, dan tata kelola, sementara "sovereign AI" adalah infrastruktur dan kapasitas teknis konkret seperti pusat data, GPU, dan komputasi yang dibangun dan dikendalikan langsung oleh negara tersebut. Dengan kata lain, sovereign AI adalah fondasi teknis yang memungkinkan sebuah negara benar-benar berdaulat atas AI-nya.
Mengapa ini penting secara strategis? Karena ketergantungan penuh pada infrastruktur asing membawa risiko nyata. Ketika seluruh proses inferensi AI mengalir ke server di Silicon Valley atau Shenzhen, kebijakan luar negeri negara penyedia cloud bisa berdampak langsung pada operasional pemerintahan dan bisnis lokal.
Sanksi chip, embargo ekspor GPU, atau perubahan ketentuan layanan bisa melumpuhkan layanan dalam semalam. Ini bukan skenario hipotetis semata, mengingat sudah ada preseden pembatasan ekspor chip AI antarnegara dalam beberapa tahun terakhir.
Uni Eropa merespons kekhawatiran serupa lewat inisiatif Gaia-X, sebuah proyek cloud regional untuk memastikan kedaulatan data di Eropa, sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada penyedia cloud besar asal AS.
Indonesia pun mengarah ke isu yang sama.
Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi pernah menegaskan bahwa Sovereign AI adalah langkah strategis untuk memastikan teknologi ini berfungsi sesuai koridor regulasi dan kepentingan nasional.
Bagi negara-negara Teluk seperti UEA dan Arab Saudi, pusat data AI bukan sekadar soal teknologi. Ia adalah bagian dari rencana besar keluar dari ketergantungan pada minyak.
Investasi masif pada chip, energi, dan fasilitas komputasi memberi mereka posisi baru dalam rantai nilai teknologi global, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan ekspor jasa digital yang tidak akan habis seperti cadangan minyak.
Efek limpahan dari negara hub
Perlombaan ini juga menjalar lewat efek domino regional.
Singapura lama menjadi pusat infrastruktur digital Asia Tenggara, tetapi kini mulai membatasi ekspansi karena keterbatasan lahan dan pasokan listrik. Hal ini mendorong investor mengalihkan proyek ke negara tetangga.
Salah satu perusahaan energi asal Tiongkok, GCL Energy Technology, mengungkapkan bahwa posisi Singapura sebagai pusat data Asia mendorong pengembangan proyek baru di negara tetangga termasuk Indonesia, mengingat keterbatasan lahan dan kapasitas listrik di Singapura. Perusahaan itu disebut aktif menjajaki peluang bisnis pusat data AI di Malaysia dan Indonesia bersama mitra lokal.
Pola ini membuat negara-negara berkembang di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, kebagian arus investasi yang sebelumnya terpusat di segelintir hub digital saja.
Pergeseran dari training ke inference
Salah satu alasan mengapa lonjakan ini terasa "baru" dan mendesak adalah pergeseran jenis beban kerja AI.
Data industri memproyeksikan bahwa beban kerja AI akan mengambil alih 50% dari total operasional pusat data pada 2030, dengan fase inference atau penerapan model diperkirakan melampaui fase pelatihan model mulai 2027.
Ini penting karena inference, yaitu proses menjalankan model AI untuk melayani pengguna sehari-hari seperti chatbot atau asisten AI, perlu dilakukan sedekat mungkin dengan pengguna akhir agar responsnya cepat.
Konsekuensinya, pusat data tidak bisa lagi hanya terpusat di segelintir negara maju. Ia harus tersebar mendekati populasi pengguna di berbagai belahan dunia, termasuk negara berkembang.
Tantangan besar, energi dan keberlanjutan
Di balik euforia investasi, ada persoalan serius yang menyertai perlombaan ini, yaitu konsumsi energi yang sangat tinggi.
Menurut International Energy Agency (IEA), sebuah pusat data yang berfokus pada AI dapat mengonsumsi listrik setara kebutuhan 100.000 rumah tangga, dan angka ini akan terus meningkat seiring bertambahnya permintaan AI.
Para ahli menyebut ini sebagai paradoks.
AI membutuhkan energi dalam jumlah sangat besar, tetapi di sisi lain AI juga berpotensi membantu mengelola energi secara lebih efisien. Untuk mencapai keseimbangan itu, dibutuhkan tiga elemen struktural sekaligus, yaitu kebijakan yang mendorong efisiensi, infrastruktur komputasi yang hemat energi, serta pasokan listrik yang lebih bersih.
Ada pula risiko rantai pasokan. Sebuah pusat data besar di Amerika Serikat, misalnya, membutuhkan jaringan material kompleks dari hingga 90 negara berbeda, yang meningkatkan risiko rantai pasokan global. Kompleksitas inilah yang membuat perusahaan asuransi mulai merancang skema perlindungan risiko baru khusus untuk proyek-proyek infrastruktur AI.
Bagaimana posisi Indonesia?
Indonesia turut mengambil bagian dalam tren ini, meski dengan skala berbeda dari negara-negara Teluk atau AS-Tiongkok.
Pertumbuhan sektor data center di dalam negeri didorong oleh adopsi cloud computing, transformasi digital, dan peningkatan penggunaan internet, dengan lokasi strategis di sekitar Jakarta menjadikan Indonesia magnet investasi di sektor ini.
Memasuki 2026, sektor pusat data Indonesia mengalami transformasi masif yang didorong oleh adopsi AI secara nasional. Sejumlah operator lokal dan asing, dari Telkomsigma, CBN NEX Datacenter, hingga investor asal Tiongkok seperti GCL, mulai memperluas jejak mereka di Indonesia untuk menangkap limpahan permintaan dari kawasan.
Perlombaan membangun pusat data AI bukan sekadar tren teknologi, melainkan pertaruhan ekonomi dan geopolitik jangka panjang. Negara yang menguasai infrastruktur komputasi berpotensi menguasai rantai nilai ekonomi digital masa depan, sementara negara yang tertinggal berisiko menjadi sekadar pengguna pasif teknologi milik pihak lain.
Namun perlombaan ini juga menghadirkan tantangan nyata, mulai dari kebutuhan energi raksasa, biaya modal yang sangat besar, hingga risiko ketergantungan rantai pasokan global.
Bagaimana setiap negara menyeimbangkan ambisi kedaulatan digital dengan keberlanjutan energi dan kolaborasi internasional, itulah yang akan menentukan siapa pemenang sesungguhnya dari era AI ini.
0Komentar