Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Indonesia. | INSTAGRAM/KEMENSETNEG.RI

Pemerintah menerima tuntutan mahasiswa yang meminta perbaikan ekonomi dalam 18 hari, namun menolak terikat tenggat waktu yang ditetapkan sepihak.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Istana membuka diri terhadap aspirasi BEM Seluruh Indonesia yang menggelar aksi bertajuk "Rupiah Sekarat, Rakyat Melarat" pekan lalu. Namun ia menegaskan, persoalan ekonomi tidak bisa diselesaikan sekadar dengan hitungan hari.

"Tidak semua atau tidak segala sesuatu itu bisa dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang sudah ditetapkan," kata Prasetyo di Gedung DPR, Senayan, Senin (8/6/2026).

Prasetyo tetap mengakui beratnya tantangan yang dihadapi. Menurutnya, kondisi ekonomi dipengaruhi banyak faktor dan membutuhkan koordinasi kebijakan yang saling memperkuat. "Kami yakin langkah-langkah yang kita ambil, dengan koordinasi yang erat dan intens, akan dapat mengatasi permasalahan ini," jelasnya.

Aksi mahasiswa itu bermula dari pelemahan nilai tukar rupiah yang kian dalam. Pada Jumat (5/6/2026), sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM SI berunjuk rasa di depan kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah. 

Ketua BEM UNS, Kailani Rizqi Pratama, mengatakan angka 18 hari bukan pilihan sembarangan. "Untuk rupiah yang melemah sebanyak Rp18.000, kami hari ini berikan tenggat waktu selama 18 hari untuk memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia," ujar Kailani.

Jika dalam batas waktu itu tidak ada langkah konkret dari pemerintah, mahasiswa mengancam akan melakukan penyegelan di Kementerian Keuangan.

Prasetyo memilih membaca ultimatum itu dari sisi semangatnya, bukan angkanya. "Yakinlah bahwa yang dimaksud juga oleh adik-adik ini adalah semangatnya, untuk kita semua bagaimana memang bekerja keras terutama di sektor ekonomi," tambahnya.