Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa.
Pemerintah Indonesia selangkah lebih dekat merealisasikan ambisi membangun pusat keuangan bertaraf global setelah DPR secara bulat mengesahkan Rancangan Undang-Undang pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) pada Selasa (21/7). 

Regulasi ini disiapkan untuk menarik investasi asing sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan dengan pusat keuangan regional seperti Dubai.

Melalui undang-undang tersebut, pemerintah menetapkan kerangka kelembagaan sekaligus paket insentif fiskal bagi kawasan pusat keuangan internasional. Menurut proyeksi pemerintah yang dikutip Reuters, inisiatif ini ditargetkan mampu menghimpun investasi hingga Rp500 triliun atau sekitar US$27,89 miliar.

Pembahasan RUU itu berlangsung cepat sejak awal Juli sebelum akhirnya disahkan oleh DPR. Pemerintah berharap keberadaan PFII dapat menjadi pintu masuk modal asing yang lebih besar untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Salah satu daya tarik utama dalam regulasi baru tersebut adalah pemberian tax holiday hingga 50 tahun bagi investor yang memenuhi persyaratan tertentu. Selain itu, pemerintah juga menawarkan pembebasan pajak atas penghasilan yang diperoleh di luar Indonesia serta pembebasan pajak pertambahan nilai secara selektif.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pusat keuangan internasional itu dirancang untuk meningkatkan daya tarik Indonesia di mata investor global.

"Pusat keuangan ini diharapkan dapat menarik investasi asing dan membantu mempercepat pertumbuhan Indonesia," ujar Purbaya.

Anggota DPR Mohamad Hekal menambahkan rancangan undang-undang tersebut juga memuat ketentuan khusus mengenai pajak warisan. Namun, ia tidak mengungkapkan rincian lebih lanjut mengenai pengaturannya.

Setelah undang-undang berlaku, pemerintah akan membentuk dewan pengawas sebagai badan khusus yang bertanggung jawab mengelola pusat keuangan internasional. Lembaga tersebut akan bertanggung jawab langsung kepada presiden dan DPR.

Regulasi itu juga mengamanatkan pembentukan lembaga arbitrase serta pengadilan khusus yang akan menangani sengketa yang muncul di dalam kawasan pusat keuangan internasional. Pemerintah menilai kepastian hukum menjadi salah satu faktor penting untuk menarik investor global menempatkan modalnya di Indonesia.