Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, bertemu dengan Menteri Keuangan China, Lan Fo'an, di Beijing pada 17 Juni 2026 untuk membahas kerja sama pembiayaan dan rencana penerbitan Panda Bond. | KEMENKEU
Indonesia bersiap menerbitkan obligasi negara berdenominasi yuan atau Panda Bond hingga senilai US$1 miliar di pasar keuangan domestik Tiongkok. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas sumber pendanaan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap utang berdenominasi dolar AS.

Rencana tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai kunjungan kerja ke Beijing pada 16–19 Juni. Selama empat hari di Tiongkok, Purbaya bertemu dengan Menteri Keuangan Tiongkok Lan Fo'an, perwakilan Bank Rakyat Tiongkok, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), serta sejumlah investor.

Kementerian Keuangan menyebut pemerintah Tiongkok dan bank sentral negara itu memberikan dukungan penuh terhadap rencana penerbitan obligasi tersebut. Jika terealisasi, Indonesia akan menjadi salah satu negara yang memanfaatkan pasar Panda Bond untuk memperoleh pendanaan langsung dari investor di daratan Tiongkok.

Pemerintah menilai instrumen tersebut dapat membuka akses ke salah satu pasar obligasi terbesar di dunia. Dana yang diperoleh nantinya akan digunakan untuk mendukung pembiayaan anggaran, pembangunan infrastruktur, serta program-program pembangunan lainnya.

Dalam keterangannya, Purbaya mengatakan nilai penerbitan masih akan disesuaikan dengan kondisi pasar dan minat investor.

"Target awal kami sekitar US$1 miliar, namun kita perlu melihat respons pasar terlebih dahulu. Jika permintaan lebih kuat dari perkiraan, kami akan meningkatkannya, tergantung kondisi pasar," ujar Purbaya, dikutip Antara.

Rencana masuk ke pasar Panda Bond sebenarnya telah disiapkan sejak beberapa bulan terakhir. Pada April lalu, Purbaya mengungkapkan pemerintah menargetkan penerbitan dilakukan pada paruh kedua 2026. Jadwal tersebut kemudian dipercepat menjadi Juni setelah pemerintah melihat peluang memperoleh biaya pinjaman yang lebih rendah.

Menurut Purbaya, imbal hasil obligasi di pasar Tiongkok saat ini berada pada kisaran 2,3% hingga 2,5%, lebih rendah dibandingkan biaya yang umumnya harus dibayar Indonesia untuk menerbitkan surat utang berdenominasi dolar AS.

Langkah tersebut sejalan dengan strategi pemerintah untuk memperluas sumber pembiayaan di luar pasar keuangan Barat yang selama ini menjadi tujuan utama penerbitan obligasi internasional Indonesia.

Dalam kunjungan yang sama, Indonesia juga memperoleh komitmen fasilitas pinjaman dari AIIB senilai US$17 miliar hingga 2029. Purbaya menyebut fasilitas tersebut merupakan skema pinjaman reguler yang dapat dimanfaatkan negara-negara anggota sesuai kebutuhan pembiayaan.

Saat ini pemerintah masih menunggu proses persetujuan regulasi dari otoritas Tiongkok. Besaran final penerbitan maupun waktu pelaksanaannya akan ditentukan setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan minat investor dapat diukur secara lebih jelas.