Citra satelit Sentinal-2 yang diproses dan disempurnakan Maps4Media menunjukkan pemandangan luas Selat Hormuz antara Iran selatan dan Semenanjung Musandam Oman. Maps4Media

Pemerintah Iran menegaskan sikapnya untuk mengelola Selat Hormuz secara bersama dengan Oman. Langkah ini diambil dengan dalih bahwa kedua negara memiliki hak alami atas jalur maritim strategis tersebut, meskipun blokade di kawasan itu telah mengganggu arus energi global sejak awal tahun.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut Teheran dan Muscat sebagai otoritas tertinggi yang berwenang mengatur lalu lintas pelayaran. Klaim ini pertama kali ia gaungkan dalam pertemuan tingkat menteri BRICS di New Delhi, sebelum akhirnya Iran meresmikan pembentukan "Otoritas Selat Teluk Persia" pada Mei lalu.

"Segala sesuatunya harus dikelola oleh Iran dan Oman," ujar Araghchi saat berbicara kepada stasiun penyiaran resmi Iran, IRIB. Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut tetap akan mengacu pada hukum internasional demi memastikan kelancaran pelayaran.

Rencana penarikan pungutan di selat tersebut memantik penolakan keras dari Amerika Serikat (AS). Analisis dari The Washington Institute for Near East Policy menyatakan bahwa ambisi Iran tidak memiliki pijakan dalam hukum internasional. 

Sesuai Konvensi PBB tentang Hukum Laut, Selat Hormuz diklasifikasikan sebagai selat internasional yang menjamin hak lintas transit bebas bea dan tidak boleh ditangguhkan oleh pihak mana pun.

Ancaman ekonomi kini mengintai Muscat jika menyetujui proposal Teheran. Menteri Keuangan AS Scott Bessent memperingatkan bahwa Oman berisiko terkena sanksi finansial berat jika terbukti membantu Iran membangun sistem tarif di perairan tersebut.

Selat Hormuz merupakan urat nadi energi global yang mengalirkan sekitar 20% pasokan minyak dan gas dunia. Distribusi komoditas ini terganggu hebat sejak Iran memblokade jalur tersebut pada akhir Februari 2026. Ketegangan di wilayah perairan bahkan terus memanas, ditandai dengan bentrokan bersenjata antara pasukan AS dan militer Iran yang dilaporkan masih terjadi hingga 3 Juni.

Klaim sepihak Iran muncul di tengah ketidakpastian negosiasi damai yang sedang berjalan. Dokumen kerangka kerja sementara yang disusun akhir Mei sebenarnya menawarkan opsi perpanjangan gencatan senjata selama 60 hari dan pembukaan kembali selat untuk pelayaran komersial. 

Reuters melaporkan pada 2 Juni bahwa Teheran sempat meninjau draf tersebut, dan Donald Trump menyatakan optimismenya bahwa kesepakatan bisa tercapai dalam minggu ini.

Namun, harapan perdamaian itu mendadak surut. Media pemerintah Iran mengumumkan penangguhan pembicaraan bilateral sebagai bentuk protes Teheran atas operasi militer Israel di Lebanon. Menanggapi keputusan tersebut, Trump memilih bersikap tidak acuh saat diwawancarai CNBC.

"Saya tidak peduli apakah negosiasi akan dilanjutkan atau tidak," tuturnya.