Aktivitas alat berat ekskavator Doosan dan sebuah truk jungkit (dump truck) yang sedang beroperasi di kawasan pembangunan infrastruktur jalan pemukiman Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat, Palestina. | ANADOLU AGENCY
Komisi Perlawanan Kolonisasi dan Tembok Palestina menyatakan Israel kembali memajukan rencana pembangunan 1.024 unit permukiman baru di Tepi Barat yang diduduki. Rencana yang diproses sejak awal Juli itu disebut menargetkan lebih dari 1.069 dunam lahan Palestina, menambah deretan proyek permukiman yang terus dipercepat sepanjang 2026.

Menurut komisi tersebut, sembilan proyek permukiman telah disetujui melalui Dewan Perencanaan Tinggi yang berada di bawah Kementerian Pertahanan Israel. Sebanyak 455 unit telah memperoleh persetujuan akhir, sedangkan 569 unit lainnya masih berada dalam tahapan perencanaan.

Lahan yang menjadi sasaran mencakup tanah milik pribadi maupun komunal warga Palestina. Komisi menilai proyek-proyek itu memperluas jejak permukiman Israel di wilayah pendudukan.

Kantor berita Anadolu melaporkan rencana terbaru tersebut menyasar lebih dari 1.264 hektare lahan Palestina yang diduduki. Komisi Perlawanan Kolonisasi dan Tembok Palestina menuduh Israel menggunakan pembangunan permukiman untuk mengubah geografi wilayah pendudukan sekaligus memperkuat apa yang mereka sebut sebagai aneksasi de facto.

Aktivitas permukiman memang meningkat tajam tahun ini.

Pada awal Juli, Israel menandatangani perjanjian kerangka senilai US$2,3 miliar untuk membangun 12.000 unit permukiman baru beserta proyek infrastruktur. Penandatanganan itu dihadiri Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.

Sebelumnya, pada Juni, kabinet Israel juga menyetujui pendanaan lebih dari US$350 juta untuk pembangunan 61 permukiman baru.

Penyitaan lahan terus bertambah

Organisasi Israel Peace Now, yang menentang pembangunan permukiman, melaporkan Dewan Perencanaan Tinggi telah memajukan 3.215 unit permukiman hingga April 2026. Jika digabungkan dengan rencana yang telah diproses sejak 2025, jumlahnya mendekati 28.000 unit.

Komunitas internasional secara luas memandang permukiman Israel di wilayah pendudukan sebagai tindakan yang melanggar hukum internasional. Posisi itu juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Internasional. 

Pejabat Palestina berulang kali memperingatkan bahwa perluasan permukiman akan memecah wilayah Palestina dan mempersempit peluang terbentuknya negara Palestina yang berkesinambungan.

Dalam laporan terpisah bulan ini, Komisi Perlawanan Tembok dan Permukiman menyebut otoritas Israel telah menerbitkan 49 perintah militer untuk menyita lahan sejak awal 2026. Perintah tersebut menargetkan 2.093 dunam lahan, atau meningkat 30% dibandingkan periode yang sama pada 2025.