Donald Trump dan Mohammed bin Salman di Istana Kerajaan di Riyadh. | Brendan Smialowski/AFP

Arab Saudi mempercepat pengembangan program energi nuklir sipil setelah mencapai kesepakatan kerja sama dengan Amerika Serikat. Perjanjian tersebut membuka peluang bagi kedua negara untuk berkolaborasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir, pengembangan teknologi nuklir, hingga pengayaan uranium sesuai ketentuan yang disepakati.

Dikutip dari NDTV World, kerja sama itu menjadi bagian dari upaya Riyadh memperluas bauran energi nasional di tengah ambisi mengurangi ketergantungan terhadap minyak sebagai penopang utama perekonomian.

Program tersebut diklaim sepenuhnya ditujukan untuk kepentingan sipil, terutama penyediaan listrik. Namun, pengembangan teknologi nuklir Arab Saudi tetap menjadi perhatian komunitas internasional karena berkaitan dengan dinamika keamanan di Timur Tengah.

Kekhawatiran itu menguat setelah Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman sebelumnya menyampaikan bahwa negaranya akan mengambil langkah serupa apabila Iran berhasil mengembangkan senjata nuklir.

Meski demikian, pemerintah Arab Saudi menegaskan program yang tengah dibangun difokuskan untuk kebutuhan energi, termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir.

Langkah ini juga dinilai memiliki nilai ekonomi. Dengan menggantikan sebagian pembangkit berbahan bakar minyak dan gas menggunakan tenaga nuklir, Arab Saudi dapat mengurangi konsumsi energi fosil di dalam negeri sehingga lebih banyak produksi minyak tersedia untuk diekspor.

Ekspor minyak memberikan nilai yang lebih besar dibandingkan pemanfaatannya sebagai bahan bakar pembangkit listrik domestik.

Dorongan mempercepat energi nuklir tidak terlepas dari agenda besar Vision 2030 yang diluncurkan Mohammed bin Salman pada 2016. Program tersebut dirancang untuk memodernisasi perekonomian sekaligus mengurangi ketergantungan Arab Saudi terhadap sektor minyak.

Meski masih menjadi produsen minyak terbesar di dunia, kontribusi minyak mentah terhadap produk domestik bruto (PDB) Arab Saudi pada 2022 tercatat sekitar 40%.

Pemerintah juga masih menghadapi tekanan fiskal. Dalam sembilan dari 10 tahun terakhir, Arab Saudi membukukan defisit anggaran karena belanja negara terus melampaui pendapatan meski memiliki cadangan minyak dan sumber daya alam yang melimpah.

Ke depan, Riyadh juga menargetkan menjadi eksportir bijih uranium. Pemerintah menargetkan 50% kebutuhan listrik nasional berasal dari sumber energi bersih, termasuk tenaga surya dan angin, pada 2030.

Target tersebut masih cukup jauh. Saat ini, kurang dari 1% pasokan listrik Arab Saudi berasal dari energi surya dan angin, sedangkan hampir seluruh kebutuhan listrik masih dipenuhi oleh minyak dan gas alam.