Alat berat memindahkan batubara ke truk pengangkut di salah satu perusahaan pertambangan batubara Desa Sumber Batu, Kecamatan Meureubo, Aceh Barat, Aceh. | ANTARA FOTO/SYIFA YULINNAS
Pemerintah Indonesia membatalkan rencana kontroversial untuk memusatkan ekspor komoditas strategis melalui satu entitas tunggal milik negara. Langkah mendadak ini menjadi bagian dari pergeseran besar kebijakan ekonomi demi meredam gejolak nilai tukar rupiah dan memulihkan kepercayaan investor asing.

Badan baru bernama Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) kini dialihkan fungsinya menjadi lembaga pengawas, bukan lagi eksportir tunggal untuk komoditas batu bara, minyak sawit, dan ferroalloy seperti yang sempat diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Mei lalu. DSI nantinya fokus memantau kewajaran harga perdagangan luar negeri dan memberantas praktik pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari aslinya (under-invoicing).

Dua pejabat pemerintah mengonfirmasi perubahan haluan ini kepada The Straits Times. Peran baru lembaga ini dipastikan murni sebagai penengah untuk menjaga transparansi tanpa memonopoli pasar.

"DSI tidak akan menjadi pedagang ekspor tunggal. Ia lebih berperan sebagai entitas perantara yang tugas utamanya memastikan harga yang adil," ujar salah satu pejabat tersebut.

Kebijakan ekonomi yang sempat berubah-ubah ini sebelumnya memantik kepanikan di pasar modal dan komoditas. Sehari setelah pengumuman awal terkait monopoli ekspor, Indeks Harga Saham Gambungan (IHSG) langsung anjlok 3,5%. 

Ketidakpastian regulasi saat itu bahkan membuat sejumlah eksportir minyak sawit mentah memilih membatalkan pengiriman kargo mereka. Pembatalan monopoli ekspor merupakan bagian dari paket kebijakan berlapis yang diambil pemerintah bersama otoritas moneter. 

Para analis menilai langkah ini menandai pergeseran prioritas dari kebijakan yang semula berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tinggi menuju fokus stabilitas makroekonomi. Tekanan global dari konflik di Timur Tengah serta pelemahan nilai tukar rupiah memaksa diambilnya kebijakan pengetatan yang agresif.

Pada 9 Juni, Bank Indonesia mengambil keputusan mengejutkan di luar siklus rapat rutin dengan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50%. Ini merupakan lonjakan kedua dalam tiga pekan terakhir, menyusul kenaikan sebesar 50 basis poin pada akhir Mei.

Kebijakan pengetatan ini juga merembet ke sektor energi dan anggaran sosial pemerintah:

Penyesuaian Harga BBM:PT Pertamina (Persero) mengerek harga BBM non-subsidi jenis Pertamax sebesar 32% menjadi Rp16.250 per liter dari semula Rp12.300.

Pemangkasan Anggaran:Pemerintah memotong anggaran program makan gratis andalan Prabowo sebesar Rp67 triliun, sehingga pagunya turun menjadi Rp268 triliun disertai penghentian ekspansi dapur umum.

Reaksi pelaku pasar terhadap rentetan pelonggaran hambatan ekspor dan intervensi moneter ini berjalan positif. IHSG melesat hingga lebih dari 9% hanya dalam dua sesi perdagangan, walau laporan RTTNews menyebut reli tersebut mulai menunjukkan tanda-tanda jenuh pada hari Rabu. Di pasar valuta asing, mata uang rupiah bergerak menjauh dari level terendah sepanjang sejarah di kisaran 18.190 per US$ menuju posisi 18.050 per US$.

Lembaga keuangan internasional Barclays memproyeksikan Bank Indonesia masih akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin lagi pada rapat terjadwal pekan depan demi menjaga momentum penguatan mata uang. 

Kendati respons pasar awal sangat positif, para ekonom mengingatkan bahwa pemulihan kredibilitas penuh di mata investor tetap memerlukan konsistensi regulasi yang matang.

Pengamat kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengingatkan bahwa pelaku ekonomi akan terus mencermati detail implementasi dari perubahan aturan ini secara jeli.

"Pasar tidak hanya membaca niat. Pasar membaca rancangan," kata Achmad.