Said Iqbal, Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). | ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

Peta kabinet Presiden Prabowo Subianto berpotensi kembali bergeser seiring menguatnya sinyal masuknya elemen buruh ke dalam jajaran pemerintahan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa posisi untuk Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, kini sedang digodok secara intensif di internal istana.

Fokus utama penempatan Said Iqbal dipastikan berkelindan erat dengan urusan ketenagakerjaan. Pemerintah sejauh ini masih menimbang-nimbang apakah ia akan diplot sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau menduduki posisi strategis di dewan buruh.

"Ya kemungkinan berkaitan dengan tentunya perjuangan beliau selama ini ya, dengan buruh, tenaga kerja," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Kamis (4/6/2026) malam seperti dikutip dari Kompas.com. Pemerintah, lanjutnya, masih mendiskusikan posisi yang paling pas dan tepat untuk Said Iqbal.

Kabar ini memantik spekulasi bahwa Said Iqbal akan dilantik bersamaan dengan pimpinan baru Badan Gizi Nasional pada Senin (8/6/2026) pekan depan. Meski begitu, Prasetyo enggan memberikan jawaban tegas mengenai kepastian tanggal tersebut.

Said Iqbal sendiri memilih bersikap irit bicara saat dikonfirmasi terpisah mengenai peluangnya masuk kabinet. "Kita tunggu saja pengumuman resmi dari Mensesneg atas nama Presiden ya," kata Iqbal.

Langkah merangkul tokoh pergerakan buruh ini sejalan dengan rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) yang bergulir sejak 2025. Badan baru ini diinisiasi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat proteksi dan kesejahteraan pekerja domestik.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menjelaskan, DKBN didesain sebagai wadah inklusif yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan. Komposisinya akan diisi oleh tokoh buruh dari seluruh penjuru Indonesia, akademisi yang memiliki kepedulian terhadap isu ketenagakerjaan, serta representasi pemerintah.

“Akan duduk pimpinan buruh di sana, lalu akan duduk akademisi dari universitas-universitas yang mempunyai keberpihakan kepada perjuangan dan keselamatan buruh,” ujar Andi Gani dalam konferensi pers di Kantor DPP KSPSI, Jakarta Selatan.

Ekspektasi terhadap DKBN dipatok cukup tinggi. Lembaga ini dirancang tidak hanya untuk mengurai benang kusut persoalan klasik seperti serikat pekerja, upah minimum, dan pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Peran yang diemban bakal menyentuh aspek yang lebih luas, termasuk peningkatan kesejahteraan keluarga buruh, akses pendidikan anak-anak pekerja, hingga tata kelola program jaminan sosial.