aksi unjuk rasa mahasiswa yang berlangsung di Jakarta, tepatnya di kawasan Jalan MH Thamrin dan Bundaran HI, pada Jumat, 12 Juni 2026.

Tudingan Presiden Prabowo Subianto bahwa ada demonstran bayaran di tengah rentetan unjuk rasa mahasiswa memantik kritik tajam. Narasi ini mencuat seiring eskalasi protes di berbagai kota, yang dinilai sejumlah pakar sebagai pola klasik untuk menggerus kepercayaan publik terhadap gerakan ekstraparlementer.

Prabowo melontarkan klaim tersebut saat berpidato di Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan XII di Gorontalo. Ia menyebut ada pedemo yang mengantongi Rp200.000 dan mengaku tahu sosok pendana di balik layar yang membencinya. 

Tudingan serupa sempat beredar di platform Threads yang menuduh mahasiswa Universitas Indonesia (UI) menerima bayaran dengan nominal persis. Klaim tanpa bukti kuat ini memicu keberatan para orang tua mahasiswa yang anaknya turun ke jalan.

Narasi massa bayaran sempat menemukan momentumnya ketika Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdimaludin, blak-blakan mengaku menerima Rp20 juta dari kepolisian. Uang itu sedianya dipakai untuk meredam aksi di Istana Negara. 

Faktanya, mahasiswa UBK tetap berunjuk rasa dan akhirnya ditemui Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kawasan Monas.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sedang berbicara dengan perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno di Istana Wakil Presiden pada Juni 2026. | ANTARA FOTO

Gibran usai pertemuan itu mengajak sejumlah mahasiswa ikut kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur dan Papua. Langkah ini langsung direspons Rektor UI Heri Hermansyah yang membantah keterlibatan resmi institusinya, menegaskan kampus tidak pernah menerima surat resmi atau mendelegasikan mahasiswa untuk agenda wakil presiden tersebut. 

Di internal UBK, kampus bergerak cepat membentuk tim investigasi untuk melacak aliran dana sang ketua BEM.

Pemerintah secara resmi menepis tuduhan pengondisian massa. Plt. Deputi III Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadhana, menegaskan istana menghormati suara masyarakat yang pro maupun kontra. 

Pejabat setingkat Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal, juga turun langsung menemui massa dari berbagai kampus di depan Gedung Parlemen untuk meredam tensi.

Taktik penggembosan legitimasi

Langkah cepat para pejabat menemui demonstran bisa dibaca sebagai upaya pencitraan di permukaan, padahal akar pergesekan elite ini lebih kompleks. Guru Besar Departemen FISIP UGM, Amalinda Savirani, memandang gerakan mahasiswa menjadi incaran infiltrasi justru karena memiliki legitimasi moral yang sangat kuat dan sangat dipercaya oleh publik.

"Saat ketahuan ada yang terima uang, muncul omongan 'enggak ada mahasiswa sekarang, karena dibayar juga bisa'. Digembosi dengan cara itu," jelas Amalinda.

Praktik menyusupkan uang ke dalam barisan demonstran merusak kemurnian gerakan secara perlahan. Mengacu pada catatan sejarah pergerakan dari era Orde Baru hingga Reformasi, upaya mendelegitimasi mahasiswa kerap memanfaatkan pragmatisme oknum aktivis yang tergoda kekuasaan atau terjebak sistem transaksional.

Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra, menyoroti munculnya segelintir orang yang menerima transaksi gelap tersebut. Praktik semacam ini merugikan kelompok masyarakat yang sungguh-sungguh turun ke jalan dengan aspirasi jujur karena suara mereka otomatis rentan dicap sebagai pesanan pihak tertentu. Pemerintah dituntut fokus pada substansi kritik, bukan membiarkan narasi massa bayaran mendominasi ruang publik.

Penolakan terbuka di mimbar akademik

Kendati rentan disusupi dan dilabeli miring, eskalasi protes justru makin berani menyasar langsung simbol-simbol kekuasaan di berbagai wilayah. 

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Mugiyanto, harus menelan pil pahit saat kunjungannya ke Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda disambut bentangan spanduk raksasa bertuliskan "Usir Mugiyanto, Pengkhianatan Reformasi".

Kehadiran mantan aktivis pro-demokrasi 1998 di lingkaran kekuasaan saat ini memicu kemarahan mahasiswa setempat. BEM Unmul menilai kementerian HAM hanya menebar regulasi kosong tanpa implementasi konkret atas pelanggaran HAM berat masa lalu dan jatuhnya puluhan korban jiwa anak-anak akibat ribuan lubang tambang yang menganga di Kalimantan Timur.

"Kalau sekadar datang seremonial dan safari politik buat apa? Forum ini tidak layak," tegas Presiden BEM Unmul, Hiththan Hersya Putra.

Pembubaran diskusi yang berlangsung di lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Gelombang penolakan serupa pecah di Yogyakarta. Mahasiswa UGM membubarkan paksa diskusi di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas yang dihadiri Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Rentetan aksi langsung di mimbar akademik ini menegaskan bahwa kelompok mahasiswa sedang membidik kebijakan yang dinilai membebani masa depan. 

BEM UI sengaja memilih Bundaran HI sebagai titik unjuk rasa untuk menarik atensi maksimal sekaligus membangkitkan memori historis tentang krisis ekonomi akibat ambisi megaproyek era Orde Lama—sebuah kondisi yang mereka nilai sedang berulang pada postur proyek mercusuar era kepemimpinan saat ini.

Tudingan dari pemerintah yang menyebut adanya demonstran bayaran direspons balik secara langsung oleh warga. 

Di berbagai platform media sosial, komentar yang berusaha mendiskreditkan gerakan mahasiswa kini mendapat sanggahan secara organik dari publik yang mulai memilah informasi, menandai pergeseran cara masyarakat merespons upaya pelemahan terhadap gerakan protes.