kapal Pars Sadaf 1 yang berlabuh di Selat Hormuz di lepas pantai Bandar Abbas, Iran.

Iran menyatakan akan memberikan perlakuan khusus kepada China ketika mulai memberlakukan biaya layanan bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz setelah masa bebas biaya selama 60 hari berakhir. 

Pernyataan itu mempertegas rencana Teheran menerapkan skema baru di salah satu jalur energi paling strategis di dunia, sekaligus menambah ketegangan dengan Amerika Serikat.

Komitmen tersebut disampaikan Duta Besar Iran untuk China, Abdolreza Rahmani Fazli, saat berbicara dalam Forum Perdamaian Dunia di Beijing, Jumat. Ia mengatakan Iran tengah menyiapkan "pengaturan baru terkait Selat Hormuz dengan kerja sama dan kolaborasi negara Oman", dengan negara-negara yang memiliki hubungan baik dengan Teheran akan memperoleh perlakuan berbeda.

Fazli secara khusus menyebut China sebagai mitra yang akan memperoleh keuntungan dari kebijakan tersebut. "Kami pasti akan memberikan pertimbangan khusus bagi China, karena China adalah negara sahabat," ujarnya, seperti dikutip Bloomberg. "Perlakuan khusus sepatutnya kami berikan kepada negara-negara yang bersahabat dengan kami."

Meski begitu, ia tidak menjelaskan bentuk keringanan atau konsesi yang akan diberikan kepada Beijing.

Iran hindari istilah "Tol"

Dalam penjelasannya, Fazli menolak menyebut pungutan tersebut sebagai "tol". Menurut dia, biaya yang akan dikenakan merupakan "biaya layanan" untuk menjamin keamanan pelayaran sekaligus mengatasi dampak lingkungan akibat padatnya lalu lintas kapal di Selat Hormuz.

Ia juga menegaskan kebijakan itu tidak bertentangan dengan hukum maritim internasional. Selama beberapa bulan terakhir, Iran konsisten menggunakan istilah "biaya layanan" dalam setiap pembahasan mengenai rencana pungutan tersebut.

Pernyataan Fazli muncul ketika masa bebas biaya selama 60 hari yang disepakati Iran dan Amerika Serikat pada 17 Juni semakin mendekati batas akhir, yakni sekitar pertengahan Agustus.

Dalam nota kesepahaman yang diteken Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian, kapal-kapal niaga tetap dijamin dapat melintas tanpa dikenai biaya selama kedua negara melanjutkan perundingan untuk mencari penyelesaian permanen.

Namun, Teheran sejak awal menegaskan fasilitas tersebut hanya bersifat sementara. Kepala juru runding Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, saat penandatanganan kesepakatan mengatakan Selat Hormuz "tidak akan kembali ke kondisi sebelum perang".

Target pendapatan hingga US$40 miliar

Laporan Reuters pada 1 Juli menyebut Iran berupaya memperoleh pengakuan internasional atas kewenangannya mengatur jalur pelayaran tersebut, termasuk hak memungut biaya layanan. Dua sumber senior Iran yang dikutip media itu menyatakan Teheran siap mempertahankan posisi tersebut "bahkan jika harus dilakukan dengan kekerasan".

Iran memperkirakan skema biaya layanan keamanan dan lingkungan dapat menghasilkan pendapatan hingga US$40 miliar per tahun.

Usulan tersebut menuai kritik dari Washington. Victoria Coates, mantan wakil penasihat keamanan nasional pada pemerintahan Donald Trump yang kini menjabat wakil presiden bidang keamanan nasional di Heritage Foundation, menyebut proposal Iran sebagai "skema pemerasan" terhadap kelancaran arus energi dunia.

Perselisihan mengenai pungutan Selat Hormuz masih menjadi salah satu isu paling sulit dalam perundingan damai yang lebih luas. AS bersama negara-negara Arab Teluk menolak segala bentuk biaya di jalur pelayaran yang sebelum konflik mengangkut sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia.

Di Eropa, sikap mulai bergeser. Menurut sumber yang mengetahui pembahasan tersebut kepada Bloomberg, sejumlah negara Eropa kini menilai pungutan tertentu kemungkinan tidak lagi bisa dihindari, sehingga mereka mendorong penerapan skema yang berlaku sama bagi seluruh pengguna jalur pelayaran.

China, yang membeli hampir seluruh ekspor minyak Iran, pada 3 Juli menyerukan agar pelayaran melalui Selat Hormuz tetap berlangsung tanpa hambatan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, mengatakan kelancaran lalu lintas kapal merupakan kepentingan bersama seluruh pihak.

Situasi di lapangan pun belum sepenuhnya stabil. Sedikitnya delapan kapal yang hendak keluar dari Teluk Persia melalui perairan Oman tercatat berbalik arah pada 3-4 Juli, memperlihatkan bahwa lalu lintas di Selat Hormuz masih belum sepenuhnya pulih meski kesepakatan sementara telah berlaku.