Ilustrasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memberlakukan moratorium atau penghentian sementara penambahan dapur baru untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah taktis ini diambil demi mendongkrak efisiensi anggaran serta menata ulang distribusi fasilitas program prioritas besutan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Kebijakan ini memicu reposisi fokus kerja di lapangan. Infrastruktur dapur yang ada saat ini dinilai sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan fase awal, sehingga pemerintah memilih mengonsolidasikan fasilitas yang ada ketimbang terus berekspansi.

Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa pembukaan kembali pendaftaran dapur baru sangat bergantung pada hasil evaluasi kebutuhan riil ke depan. “Kalau kemudian setelah kita lihat ternyata kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya. Jadi kami bereskan dulu,” kata Nanik dalam konferensi pers, Kamis (5/6).

Moratorium ini sekaligus merespons ketimpangan sebaran infrastruktur penunjang MBG. Saat ini, pembangunan dapur logistik masih tersentralisasi di kawasan aglomerasi. Di sisi lain, kawasan Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang krusial justru belum tersentuh secara optimal.

BGN bergerak mengalihkan radar pembangunan ke wilayah pelosok demi menjalankan instruksi langsung dari Kepala Negara. “Jujur sekarang yang menumpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi presiden pesannya kami harus ke 3T dulu,” ujarnya.

Guna mengikis ketergantungan mutlak pada APBN, BGN tengah menggodok skema pendanaan alternatif. Opsi yang masuk dalam radar kajian antara lain pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dana hibah, hingga penggunaan fasilitas pendukung di luar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pemerintah juga melirik infrastruktur lokal yang sudah tersedia di lapangan untuk memangkas biaya modal awal penyiapan dapur. “Kita juga tidak harus membangun dapur baru. Itu prinsipnya, kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah,” katanya.

Langkah penataan ini dibarengi dengan penyisiran ketat terhadap dapur eksisting. Dapur-dapur operasional yang kedapatan tidak memenuhi standar kelayakan bakal langsung dihentikan sementara. Fokus BGN kini bergeser pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ketepatan sasaran penerima manfaat di wilayah target.

Imbas dari pengetatan mutu dan pemetaan ulang wilayah 3T ini, realisasi kuantitas penerima manfaat disinyalir akan bergerak lebih realistis dari rencana semula. “Kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan perbaiki kualitas, sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta target penerima,” imbuh Nanik.