Ilustrasi saluran transmisi listrik tegangan tinggi membentang di kawasan hutan. Interkoneksi jaringan listrik lintas negara menjadi salah satu agenda yang tengah didorong melalui ASEAN Power Grid. | PLN

Filipina mempercepat upaya membangun koneksi jaringan listrik dengan Indonesia sebagai bagian dari pengembangan ASEAN Power Grid. Langkah itu ditempuh untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus membuka peluang perdagangan listrik lintas negara di tengah tingginya biaya listrik dan meningkatnya risiko gangguan pasokan energi global.

Departemen Energi Filipina menyatakan pemerintah tengah mengupayakan interkoneksi jaringan listrik dengan Indonesia di bawah skema ASEAN Power Grid, inisiatif yang bertujuan menghubungkan sistem kelistrikan negara-negara anggota ASEAN.

Wakil Menteri Energi Filipina Felix William Fuentebella mengatakan proyek tersebut membutuhkan koordinasi erat, baik melalui kerja sama bilateral antara Manila dan Jakarta maupun melalui mekanisme ASEAN. Sebagai ketua ASEAN tahun ini, Filipina juga mendorong percepatan pembangunan jaringan listrik regional.

Dorongan mempercepat proyek itu menguat setelah negara-negara ASEAN menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran serta menyerukan dibukanya kembali Selat Hormuz, jalur strategis perdagangan energi dunia.

Peneliti senior program iklim dan keberlanjutan di ODI Global, Mirza Huda, mengatakan krisis energi yang dipicu situasi di Selat Hormuz memperlihatkan pentingnya integrasi jaringan listrik di kawasan.

Menurutnya, jaringan listrik regional dapat menjadi penyangga ketika terjadi guncangan pasokan akibat krisis geopolitik, termasuk konflik yang melibatkan Iran. Integrasi tersebut juga dinilai mampu menekan biaya transisi energi melalui pemanfaatan sumber daya bersama, meningkatkan keandalan sistem, serta mempermudah pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya dan angin.

Peneliti energi dan keberlanjutan asal Filipina, Jonas Marie Dumdum, membandingkan konsep itu dengan sistem kelistrikan di Eropa yang memungkinkan negara-negara saling memasok listrik ketika permintaan melonjak hanya dalam hitungan menit. Ia menilai interkoneksi akan memperkuat keamanan pasokan listrik dari Vietnam dan Myanmar hingga Indonesia dan Filipina.

Indonesia berpeluang jadi pemasok

Selain meningkatkan ketahanan energi, Filipina juga berpotensi memperoleh manfaat ekonomi karena tarif listrik di sejumlah negara Asia Tenggara relatif lebih rendah.

Gagasan ASEAN Power Grid sebenarnya telah diperkenalkan sejak 1997. Namun, pembahasannya kembali memperoleh momentum dalam setahun terakhir. Asian Development Bank (ADB) bahkan menyiapkan pendanaan hingga US$10 miliar atau sekitar Rp179 triliun untuk mendukung realisasi proyek tersebut.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga mulai menunjukkan minat lebih besar terhadap perdagangan listrik regional. Awal bulan ini, Danantara menandatangani kesepakatan dengan Keppel Electric dan Sembcorp Industries dari Singapura untuk menjajaki kerja sama perdagangan listrik rendah karbon.

Analis Asia di lembaga kajian energi Ember, Lam Pham, mengatakan koneksi Indonesia-Filipina berpotensi memperluas jaringan Borneo Power Grid dari Kalimantan menuju Sabah di Malaysia, kemudian melintasi Laut Sulu hingga Pulau Mindanao di Filipina menggunakan kabel bawah laut high-voltage direct current (HVDC). 

Jalur tersebut juga dapat memanfaatkan beragam sumber energi terbarukan, termasuk tenaga air dari Sarawak dan Kalimantan Utara.

Kabel HVDC jadi kunci interkoneksi

Meski prospeknya dinilai menjanjikan, pembangunan interkoneksi listrik kedua negara menghadapi tantangan teknis yang besar.

Pham menjelaskan proyek itu kemungkinan membutuhkan kabel HVDC bawah laut jarak jauh yang harus melintasi perairan dalam. Rute pemasangan pun harus dirancang secara cermat agar menghindari zona gempa, gunung api bawah laut, dan palung laut.

Tantangan lain datang dari keterbatasan pasokan kabel HVDC, transformator, serta kapal khusus pemasang kabel di pasar global yang berpotensi memperpanjang waktu pembangunan.

Dumdum menilai Filipina perlu segera menyepakati studi kelayakan bersama Indonesia sebagai tahap awal proyek. Menurutnya, pembangunan interkoneksi tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 10 tahun atau bahkan lebih singkat apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana.

Selain persoalan teknis, para analis menilai keberhasilan proyek sangat bergantung pada komitmen politik kedua negara. Indonesia dan Filipina juga perlu menyepakati dasar hukum perdagangan listrik lintas negara, menyelaraskan regulasi dan standar teknis, menetapkan mekanisme tarif transmisi, serta menyusun pembagian risiko investasi.