Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning saat konferensi pers di Kementerian Luar Negeri China, Beijing, 15 Januari 2024. | CGTN

Pemerintah China menolak narasi persaingan ketat teknologi kecerdasan buatan (AI) dengan Amerika Serikat yang dinilai mengarah pada konfrontasi blok baru. Beijing menegaskan bahwa penguasaan teknologi masa depan ini bukan hak eksklusif negara-negara besar.

Sikap tersebut disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers di Beijing, Jumat (5/6). Mao menekankan bahwa kecerdasan buatan secara mendalam mengubah cara hidup dan bekerja manusia, sehingga menjadi tantangan bersama yang harus dihadapi secara global.

"AI bukan hak eksklusif negara-negara besar, apalagi seharusnya tidak bergeser menjadi persaingan dan konfrontasi," ujar Mao seperti dikutip dari China Daily.

Respons Beijing ini muncul di tengah menguatnya desakan dari Washington untuk mengambil sikap lebih agresif. Mantan Menteri Luar Negeri AS, Condoleezza Rice, berulang kali memperingatkan bahwa perlombaan teknologi ini akan menentukan tatanan global. Rice, yang kini memimpin Hoover Institution di Stanford University, mendorong regulasi minimal di dalam negeri demi menjaga ekosistem inovasi AS agar demokrasi tetap menguasai teknologi frontier ini, bukan negara otoriter.

Hoover Institution menyoroti dua keunggulan utama China saat ini, yakni kecepatan adopsi AI di sektor ekonomi dan masifnya penyebaran model open-source berbiaya rendah ke berbagai negara. 

Para pembuat kebijakan di AS khawatir model terbuka milik China tersebut bakal mengakar menjadi standar global, yang pada akhirnya memberikan keuntungan geopolitik bagi Beijing. Meski tensi politik memanas, arus bawah kolaborasi bisnis sebenarnya tidak sepenuhnya tersumbat. Perusahaan teknologi asal AS dan China tetap menjalin kerja sama dalam pengembangan robotika serta model bahasa besar (large language models) serbaguna.

Laporan The Wall Street Journal pada Mei lalu bahkan mengungkapkan bahwa kedua pemerintahan sedang menjajaki pembicaraan formal mengenai tata kelola AI. Langkah ini diambil setelah kedua belah pihak menyadari risiko krisis yang bisa dipicu oleh model AI canggih di luar kendali mereka, kendati kontrol ekspor dan pembatasan pasokan chip masih berlaku ketat.

China sendiri terus menggunakan panggung diplomatik untuk memperkuat posisinya dalam tata kelola teknologi multilateral. 

Setelah mengusulkan Global AI Governance Initiative dan mendorong pembentukan World Artificial Intelligence Cooperation Organization, Beijing bersiap mempertegas diplomasi teknologinya saat menjadi tuan rumah World AI Conference 2026 serta High-Level Conference on Global AI Governance di Shanghai pada Juli mendatang.