Bendera Palestina berkibar di dekat puing-puing bangunan yang hancur pada hari hujan di timur Kota Gaza, Jalur Gaza, Palestina, 16 November 2025. | EPA
Hamas mengumumkan pembubaran Komite Darurat yang selama ini mengelola pemerintahan sipil di Jalur Gaza serta pengunduran diri ketua pelaksananya, Senin. 

Kelompok itu menyebut keputusan tersebut sebagai langkah untuk membuka jalan bagi pengalihan pemerintahan kepada badan teknokratis yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, Israel langsung menolak langkah itu dan menyebutnya sebagai "penipuan yang tidak memiliki makna praktis."

Pengumuman disampaikan dalam konferensi pers di halaman Rumah Sakit Al-Aqsa, Deir al-Balah. Kantor Media Pemerintah yang dikelola Hamas menyatakan seluruh pengaturan administratif dan hukum telah diselesaikan untuk menyerahkan pemerintahan kepada National Committee for Gaza Administration (NCAG).

Dalam kesempatan itu, Mohammed Abdul Khaleq al-Farra, pelaksana tugas kepala Komite Tindak Lanjut Pemerintah sekaligus ketua Komite Darurat, menyerahkan pengunduran dirinya. Dengan keputusan tersebut, Komite Darurat resmi dibubarkan.

NCAG belum masuk Gaza

Direktur Jenderal Kantor Media Pemerintah Hamas, Ismail al-Thawabta, mengatakan hanya staf teknis dan profesional yang akan tetap bekerja agar layanan publik tidak terhenti.

Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menyebut pembubaran komite sebagai "langkah maju yang positif dalam jalur implementasi kesepakatan gencatan senjata".

NCAG sendiri beranggotakan 15 orang dan dipimpin Ali Shaath, seorang insinyur kelahiran Gaza sekaligus mantan pejabat Otoritas Palestina. Badan itu telah beroperasi dari Kairo sejak pertengahan Januari, tetapi hingga kini belum memasuki Jalur Gaza.

Melalui pernyataan di X, Shaath menegaskan tata kelola yang efektif membutuhkan "satu otoritas pemerintahan yang beroperasi di bawah satu kerangka hukum" serta "aparat keamanan terpadu yang bertanggung jawab kepada otoritas tersebut".

Israel ragukan niat Hamas

Pemerintah Israel tidak melihat pengumuman tersebut sebagai perubahan nyata. Seorang pejabat Israel yang identitasnya dirahasiakan mengatakan kepada penyiar publik KAN bahwa langkah Hamas merupakan "penipuan yang tidak memiliki makna praktis karena para anggotanya tetap berada di posisi mereka."

Pejabat itu menambahkan, "Hamas takut dianggap melanggar perjanjian, sehingga mereka mengulur waktu dan melakukan penipuan."

Dewan Perdamaian, badan internasional yang dipimpin Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, menyatakan telah mengetahui pengumuman tersebut. Namun, lembaga itu menegaskan penilaiannya akan didasarkan pada "tindakan, bukan janji."

Dalam pernyataan di X, dewan itu juga menegaskan komite teknokratis harus menguasai seluruh senjata di Gaza sebagaimana diatur dalam kesepakatan gencatan senjata.

Negosiasi masih buntu

Pembubaran Komite Darurat terjadi sembilan bulan setelah gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober 2025. Hingga kini, perundingan Israel dan Hamas masih tersendat, terutama mengenai fase kedua kesepakatan yang mencakup pelucutan senjata Hamas dan rekonstruksi Gaza.

Hamas tetap bersikeras fase pertama harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pembahasan mengenai persenjataan dimulai. Sejumlah analis memperingatkan kelompok itu kemungkinan sedang mengupayakan model seperti Hizbullah, yakni menyerahkan administrasi sipil secara nominal, tetapi tetap mempertahankan pengaruh melalui kekuatan bersenjata.

Pengumuman Hamas pada Senin juga tidak menyinggung apakah kelompok tersebut bersedia melucuti senjata atau menyerahkan urusan keamanan kepada pasukan internasional.

Di tengah perkembangan itu, serangan udara Israel masih berlanjut. Sedikitnya lima orang tewas di Jalur Gaza pada hari yang sama, termasuk tiga orang di Khan Younis dan dua orang di Kota Gaza.