Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di salah satu sekolah dasar di Indonesia. | UNICEF

Badan Gizi Nasional (BGN) membuka opsi pemanfaatan kantin sekolah untuk menggantikan pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah ini diambil guna menyiasati wilayah terpencil yang memiliki populasi siswa minim.

Efisiensi anggaran menjadi motor utama di balik kebijakan ini. BGN memilih memaksimalkan infrastruktur yang sudah ada ketimbang menggelontorkan dana untuk proyek fisik baru.
Kepala BGN Nanik S Deyang menyebutkan, kondisi riil di lapangan sering kali tidak ideal untuk membangun dapur khusus karena jumlah murid yang terlalu sedikit.

"Misalnya di Lombok Barat saya pernah ke satu pulau muridnya hanya 119, kan tidak mungkin juga didirikan dapur tapi disitu. Tapi ada kantin, jadi bisa dong kantin itu digunakan salah satu alternatif," kata Nanik dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Senin (8/6/2026).

Guna menyokong skema tersebut, BGN mulai merangkul sektor korporasi melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Fasilitas dapur umum milik perusahaan yang sudah eksis di daerah terpencil akan diintegrasikan ke dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pola kemitraan ini dinilai mampu mempercepat eksekusi program di lapangan tanpa membebani kas negara untuk investasi awal infrastruktur.
"Seperti di Raja Ampat di sebuah pulau murid hanya 115, tapi di situ ada dapur umum CSR Pertamina. Kita bisa gunakan alternatif itu untuk efisiensi," urai Nanik.

Strategi pengetatan anggaran di tubuh BGN ini sejalan dengan garis kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara menginstruksikan perampingan biaya operasional agar dana program MBG mengalir lebih optimal dan menyentuh target sasaran secara efektif.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah menyisir berbagai ruang penghematan belanja program. Kendati demikian, ia memastikan pemangkasan biaya tidak akan menurunkan mutu gizi yang disalurkan ke sekolah-sekolah.

"Penghematan-penghematan tertentu sesuai ketentuan Presiden sehingga dana BGN bisa dipakai lebih efisien. Nanti ada penghematan lebih lanjut," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Saat ini, formulasi terbaik sedang dimatangkan agar efisiensi anggaran berjalan beriringan dengan pemenuhan hak pangan anak sekolah. Pemerintah menjamin pemotongan pos anggaran yang tidak perlu tidak akan mengusik tujuan utama program MBG.

"Presiden sedang menghitung bagaimana yang terbaik penghematannya tanpa mengganggu efektivitas program itu sendiri dalam hal memberi makan murid-murid sekolah. Yang penting itu," ujar Purbaya.