Logo dan nama dari Badan Tenaga Atom Internasional atau International Atomic Energy Agency (IAEA). EPA

Amerika Serikat menyusun dan mengedarkan rancangan resolusi kepada Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) yang mewajibkan Iran mengungkap informasi rinci soal fasilitas nuklirnya yang rusak akibat pengeboman serta stok uranium yang telah diperkaya.

Rancangan tersebut diedarkan ke 35 negara anggota dewan menjelang sidang kuartalan IAEA di Wina, yang dijadwalkan berlangsung 8-12 Juni. Washington aktif melobi dukungan dari negara-negara anggota dalam beberapa hari terakhir.

Berdasarkan teks yang dilihat Reuters pada Minggu lalu, resolusi itu meminta Iran memberikan kepada badan pengawas nuklir PBB tersebut informasi mengenai akuntansi bahan nuklir dan fasilitas nuklir yang dipantau di Iran, sekaligus membuka semua akses yang diperlukan untuk memverifikasi informasi tersebut. Kedua langkah itu dituntut dilaksanakan "tanpa penundaan" dan disebut "sangat penting dan mendesak."

Resolusi ini tidak sampai merekomendasikan pelimpahan kasus Iran ke Dewan Keamanan PBB, langkah yang berpotensi memantik sanksi hukuman namun sekaligus berisiko mendorong Teheran semakin jauh dari meja perundingan.

Latar belakangnya bermula dari serangan militer AS dan Israel terhadap sejumlah instalasi nuklir Iran pada Juni 2025, termasuk fasilitas pengayaan di Natanz. Sejak saat itu, IAEA tidak bisa masuk ke situs-situs tersebut maupun mengonfirmasi inventaris uranium Iran karena Teheran belum menyerahkan laporan akuntansi material yang diperbarui. Pada awal Juni 2026, IAEA melaporkan bahwa penilaiannya atas aktivitas nuklir Iran tidak berubah secara signifikan sejak konflik meletus.

Ini bukan pertama kalinya dewan mencoba menekan Iran lewat jalur yang sama. Resolusi serupa pernah disahkan pada November 2025, disponsori bersama oleh AS, Prancis, Inggris, dan Jerman, namun hasilnya terbatas.

Langkah terbaru AS ini datang di tengah negosiasi nuklir bilateral yang masih berjalan antara Washington dan Teheran. Iran menuntut pembebasan dana yang dibekukan senilai miliaran dolar sebagai syarat awal sebelum perundingan substantif bisa dimulai, sementara pejabat AS bersikeras Iran harus lebih dulu memberikan konsesi nyata soal program nuklirnya.

Laporan awal tahun ini menyebut pemerintahan Trump tengah mempertimbangkan pencairan hingga US$20 miliar aset Iran dengan imbalan penyerahan stok uranium yang diperkaya. Trump sendiri secara terbuka membantah telah menyetujui langkah itu sebelum kesepakatan final tercapai.

Penerbitan resolusi beberapa hari sebelum sidang dewan mencerminkan upaya Washington mempertahankan tekanan multilateral terhadap Teheran sembari pembicaraan bilateral terus berjalan.