Seorang pekerja menata baki-baki tertutup yang berisi makanan yang baru dimasak pada 6 Mei 2026 di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berbasis di Markas Kepolisian Resor Ternate, Maluku Utara. (Antara/Andri Saputra)
Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapenbi) menolak wacana moratorium Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dikaji Badan Gizi Nasional (BGN). Organisasi tersebut juga meminta operasional dapur MBG tetap berjalan selama masa libur sekolah.

Sikap itu disampaikan Gapenbi setelah menggelar rapat konsolidasi nasional yang diikuti 25 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW). Hasil pertemuan tersebut dirumuskan dalam delapan aspirasi yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait keberlanjutan program MBG.

Ketua Umum Gapenbi Alven Stony mengatakan para pelaku usaha mendukung penuh kelanjutan program tersebut, namun menyoroti sejumlah kebijakan baru yang dinilai berpotensi mengganggu ekosistem yang telah terbentuk.

“Gapenbi menegaskan dukungan penuh keberlanjutan program makan bergizi gratis dengan menyampaikan delapan atau asta aspirasi mitra BGN kepada Presiden Prabowo,” ujar Alven dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/6).

Salah satu poin utama yang disampaikan adalah penolakan terhadap moratorium pembentukan dapur baru. Menurut Gapenbi, langkah tersebut dapat memengaruhi aktivitas mitra pelaksana, relawan, pelaku UMKM, hingga pemasok bahan pangan yang selama ini terlibat dalam program MBG.

Alven menilai kebijakan penghentian sementara operasional SPPG selama libur sekolah juga berpotensi mengurangi jangkauan penerima manfaat. Ia menyoroti kelompok ibu hamil dan balita yang tetap membutuhkan layanan pemenuhan gizi meski kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung jeda.

Menurutnya, moratorium dana tata kelola baru yang dilakukan oleh pimpinan BGN saat ini berisiko menimbulkan dampak sistemik terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam rantai pelaksanaan program.

“Karena setiap keputusan yang diambil oleh BGN selalu dengan cara intervensi tanpa meminta pertimbangan dari stakeholder dan mitra,” jelas Alven.

Gapenbi turut menyoroti Surat Edaran Nomor 12 tertanggal 17 Juni 2026 yang diterbitkan BGN. Organisasi itu menilai sejumlah ketentuan dalam aturan baru tersebut berbeda dari kesepakatan awal yang telah dibuat bersama para pengelola SPPG.

Alven mengatakan perubahan kebijakan seharusnya ditempuh melalui mekanisme adendum agar memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan program yang telah berjalan.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan program MBG akan dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Kebijakan tersebut disebut sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran sekaligus memberikan ruang bagi BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program.