Lai Ching-te yang dikenal sebagai William Lai merayakan kemenangan pilpres Taiwan di Taipei, Sabtu 13 Januari 2024. (AP/AP)

Taiwan menyerukan persatuan untuk mempertahankan demokrasi dan menolak upaya Beijing memperluas pengaruhnya terhadap pulau tersebut. Presiden Lai Ching-te menegaskan Taiwan tidak boleh menjadi bagian dari China, seraya meminta kader Partai Progresif Demokratik (DPP) berada di garis depan menghadapi apa yang ia sebut sebagai "teror merah" dari Beijing.

Pernyataan itu disampaikan Lai saat berpidato dalam konvensi tahunan DPP pada Minggu (19/7). Presiden yang memenangkan pemilu dua tahun lalu tersebut kembali menegaskan sikap partainya yang mempertahankan identitas Taiwan sebagai entitas yang terpisah dari China, posisi yang selama ini memicu ketegangan dengan Beijing.

Menurut Lai, Taiwan harus tetap waspada meski berada dalam situasi damai. Ia menyinggung apa yang disebutnya sebagai "perang hukum" China, termasuk penerapan undang-undang persatuan etnis yang dinilai memberi Beijing dasar hukum untuk mengambil tindakan terhadap orang-orang di luar wilayahnya.

Taipei khawatir aturan tersebut dapat digunakan untuk menuntut atau menangkap warga Taiwan yang dianggap mendukung separatisme. Beijing telah menolak kritik terhadap undang-undang itu, sementara sistem hukum China tidak memiliki yurisdiksi di Taiwan.

Di hadapan kader partainya, Lai meminta seluruh anggota DPP bersatu menghadapi tekanan dari China.

"Saya juga mengharapkan kamerad dalam partai untuk berdiri di garis depan, bersatu sebagai satu, dan bersama-sama menentang ancaman yang ditimbulkan oleh 'teror merah' China terhadap masyarakat Taiwan," ujar Lai.

Ia kemudian menegaskan, "Kita harus bekerja sama untuk melindungi cara hidup kita yang demokratis dan bebas, dan sama sekali tidak pernah membiarkan 'Taiwan demokratis' berbalik dan menjadi 'Taiwan China'."

Lai juga kembali menyatakan bahwa Taiwan telah menjadi negara merdeka dengan nama konstitusional Republik Tiongkok dan tidak berada di bawah Republik Rakyat Tiongkok.

"Terlepas dari kelompok etnis, terlepas dari siapa yang datang lebih awal atau lebih lambat, siapa pun yang mengidentifikasi diri dengan Taiwan adalah penguasa negara. Masa depan Taiwan harus diputuskan bersama oleh 23 juta orang Taiwan," katanya.

China memandang Taiwan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayahnya dan tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk mewujudkan penyatuan. Beijing juga berulang kali menolak ajakan dialog dari Lai dengan menyebutnya sebagai "separatis".

Hingga laporan ini disusun, Taiwan Affairs Office China belum memberikan tanggapan atas pernyataan terbaru Lai.

Perselisihan kedua pihak berakar pada berakhirnya perang saudara China pada 1949, ketika pemerintahan Republik Tiongkok yang kalah dari pasukan komunis Mao Zedong mundur ke Taiwan. Sejak itu, Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Tiongkok tidak saling mengakui sebagai pemerintah yang sah, serta tidak pernah menandatangani perjanjian damai maupun gencatan senjata yang secara resmi mengakhiri konflik tersebut.

Lai mengatakan selama satu dekade pemerintahan DPP, Taiwan tidak mundur menghadapi apa yang disebutnya sebagai ekspansi otoriter, serangan disinformasi, ancaman militer, dan tekanan diplomatik dari Beijing.

"Taiwan telah menunjukkan kepada dunia bahwa demokrasi bukanlah kelemahan; demokrasi adalah kekuatan," tutur Lai.