Kim Yo-jong, adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di lingkaran kekuasaan, berbicara di Pyongyang dalam foto yang dirilis media pemerintah. (KCNA/Yonhap)
Adik pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un, Kim Yo-jong, melontarkan kritik keras terhadap Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) setelah blok regional itu kembali menyerukan denuklirisasi Semenanjung Korea. 

Dalam pernyataannya pada Senin (27/7/2026), Kim menyebut seruan tersebut sebagai "mimpi liar yang bodoh dan tolol" serta menuding ASEAN mengikuti narasi Amerika Serikat.

Pernyataan itu muncul beberapa hari setelah ASEAN menggelar forum regional tahunannya. Dalam pernyataan bersama, blok yang beranggotakan 10 negara, termasuk Indonesia, menyampaikan keprihatinan mendalam atas pengembangan senjata nuklir Korea Utara yang terus berlanjut.

ASEAN juga menegaskan pentingnya dialog guna mewujudkan perdamaian dan stabilitas yang langgeng di Semenanjung Korea yang bebas dari senjata nuklir.

Kim tuding ASEAN ikuti narasi AS

Dalam pernyataan yang dimuat kantor berita pemerintah Korut, Korean Central News Agency (KCNA), Kim Yo-jong mengatakan Pyongyang menyampaikan ketidakpuasan yang kuat terhadap sikap ASEAN. Menurutnya, forum tersebut secara terbuka mengikuti kampanye Amerika Serikat mengenai denuklirisasi dan mengabaikan konstitusi Korea Utara.

"Merupakan kegagalan dalam pemikiran dan logika strategis dan manifestasi dari mimpi liar yang bodoh dan tolol untuk tetap berpegang pada ‘denuklirisasi Semenanjung Korea’ yang telah kehilangan maknanya secara konseptual dan praktis," ujar Kim.

Ia juga memperingatkan ASEAN agar tidak menjadi alat kepentingan Washington.

"ASEAN harus waspada agar tidak disalahgunakan sebagai corong bayaran AS," katanya.

Korut tegaskan status nuklir tak bisa diubah

Pyongyang selama bertahun-tahun bersikeras mempertahankan program senjata nuklir dan rudal balistiknya meski bertentangan dengan sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada 2023, Korea Utara bahkan memasukkan status sebagai negara bersenjata nuklir ke dalam konstitusinya.

Sikap itu terus ditegaskan oleh Kim Yo-jong. Pada Juni lalu, tokoh yang memegang peran penting dalam komunikasi dan kebijakan luar negeri Korea Utara tersebut menyatakan program senjata nuklir negaranya merupakan "garis tanpa jalan mundur".

Pyongyang juga berulang kali menyebut dirinya sebagai negara nuklir yang tidak dapat diubah, terutama setelah pertemuan puncak Kim Jong-un dengan Presiden AS Donald Trump pada 2019 berakhir tanpa kesepakatan. Perundingan itu gagal akibat perbedaan pandangan mengenai cakupan denuklirisasi dan pencabutan sanksi terhadap Korea Utara.