Petugas KAI melakukan pekerjaan penggantian wesel di salah satu stasiun di wilayah Daop 5 Purwokerto, Kamis (13/11/2025). | KAI

Pemerintah pusat kembali menghidupkan rencana pembangunan proyek megaproyek Kereta Api Trans-Kalimantan sepanjang 2.772 kilometer sebagai jangkar konektivitas menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). Proyek yang ditargetkan rampung pada 2045 ini didesain untuk memotong biaya logistik tinggi yang selama ini mencekik pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa.

Langkah ini menandai pergeseran fokus pembangunan agar tidak lagi terpaku di satu wilayah. Pemerintah ambisius mengintegrasikan jalur ekonomi di Kalimantan, mulai dari sektor pertambangan, perkebunan, hingga industri pengolahan langsung ke gerbang ekspor.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pembenahan transportasi di Indonesia harus melihat karakteristik geografisnya yang unik sebagai negara kepulauan.

"Pembangunan tidak boleh Jawa-sentris. Kita bukan negara kontinental, sehingga pembangunan konektivitas tidak bisa menggunakan resep negara-negara kontinental," ujar AHY dalam acara Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara (Ikastara) di Jakarta, Sabtu, 23 Mei 2026.

Anggaran raksasa 

Sektor perkeretaapian nasional memang membutuhkan modal raksasa. Hingga 2045, total kebutuhan investasi untuk memperluas jaringan rel di seluruh Indonesia diperkirakan menembus Rp1.200 triliun. Angka ini mencakup berbagai proyek strategis yang berjalan simultan dalam beberapa tahun terakhir.

Rangkaian Electric Multiple Unit (EMU) Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung melintas di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. | KCIC

Sebagai pembanding, proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara, Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), menelan biaya sekitar Rp110 triliun. 

Sementara itu, pembangunan lintas rel terpadu (LRT) Jabodebek fase pertama menghabiskan dana sekitar Rp32,6 triliun, dan MRT Jakarta Fase 1 serta 2 diproyeksikan memakan biaya total lebih dari Rp40 triliun. Skala jumbo Trans-Kalimantan yang membentang ribuan kilometer otomatis memerlukan bauran pendanaan yang lebih rumit, tidak sekadar mengandalkan kas negara.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menggarisbawahi bahwa efisiensi jalur logistik lewat rel merupakan instrumen vital untuk mendongkrak daya saing Indonesia di pasar global.

“Dengan kereta api, biaya logistik akan turun, biaya ekonomi akan turun. Kita akan lebih kompetitif, dan kesejahteraan akan meningkat,” kata Prabowo.

Menakar skema pembiayaan

Untuk mengesekusi proyek lintas pulau ini tanpa menjebol pertahanan fiskal, pemerintah mematangkan skema bauran pendanaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipastikan tidak berjalan sendiri, melainkan akan dikombinasikan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi swasta murni.

Saat ini, blueprint proyek masih digodok di tingkat pusat. Pemerintah sedang menyiapkan pembentukan komite khusus lintas kementerian demi menyempurnakan Rencana Induk Perkeretaapian nasional agar eksekusi di lapangan tidak tumpang tindih.

AHY menambahkan bahwa kalkulasi aspek finansial dan teknis di lapangan memerlukan ketelitian tinggi mengingat bentang alam Kalimantan yang menantang.

“Rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan masih kami hitung dan rencanakan secara matang,” ucapnya.

Keberadaan jalur kereta ini nantinya diharapkan memicu kemunculan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di sepanjang rel yang dilewati, sekaligus menyokong peran IKN sebagai pusat gravitasi baru ekonomi Indonesia.