Presiden RI Prabowo Subianto melambaikan tangan kepada wartawan di Jakarta, Indonesia, Selasa, 20 Februari 2024. AP PHOTO/Achmad Ibrahim

Arus modal asing ditarik secara masif dari pasar keuangan domestik menyusul memburuknya sentimen investor global terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Hingga awal Juni 2026, lebih dari US$3,3 miliar dana asing telah meninggalkan Bursa Efek Indonesia. Eksodus ini memukul Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga anjlok 32% sejak awal tahun, menempatkannya sebagai pasar saham utama dengan kinerja terburuk di dunia.

Kepanikan pasar ini tidak datang tiba-tiba. Akar dari guncangan bermuara pada manuver kebijakan pemerintah yang kian intervensionis. Berbagai inisiatif populis, pelonggaran batas belanja fiskal, hingga pengetatan kendali ekspor komoditas melalui sovereign wealth fund perlahan mengikis reputasi manajemen makroekonomi ortodoks yang selama ini menopang stabilitas Indonesia.

Risiko kebijakan tersebut berpadu dengan guncangan energi global, memicu apa yang disebut para analis sebagai doom-loop bagi ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini.

"Indonesia tidak lagi dipandang sebagai negara berkembang yang dapat diandalkan secara ortodoks, melainkan sebagai negara yang menanggung risiko kebijakan yang kian meningkat," lapor Reuters pada Senin (8/6).

Seorang kasir memegang lembaran uang rupiah di tempat penukaran valuta asing di Jakarta, 9 April 2025.

Guncangan ini menjalar cepat ke pasar uang dan utang. Nilai tukar rupiah kini telah menembus level psikologis 18.000 per US$. Di pasar obligasi, kepemilikan asing atas surat utang pemerintah merosot tajam di bawah 14%, menyentuh titik terendah dalam hampir dua dekade berdasarkan catatan MUFG Research.

Tingginya premi risiko yang dipatok investor terlihat dari imbal hasil obligasi tenor 10 tahun yang merangkak naik ke level 7,14% pada 8 Juni. Bank Indonesia merespons situasi ini dengan memborong sekitar 27% obligasi pemerintah demi menyerap tekanan jual. Namun, langkah agresif bank sentral tersebut justru dinilai mendistorsi harga pasar dan makin menyurutkan ruang partisipasi pemodal asing.

Kondisi makroekonomi ini sejalan dengan deretan peringatan dari lembaga pemeringkat internasional sejak awal tahun. Moody's mengambil langkah lebih dulu dengan memangkas outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif pada Februari.

"Langkah ini diambil menyusul berkurangnya prediktabilitas dalam pengambilan kebijakan dan melemahnya tata kelola," jelas lembaga pemeringkat kredit tersebut terkait alasan penurunannya.

Fitch Ratings mengikuti jejak serupa sebulan berselang. Meski masih menahan peringkat di level BBB, Fitch memberikan peringatan terbuka kepada pasar mengenai tingginya ketidakpastian kebijakan. 

Praktis, hanya S&P Global yang masih mempertahankan outlook stabil. Di sisi lain, lonjakan credit default swap tenor lima tahun terus mengirim sinyal bahaya bahwa Indonesia terancam kehilangan status investment-grade sepenuhnya. Jauh sebelum penurunan peringkat utang, kepercayaan investor saham sudah terpukul lebih awal oleh langkah penyedia indeks MSCI. 

Pada Januari lalu, MSCI menyuarakan kekhawatiran atas transparansi kepemilikan dan pembatasan perdagangan di bursa domestik. Peringatan tersebut memicu rentetan aksi jual yang menggerus nilai pasar lebih dari US$80 miliar dan berujung pada pengunduran diri kepala bursa efek.

Puncaknya, MSCI resmi membekukan penambahan saham-saham Indonesia ke dalam indeks pasar investasinya pada April lalu. Indonesia kini masuk dalam radar pantauan untuk diturunkan kelasnya menjadi frontier market. Jika status tersebut resmi dijatuhkan, Reuters memproyeksikan setidaknya ada US$7,8 miliar modal investasi asing yang akan kembali ditarik dari pasar domestik.