Nanik Sudaryati Deyang, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Badan Gizi Nasional (BGN) mengalihkan fokus pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) ke sektor non-APBN demi menekan ketergantungan pada anggaran negara. Langkah taktis ini berjalan beriringan dengan penataan ulang puluhan ribu dapur umum yang saat ini posisinya masih menumpuk di Pulau Jawa.

Strategi pemerataan tersebut ditandai dengan kebijakan moratorium pembukaan dapur umum baru serta penghentian sementara proses pendaftaran. Pembenahan internal ini mendesak dilakukan mengingat dari total 27.877 dapur MBG yang kini aktif tercatat dalam sistem virtual account, sebarannya belum proporsional dan didominasi oleh wilayah perkotaan di Jawa.

Ditemui usai prosesi pelantikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (8/6), Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan komitmennya untuk memperluas jangkauan program tanpa membebani fiskal secara berlebihan. BGN kini tengah membidik kolaborasi dengan korporasi besar serta lembaga internasional.

“Untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerja sama atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN atau mungkin ada hibah dari luar negeri,” kata Nanik.

Pelibatan aktif perusahaan berskala besar yang menanamkan modal di berbagai daerah terpencil menjadi salah satu opsi krusial. Skema ini dirancang agar pembangunan infrastruktur dapur penunjang di lokasi logistik sulit tidak sepenuhnya menguras kantong negara. Pemerintah mendorong pemanfaatan dana komitmen sosial untuk menyokong kebutuhan dasar anak-anak sekolah di sekitar area operasional perusahaan.

Model pembiayaan alternatif ini sebenarnya telah diuji coba di lapangan. Di Raja Ampat, misalnya, sebuah dapur umum penyedia pangan bergizi berhasil beroperasi berkat sokongan program corporate social responsibility (CSR) PT Pertamina (Persero). Fasilitas tersebut difungsikan khusus untuk melayani sejumlah sekolah lokal yang memiliki basis jumlah siswa relatif terbatas.

Selain menggandeng ekosistem korporasi, efisiensi operasional ditekan lewat optimalisasi aset yang sudah tersedia di daerah-daerah penunjang. 

Sekolah di wilayah 3T dengan populasi murid yang sedikit tidak akan dipaksakan untuk membangun gedung dapur baru, melainkan diarahkan memaksimalkan peran kantin sekolah yang ada sebagai unit produksi makanan.

“Ini bagian dari efisiensi supaya tidak semuanya menggunakan APBN,” ujar Nanik.

Pascapelantikan, BGN langsung bergerak melakukan evaluasi menyeluruh terhadap target 63 juta penerima manfaat yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Langkah verifikasi ini bertujuan memastikan apakah angka sasaran tersebut sudah benar-benar presisi dan sesuai dengan peta kebutuhan riil di lapangan, sembari terus memperkuat standar kualitas operasional dari seluruh unit dapur yang telah berjalan.