Presiden Rusia, Vladimir Putin, menghadiri pertemuan Dewan Ekonomi Eurasia Tertinggi (Supreme Eurasian Economic Council) di Congress Hall, Bishkek. | KREMLIN

Rusia kembali menyatakan kesediaannya untuk berunding dengan Ukraina. Namun seperti dalam beberapa tahun terakhir, tawaran itu datang dengan syarat yang hampir tidak berubah. Bagi Moskwa, perdamaian harus dibangun di atas kerangka perundingan Istanbul 2022. 

Bagi Ukraina dan negara-negara Barat, kerangka tersebut justru dianggap mencerminkan tuntutan yang sulit diterima. Perbedaan pandangan itu menunjukkan bahwa hambatan terbesar menuju perdamaian bukanlah kurangnya ruang diplomasi, melainkan jurang yang semakin lebar mengenai seperti apa perdamaian itu seharusnya diwujudkan.

Presiden Vladimir Putin pada Senin (23/6) menegaskan bahwa Rusia tetap siap kembali ke meja perundingan berdasarkan rancangan kesepakatan yang dibahas di Istanbul pada awal perang. Menurutnya, dokumen tersebut telah diparaf oleh delegasi Ukraina, sehingga tetap menjadi dasar yang sah untuk melanjutkan pembicaraan.

Bagi Kremlin, posisi itu mencerminkan konsistensi. Namun bagi Kyiv dan para pendukung Baratnya, rancangan Istanbul tidak pernah dipandang sebagai kompromi yang seimbang. 

Draf tersebut mencakup tuntutan netralitas Ukraina, pembatasan kemampuan militernya, serta berbagai ketentuan yang dinilai menguntungkan Rusia secara strategis. Karena itu, usulan yang dianggap Moskwa sebagai titik awal perundingan justru dipandang Ukraina sebagai bentuk konsesi yang terlalu besar.

Pernyataan Putin menunjukkan bahwa Rusia belum memberikan sinyal perubahan mendasar dalam posisinya. Setelah lebih dari empat tahun konflik berlangsung, Kremlin masih berpegang pada kerangka yang sama, meskipun situasi di medan perang maupun lanskap geopolitik internasional telah berubah secara signifikan.

Sikap serupa disampaikan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Dalam sebuah pertemuan meja bundar di kedutaan besar Rusia, ia menuduh Amerika Serikat semakin menjauh dari perannya sebagai mediator netral dan memilih meningkatkan tekanan terhadap Moskwa melalui sanksi.

Lavrov juga meragukan efektivitas berbagai upaya diplomatik yang melibatkan Washington, termasuk pertemuan antara Putin dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Anchorage, Alaska, pada Agustus 2025. Menurutnya, proses tersebut berpotensi hanya memberi waktu tambahan bagi negara-negara Eropa untuk memperkuat dukungan militer kepada Ukraina.

Pandangan itu mencerminkan kecurigaan yang semakin besar dari pihak Rusia terhadap Barat. Jika pada tahap awal perang masih terdapat ruang bagi pembicaraan mengenai arsitektur keamanan Eropa yang baru, kini kedua kubu tampak semakin sulit menemukan titik temu. Moskwa melihat sanksi dan bantuan militer Barat sebagai bukti bahwa tujuan utama lawannya bukanlah perdamaian, melainkan melemahkan Rusia dalam jangka panjang.

Di sisi lain, Amerika Serikat menilai justru Rusia yang menghambat peluang penyelesaian konflik. Dalam sidang Dewan Keamanan PBB, Wakil Perwakilan Tetap AS Dan Negrea mendesak Moskwa untuk kembali berunding dan menerima gencatan senjata.

Negrea menyoroti tingginya kerugian militer Rusia serta tekanan ekonomi yang terus meningkat. Ia mengklaim Rusia kehilangan hampir 40.000 personel setiap bulan, sementara Ukraina terus menunjukkan kemampuan beradaptasi dan berinovasi di medan tempur. Menurut Washington, waktu tidak berada di pihak Moskwa.

Perbedaan penilaian tersebut memperlihatkan bagaimana Rusia dan Barat kini melihat konflik melalui lensa yang sangat berbeda. Rusia percaya bahwa posisinya masih cukup kuat untuk mempertahankan tuntutan lama. Sebaliknya, Barat menilai tekanan ekonomi dan biaya perang yang terus meningkat pada akhirnya akan memaksa Kremlin melunak.

Kesenjangan persepsi inilah yang membuat diplomasi terus menemui jalan buntu. Kedua pihak sama-sama mengaku mendukung perundingan, tetapi memiliki definisi yang berbeda mengenai syarat dasar untuk memulainya. Selama perbedaan itu tidak dijembatani, setiap seruan untuk berdamai berisiko hanya menjadi pengulangan posisi lama yang sudah berulang kali disampaikan.

Situasi tersebut juga menjelaskan mengapa berbagai inisiatif diplomatik belum menghasilkan terobosan berarti. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sebelumnya telah mengusulkan pertemuan langsung dengan Putin, namun ditolak Kremlin. Presiden Prancis Emmanuel Macron bahkan mengatakan para pemimpin G7 menilai Rusia belum menunjukkan keinginan nyata untuk mencapai perdamaian.

Sementara itu, kesabaran Ukraina tampaknya semakin menipis. Utusan Ukraina untuk PBB, Andrii Melnyk, memperingatkan bahwa kesabaran Kyiv tidaklah tak terbatas dan mengisyaratkan kemungkinan perubahan pendekatan jika jalur diplomatik terus mengalami kebuntuan.

Bagi Rusia, waktu mungkin dianggap sebagai sekutu. Bagi Ukraina dan Barat, tekanan yang berkelanjutan diyakini akan mengubah perhitungan Moskwa. Selama kedua kubu tetap berpegang pada keyakinan tersebut, peluang kompromi tampak kecil. Akibatnya, perang kemungkinan masih akan lebih banyak ditentukan di medan tempur daripada di meja perundingan.