Bendera Turki berkibar di atas kedutaan Turki saat bendera Israel terlihat di dekatnya, di Tel Aviv, Israel 26 Juni 2016. | REUTERS/Baz Ratner

Hubungan Israel dan Turki memasuki fase yang jauh lebih konfrontatif. Pertukaran tuduhan antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini tidak lagi berhenti pada isu Gaza atau Suriah, tetapi merambah ke persoalan sejarah yang selama puluhan tahun dihindari kedua negara.

Di tengah persaingan yang semakin terbuka, Israel mulai mendorong pengakuan atas genosida Armenia—isu yang selama lebih dari satu abad dihindari pemerintah Israel karena pertimbangan geopolitik. Langkah itu muncul bersamaan dengan memburuknya hubungan Ankara dan Yerusalem di Suriah, Mediterania Timur, hingga persaingan memengaruhi kebijakan Amerika Serikat.

Retorika kedua pihak pun semakin keras. Erdogan membandingkan Netanyahu dengan Adolf Hitler, sementara sejumlah pejabat Israel menyebut Turki sebagai "negara musuh dalam segala hal". 

Pergeseran itu memperlihatkan bahwa sejarah, isu kemanusiaan, hingga narasi moral kini menjadi bagian dari instrumen persaingan politik luar negeri.

Pengakuan Armenia datang saat hubungan memburuk

Selama puluhan tahun, pemerintah Israel—terlepas dari siapa yang berkuasa—menolak menggunakan istilah "genosida" untuk pembantaian terhadap warga Armenia pada masa Kesultanan Ottoman. Keputusan itu bukan karena perdebatan akademis mengenai peristiwa tersebut, melainkan karena pertimbangan strategis.

Turki selama bertahun-tahun merupakan mitra penting Israel di bidang militer dan diplomasi. Belakangan, kepentingan itu juga diperkuat oleh hubungan Israel dengan Azerbaijan, pemasok energi sekaligus mitra intelijen penting dalam menghadapi Iran. Baku secara konsisten menolak pengakuan internasional atas genosida Armenia.

Perhitungan tersebut bertahan sekitar satu abad. Namun pada Juni 2026, posisi Israel berubah dalam waktu singkat, bukan karena muncul temuan sejarah baru, melainkan karena Ankara dan Yerusalem kini berada di kubu yang berseberangan dalam berbagai persoalan kawasan.

Dari sudut pandang politik luar negeri, waktu pengakuan itu dinilai bukan kebetulan. Langkah tersebut juga dipandang sebagai pesan kepada Ankara sekaligus kepada Kongres Amerika Serikat, tempat kelompok lobi Armenia-Amerika memiliki pengaruh yang dapat memengaruhi kepentingan industri pertahanan Turki maupun upaya Ankara memperoleh kembali dukungan Washington.

Pendekatan seperti ini lama menjadi bagian dari teori realisme dalam hubungan internasional, yang melihat kebijakan luar negeri sering kali digerakkan oleh kepentingan strategis meskipun dibungkus narasi moral.

Tsitsernakaberd, kompleks peringatan Genosida Armenia yang terletak di Yerevan. | EFE

Fakta sejarah mengenai genosida Armenia sendiri tidak berubah. Konsensus ilmiah mengenai peristiwa tersebut telah lama terbentuk. Yang berubah adalah nilai politik dari pengakuan itu pada saat hubungan Israel dan Turki memasuki titik terendah.

Respons Ankara juga mengikuti pola serupa. Pemerintah Turki lebih memilih menggambarkan pengakuan Israel sebagai upaya mengalihkan perhatian dari tindakan Israel di Gaza dibanding menjadikannya momentum untuk membahas sejarah Armenia secara substantif.

Suriah jadi titik benturan baru

Persaingan kedua negara sesungguhnya berakar pada perubahan keseimbangan kekuatan di Timur Tengah, terutama setelah melemahnya pengaruh pemerintahan Bashar al-Assad di Suriah dan berkurangnya kapasitas kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Iran.

Kekosongan itu membuka ruang bagi Ankara dan Yerusalem untuk memperluas pengaruhnya.

Turki mendukung pemerintahan baru di Damaskus serta memberikan pelatihan dan persenjataan kepada militer Suriah. Sebaliknya, Israel berulang kali melancarkan serangan terhadap sasaran militer di Suriah, sembari membangun hubungan dengan komunitas Druze dan, secara lebih terbatas, kelompok Kurdi.

Pilihan Israel itu dipandang sensitif oleh Ankara karena keterkaitannya dengan sejarah konflik Turki melawan Partai Pekerja Kurdistan (PKK). Akibatnya, langkah defensif masing-masing pihak justru dipersepsikan sebagai ancaman oleh lawannya, menciptakan apa yang dalam studi keamanan dikenal sebagai security dilemma.

Persaingan tidak berhenti di Suriah. Mediterania Timur juga menjadi arena perebutan pengaruh.

Israel, Yunani, dan Siprus menandatangani rencana kerja trilateral 2026 untuk kerja sama militer, 28 Desember 2025. | IDF

Israel dalam beberapa tahun terakhir mempererat kerja sama pertahanan dan energi dengan Yunani serta Siprus melalui latihan militer bersama, penjualan sistem pertahanan udara kepada Siprus, hingga pengembangan proyek energi yang mendapat dukungan Amerika Serikat.

Bagi Ankara, langkah tersebut bertabrakan langsung dengan doktrin maritim Blue Homeland atau "Tanah Air Biru", yang menjadi dasar klaim Turki atas wilayah perairan di Mediterania Timur serta berkaitan erat dengan sengketa Siprus yang telah berlangsung puluhan tahun.

Turki melihat konfigurasi baru itu sebagai bentuk pengepungan strategis. Israel justru memandangnya sebagai upaya mendiversifikasi aliansi setelah hubungan dengan Ankara terus memburuk.

Perbedaan persepsi tersebut membuat ruang kompromi semakin sempit.

NATO dan Washington berada di posisi sulit

Persaingan Israel dan Turki juga menghadirkan persoalan bagi Amerika Serikat.

Turki merupakan anggota NATO, sementara Israel adalah mitra strategis utama Washington di Timur Tengah sekaligus satu-satunya negara di kawasan yang diyakini memiliki persenjataan nuklir.

Kondisi itu membuat AS menghadapi dilema baru. Aliansi yang selama puluhan tahun dibangun untuk menghadapi Rusia kini juga harus mengelola potensi konfrontasi antara salah satu anggotanya dengan sekutu terdekat Washington di luar NATO.

Setiap pemerintahan AS memiliki kepentingan agar rivalitas tersebut tetap berlangsung pada level diplomatik dan tidak berubah menjadi konflik militer terbuka di Mediterania Timur maupun Suriah. Namun kemampuan Washington menjalankan diplomasi senyap dinilai semakin terbatas seiring meningkatnya berbagai krisis internasional yang harus ditangani secara bersamaan.

Di tengah situasi itu, berbagai pernyataan keras dari kedua pihak juga memiliki dimensi politik domestik. Seruan Erdogan mengenai "membebaskan Yerusalem" tidak hanya ditujukan kepada Israel, tetapi juga kepada basis pendukungnya di Turki dan dunia Islam.

Sebaliknya, ketika pejabat Israel mulai menggambarkan Turki sebagai "Iran baru", narasi tersebut turut memperkuat alasan politik bagi Israel untuk meningkatkan kehadiran militernya di Suriah sekaligus memperdalam kerja sama strategis dengan Yunani dan Siprus.

Dalam konteks itulah, pengakuan terhadap genosida Armenia pada 2026 dipandang lebih dari sekadar perubahan sikap historis. Isu sejarah digunakan bersamaan dengan meningkatnya persaingan geopolitik, ketika Ankara dan Yerusalem sama-sama berupaya memperkuat posisi regional mereka serta memengaruhi arah kebijakan Amerika Serikat.