![]() |
| Saat China mencatat penyusutan populasi terdalam dengan fertilitas anjlok ke 0,98, India justru kebanjiran 600 juta angkatan kerja muda. | APLUSWIRE/ROBIN SANTOSO |
Pada April 2023, PBB secara resmi mencatat sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi dalam sejarah modern: India melampaui China sebagai negara berpenduduk terbanyak di dunia. Gelar yang disandang Beijing selama berabad-abad itu berpindah tangan nyaris tanpa keriuhan.
Namun, yang jarang dibahas secara mendalam adalah apa yang terjadi setelahnya—munculnya dua kurva demografis yang bergerak ke arah berlawanan, dengan konsekuensi yang melampaui sekadar urusan angka.
Pada 2025, China mencatat 7,92 juta kelahiran berbanding 11,31 juta angka kematian—sebuah penyusutan bersih hingga nyaris 3,4 juta jiwa hanya dalam kurun waktu setahun.
Angka kelahiran per 1.000 penduduk anjlok ke 5,6, level terendah sejak Republik Rakyat China berdiri pada 1949. Tingkat kesuburan total (total fertility rate) kini diestimasi berada di kisaran 0,98, tertinggal jauh di bawah angka 2,1 yang dibutuhkan agar sebuah populasi tidak menyusut secara alami.
Di sisi lain, India berdiri di realitas yang sama sekali berbeda. Usia median penduduknya adalah 28 tahun, jauh lebih muda dibandingkan China yang sudah menyentuh 39 tahun. Lebih dari 65% warga India kini berada di rentang usia produktif, yakni 15 hingga 59 tahun. Dengan profil tersebut, angkatan kerja India saat ini membeludak hingga sekitar 600 juta orang.
Kebijakan yang bekerja terlalu baik
Krisis populasi China tidak lahir dari satu momen tunggal. Akarnya tersebar di berbagai fase sejarah, mulai dari kebijakan satu anak yang diberlakukan dengan ketat sejak 1980, hingga pergeseran struktur ekonomi dan budaya yang bergerak perlahan namun mengakar tajam.
Kebijakan pembatasan tersebut terbukti efektif. Bahkan terlalu efektif, dan dibiarkan berlaku terlalu lama. Selama lebih dari tiga dekade, dasar piramida penduduk China dipangkas secara sistematis.
![]() |
| Sekelompok anak sekolah di pedesaan China, diambil di Lian Village pada tahun 2007. | SHUTTERSTOCK |
Ketika kebijakan itu akhirnya dicabut pada 2016, Beijing berharap gelombang kelahiran baru akan segera membeludak. Namun, harapan itu pupus. Izin memiliki tiga anak yang diloloskan pada 2021 juga tidak membuahkan hasil yang berarti. Satu dekade setelah era satu anak resmi berakhir, tingkat kesuburan tetap stagnan.
Apa yang terjadi saat ini bukan lagi sekadar perkara kebijakan negara. Sekitar 62% dari penurunan fertilitas China diyakini didorong oleh tekanan sosial-ekonomi yang lebih struktural: urbanisasi masif, tuntutan pendidikan yang makin tinggi, dan biaya membesarkan anak yang melonjak tak terkendali.
Generasi muda China kini dihadapkan pada harga properti yang mencekik, budaya kerja ekstrem 996 (bekerja dari jam 9 pagi hingga 9 malam, 6 hari seminggu), serta kompetisi hidup yang terasa tanpa ujung. Dari realitas inilah lahir gerakan tang ping atau "berbaring datar"—sebuah bentuk penolakan kolektif terhadap tekanan sosial untuk menikah dan membangun keluarga, yang kini mewabah terutama di kawasan urban.
Dua trajektori yang berlawanan
India menyalip China bukan karena para perempuannya secara tiba-tiba melahirkan lebih banyak anak. Faktanya, total fertility rate India sendiri sudah turun ke kisaran 2,0, nyaris menyentuh ambang batas penggantian populasi. Beberapa negara bagian selatan yang lebih makmur, seperti Kerala dan Tamil Nadu, bahkan sudah mencatat angka jauh di bawah batas tersebut.
Mesin utama yang bekerja di India saat ini adalah momentum. Kelompok perempuan India yang berada dalam usia subur jumlahnya begitu masif. Alhasil, secara absolut, angka kelahiran akan tetap mengalahkan angka kematian dalam waktu dekat, meskipun rata-rata jumlah anak per keluarga terus menyusut.
Proyeksi PBB dalam World Population Prospects (WPP) 2024 menggambarkan arah perjalanan kedua negara yang makin berjauhan.
Menurut skenario tersebut, populasi India diperkirakan akan terus tumbuh hingga 2054, mencapai puncaknya di kisaran 1,7 miliar jiwa, sebelum akhirnya turun perlahan ke 1,5 miliar pada akhir abad ini. Sebaliknya, pada skenario yang sama, populasi China diproyeksikan hanya akan tersisa 633 juta jiwa pada 2100—hampir separuh dari total populasinya hari ini.
Angkatan kerja China terus menyusut
Bagi Beijing, dampak paling instan dari krisis ini langsung terasa di sektor tenaga kerja. Kelompok usia kerja inti atau mereka yang berusia 16 hingga 59 tahun sudah menyusut menjadi 60,6% dari total populasi pada 2025.
Angka ini mencerminkan hilangnya sekitar 6,62 juta pekerja hanya dalam waktu satu tahun. Oxford Economics memperkirakan bahwa penyusutan tenaga kerja ini berisiko memangkas pertumbuhan PDB tahunan China sebesar 0,5% selama satu dekade ke depan.
![]() |
| Pekerja memproduksi suku cadang mesin cuci di sebuah pabrik di Nanjing, di provinsi Jiangsu timur China, pada 16 Agustus. | STR/AFP |
Sebagai respons, mulai Januari 2025, batas usia pensiun pria dinaikkan secara bertahap dari 60 menjadi 63 tahun selama 15 tahun ke depan. Untuk pekerja perempuan, angkanya naik dari 50 ke 55 tahun bagi pekerja kerah biru, dan dari 55 ke 58 tahun bagi pekerja kerah putih.
Kebijakan ini bukanlah solusi pamungkas, melainkan sekadar perpanjangan napas—sebuah upaya rasional untuk mempertahankan jumlah pekerja aktif sembari menunggu generasi pengganti yang tak kunjung cukup.
Namun, tekanan yang jauh lebih dahsyat mengintai sistem pensiun, yang arsitekturnya sangat bergantung pada pajak dari populasi usia kerja. Ketika jumlah pekerja muda yang menopang hidup kelompok lansia makin sedikit, sistem ini dihadapkan pada ujian berat yang memang tidak pernah diantisipasi dalam rancangannya.
Menurut proyeksi PBB, pada tahun 2100 nanti, akan ada lebih banyak warga China yang berada di luar angkatan kerja dibandingkan mereka yang berstatus sebagai pekerja aktif.
Seberapa jauh India bisa memanfaatkan ini?
India saat ini berada di posisi yang di atas kertas sangat menjanjikan. Namun, keunggulan demografis tidak serta-merta menjelma menjadi kekuatan ekonomi secara otomatis. Puncak demographic dividend (bonus demografi) India diperkirakan baru akan terjadi di sekitar tahun 2041. Sayangnya, tekanannya sudah mulai terasa hari ini.
![]() |
| Pencari kerja menghadiri bursa kerja di New Delhi, India, 21 Januari 2019. Gambar diambil 21 Januari 2019. REUTERS/Anushree Fadnavis |
Pada 2024, kelompok usia muda menyumbang 83% dari total angka pengangguran nasional. Setiap tahunnya, ada sekitar 12 juta anak muda baru yang memasuki pasar kerja—sebuah suplai masif yang belum sanggup diserap secara optimal oleh sektor manufaktur India, yang skalanya masih tertinggal jauh dibandingkan China.
Sebuah laporan ILO pada 2023 bahkan mencatat bahwa hampir separuh pekerja di India memegang pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualifikasi mereka. Di sisi lain, remitansi (kiriman uang dari pekerja migran) yang masuk ke India menembus US$129 miliar pada 2024, menjadikannya yang terbesar di dunia dan setara dengan 3,4% dari total PDB negara tersebut.
Di balik tingginya angka tersebut tersimpan sebuah realitas pahit: besarnya gelombang tenaga kerja terampil India yang lebih memilih mencari peruntungan karier di luar negeri dibandingkan mengabdi di negaranya sendiri.
Strategi China Plus On—keputusan banyak perusahaan multinasional untuk memindahkan sebagian rantai pasok mereka keluar dari China guna memitigasi risiko—jelas membuka peluang emas bagi New Delhi. Apple, misalnya, telah memperluas skala produksinya di India secara signifikan.
Namun, peluang ini tidak berlaku selamanya. India harus berpacu dengan waktu untuk membangun infrastruktur fisik, mengekspansi basis manufaktur, dan membenahi kualitas pendidikan tenaga kerjanya sebelum jendela demografis ini tertutup usai pertengahan abad nanti. Jika gagal, angkatan kerja raksasa yang hari ini dianggap sebagai keunggulan, kelak akan berubah menjadi beban ekonomi yang sama beratnya dengan apa yang kini tengah membelit China.
(Hdh)




0Komentar