Tokyo Metro 05-110F dengan corak baru setelah perawatan, diambil di stasiun Ancol. | ARKEINNEN/CC BY-SA 0.4

PT Kereta Api Indonesia (Persero) tengah memacu peremajaan besar-besaran armada KRL Jabodetabek demi mengantisipasi lonjakan penumpang sekaligus mengganti ratusan gerbong tua asal Jepang. Proyek pengadaan sarana senilai Rp 9,18 triliun ini bergerak menggunakan sokongan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2024 dan 2025 yang kini realisasinya terus dikebut.

Kebutuhan armada baru ini mendesak lantaran jumlah pengguna KRL tumbuh konsisten 4% setiap tahun, dengan proyeksi menembus 437 juta orang pada 2030. Saat ini, tulang punggung angkutan komuter ibu kota masih mengandalkan kereta bekas impor dari Negeri Sakura yang telah berusia lebih dari tiga dekade. 

Catatan KAI menunjukkan ada 780 unit KRL eks JR 205 dan 128 unit eks Tokyo Metro beroperasi dalam rentang usia 34 hingga 41 tahun, kondisi yang memaksa armada tersebut segera memasuki masa konservasi.

Untuk mendanai megaproyek ini, KAI mengombinasikan modal negara, kas internal, dan pinjaman pihak ketiga. Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin memerinci skema pembiayaan tersebut saat berbicara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (8/6/2026).

"Proyek pengadaan sarana KRL Jabodetabek ini, total nilai proyek itu Rp 9,18 triliun, di mana terdiri, pembiayannya terdiri dari dukungan pemerintah melalui PMN Rp 5,3 triliun 58%, kemudian pengadaan dengan kas internal PT KCI sekitar Rp 0,19 triliun dan kredit sindikasi pinjaman perbankan sebanyak Rp 3,69 triliun," ujarnya.

Aliran dana PMN mengucur dalam dua tahap anggaran. KAI mengonfirmasi PMN 2024 sebesar Rp 2 triliun telah cair pada 5 Januari 2025, lalu diteruskan ke PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) pada 25 Maret 2025 dan kini sudah terserap 100% untuk proyek pengadaan.

Suntikan modal berikutnya, yakni PMN 2025 senilai Rp 1,8 triliun, masuk kantong KAI per 31 Desember 2025 dan diserahkan ke KCI pada 20 Mei 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 744,46 miliar bergerak cepat dibayarkan kepada produsen kereta domestik, PT INKA.

"Kami menerima ini di 31 Desember 2025 senilai Rp 1,8 triliun dan kami telah meneruskan ke PT KCI tertanggal 20 Mei 2026, di mana telah ter-spending yaitu Rp 744,46 miliar itu kepada PT INKA," jelas Bobby.

Sisa anggaran PMN 2025 sekitar Rp 1,05 triliun bakal dicairkan bertahap menyinkronkan progres fisik di pabrik. KAI mematok target pemulihan jadwal produksi sembilan rangkaian kereta (trainset) selesai pada kuartal ketiga tahun ini.

"Sehingga sisa saldo yang ada untuk PMN 2025 ini senilai Rp 1,055 triliun yang proyeksinya akan kita spending sesuai dengan progress dari penyelesaian 9 trainset yang sudah ada di PT INKA sesuai dengan recovery schedule-nya yaitu diharapkan penyelesaiannya itu di bulan September tahun 2026," tuturnya.

Secara operasional, belanja jumbo Rp 9,18 triliun ini mencakup pengadaan KRL baru dari dalam negeri, impor, hingga program peremajaan (retrofit). Rinciannya terdiri dari Rp 3,8 triliun untuk KRL baru produksi INKA, Rp 2,05 triliun untuk pesanan baru tambahan dari INKA, serta Rp 2,45 triliun dialokasikan untuk impor KRL baru dan pembenahan armada oleh CRRC Tiongkok.

"Rp 9,18 triliun ini itu ada 5 step, 5 stagingnya, satu adalah pengadaan KRL baru sebanyak 16 trainset, ini dengan PT INKA senilai Rp 3,8 triliun, kita telah melakukan adendum terhadap kontraknya di Desember 2025. Kemudian ada 2 pengadaan dengan CRRC Tiongkok, itu senilai Rp 0,83 triliun plus dengan Rp 2,2 triliun 11 trainset," tutup Bobby.