Pedagang menunjukkan minyak goreng Minyakita di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Kamis (25/8/2024). (Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Pemerintah bersiap mengalihkan seluruh distribusi Minyakita ke tangan BUMN. Langkah ini merespons kegaduhan harga minyak goreng rakyat yang tak kunjung stabil, meski Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia.

Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan arahan tersebut sekitar dua pekan lalu. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan hal itu dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (15/6).

"Minyakita ini 100% dikelola oleh BUMN. Itu arahan Bapak Presiden dua minggu yang lalu kalau tidak salah, itu diarahkan agar Minyakita ini 100% dikelola oleh BUMN," kata Amran.

Arahan itu kini tengah dikoordinasikan dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Amran menyebut kondisi harga Minyakita selama ini sebagai anomali. Indonesia memasok sekitar 60% bahan baku minyak goreng dunia dalam bentuk crude palm oil (CPO), namun harga di dalam negeri justru kerap bergejolak.

"Minyak goreng ini adalah anomali. Kenapa? Kita menyuplai minyak goreng seluruh dunia. Kita produsen minyak goreng terbesar di dunia, 60% bahan baku minyak goreng ada di Indonesia yaitu CPO. Tetapi harga kita naik," ujarnya.

Salah satu akar masalah yang ditemukan pemerintah adalah rendahnya porsi distribusi Minyakita melalui jalur BUMN. Sebelumnya, distribusi lewat BUMN hanya menyentuh 35% dari total pasokan. Sisanya mengalir lewat jalur non-BUMN yang dinilai sulit dikendalikan harganya.

Persoalan lain datang dari program bantuan pangan. Sebagian pasokan Minyakita selama ini terserap untuk program tersebut, yang justru memantik kelangkaan di pasar rakyat.

"Minyakita masalahnya kemarin kami laporkan itu Minyakita hanya 35% di BUMN, dan dipakai untuk bantuan pangan. Ini kemarin harusnya minyak biasa, bukan Minyakita yang digunakan. Itu salah satu penyebabnya kemarin Minyakita langka," kata Amran.

Pemerintah kini meminta Perum Bulog menghentikan penggunaan Minyakita untuk bantuan pangan dan beralih ke merek lain. "Sekarang kami minta Bulog agar tidak menggunakan Minyakita tetapi minyak goreng merek lain," ujar Amran.

Di lapangan, porsi distribusi Minyakita melalui BUMN sebenarnya sudah naik sejak berlakunya Permendag Nomor 43 Tahun 2025 pada 26 Desember 2025. Data Kemendag per Jumat (12/6) mencatat realisasi distribusi domestic market obligation (DMO) minyak goreng rakyat mencapai 628.050 ton. Dari jumlah itu, 317.925 ton atau 50,62% telah disalurkan lewat BUMN, dengan Perum Bulog sebagai penyalur terbesar yakni 245.856 ton (39,15%), disusul ID Food sebanyak 72.069 ton (11,48%).

Meski tren distribusi membaik, harga Minyakita secara nasional masih bertengger di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter. Data Kemendag pekan kedua Juni 2026 mencatat rata-rata harga Minyakita di kisaran Rp16.355 per liter, turun dari Rp17.000 beberapa bulan sebelumnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti melihat ada perbaikan dalam tren harga ini. "Kalau kita lihat harga Minyakita di pasar rakyat pantauan Kemendag itu sudah berhasil diturunkan dari Rp17 ribu dan sekarang menjadi Rp16.355, walaupun ini masih di atas HET yang sebesar Rp15.700 per liter," kata Amalia.

Data pemantauan Kemendag per 12 Juni mencatat rata-rata harga nasional Minyakita berada di Rp15.876 per liter, turun 6,43% dibanding periode yang sama tahun lalu dan turun 5,95% dari posisi akhir Desember 2025. Sebanyak 29 provinsi atau 76,31% wilayah pemantauan sudah mencatat harga yang sesuai HET atau dalam toleransi maksimal 2%.

Namun sejumlah wilayah masih mencatat harga jauh di atas HET, antara lain Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, dan beberapa provinsi di Papua dengan selisih lebih dari 5% dari HET.