 |
| Anjungan lepas pantai (offshore platform), khususnya merupakan kompleks fasilitas pengeboran dan produksi minyak serta gas bumi di tengah laut. | HSEPRIME |
Langkah resmi diambil Phnom Penh pada awal Juni 2026 dengan mengaktifkan klausul "konsultasi wajib" di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS). Keputusan ini memanggil Bangkok ke meja konsiliasi untuk merumuskan status wilayah tumpang tindih seluas 26.000 kilometer persegi.
Sikap Kamboja ini merespons manuver sepihak Thailand pada Mei 2026 yang menarik diri dari nota kesepahaman tahun 2001. Kesepakatan tersebut sebelumnya menjadi kerangka utama pengelolaan sengketa dan rencana pengembangan energi bersama di kawasan perairan itu.
Gesekan diplomatik terbaru ini meletup di tengah luka lama yang belum sembuh. Relasi kedua negara bertetangga memburuk tajam pascabentrokan berdarah di perbatasan darat pada 2025 yang menewaskan puluhan tentara dan warga sipil.
Melihat jalan buntu yang menganga, analis senior Asia Tenggara di International Crisis Group, Matthew Wheeler, menilai aktivasi mekanisme hukum internasional ini membuka celah negosiasi baru.
"Proses konsiliasi wajib ini bisa menjadi jalan untuk membantu Kamboja dan Thailand mencapai kesepakatan terkait klaim maritim yang tumpang tindih," tutur Wheeler.
Adu kepentingan ekonomi di balik krisis pasokan energi
Kawasan perairan yang diperebutkan bukan sekadar tumpukan buih ombak. Perkiraan dari pemerintah kedua negara menunjukkan Teluk Thailand menyimpan cadangan energi masif, mencakup 11 triliun kaki kubik gas alam.
Dosen Universitas Mahidol Thailand, William Jones, menyoroti urgensi ekonomi yang mendesak kedua ibu kota untuk segera mencari titik temu.
"Kedua negara akan memperoleh manfaat besar. Penurunan produksi minyak dalam beberapa tahun terakhir membuat Thailand semakin bergantung pada impor gas alam," kata Jones.
Bagi Kamboja, posisinya jauh lebih rentan karena negara ini bergantung total pada pasokan energi dari luar. Ketiadaan infrastruktur kilang domestik membuat hasil ekstraksi kelak kemungkinan besar harus dialirkan ke fasilitas pengolahan di Thailand, setidaknya sampai Phnom Penh mampu membangun kapasitas penyulingan mandiri.
Faktor geopolitik global turut mendikte perlunya resolusi cepat.
"Di tengah tingginya harga energi, tingkat ketergantungan yang besar, serta ketidakpastian tambahan dari kawasan Timur Tengah, Teluk Thailand dapat menjadi penyangga penting bagi konsumsi serta sumber keuntungan negara yang signifikan," jelas Jones.
Bagaimana cara kerja komisi ad hoc PBB?
Berdasarkan regulasi UNCLOS, Kamboja dan Thailand masing-masing wajib menunjuk dua pakar independen untuk duduk di komisi ad hoc. Keempat ahli yang didatangkan dari Denmark, Prancis, Jerman, dan Afrika Selatan tersebut diberi tenggat hingga akhir Juli 2026 untuk menyepakati satu sosok ketua komisi.
Tugas lima pakar hukum dan diplomat ini adalah menginvestigasi fakta dan mengurai posisi hukum kedua belah pihak. Komisi diberi waktu 12 bulan setelah ketua terpilih untuk merumuskan rekomendasi yang tidak mengikat dan menyerahkannya kepada Sekretaris Jenderal PBB.
Bangkok awalnya mencoba menghindar dari radar PBB. Rentetan kekalahan dalam sengketa teritorial melawan Kamboja di berbagai forum internasional membuat Thailand alergi terhadap intervensi luar.
"Namun, setelah Kamboja resmi memulai proses ini, Thailand pada dasarnya hanya punya dua pilihan: tidak ikut dan terlihat buruk, sekaligus membiarkan Sekretaris Jenderal PBB menunjuk konsiliator untuk mereka, atau ikut serta dalam proses ini, juga harus menyadari risiko yang ada," kata Jones menjabarkan posisi Bangkok.
Keputusan Thailand untuk akhirnya berpartisipasi dinilai sebagai "sinyal positif," kata Phattharaphong Saengkrai, dosen hukum internasional di Universitas Thammasat. Ia memandang komposisi konsiliator lintas benua ini dapat mencairkan kebuntuan.
"Kita membutuhkan jalan keluar, dan itu bisa saja datang dari kedua pihak. Namun, dengan lima pakar hukum internasional dan diplomat yang berpengalaman ini, ada kemungkinan mereka dapat menawarkan gagasan yang bisa diterima oleh kedua negara," ujarnya kepada DW.
Keterlibatan aktor luar ini juga berdampak strategis bagi Phnom Penh. Wheeler menambahkan, kehadiran para diplomat asing memberikan ruang politik bagi Kamboja untuk menarik atau merevisi sebagian klaim perairannya yang dinilai terlalu luas demi mencapai kesepakatan yang lebih proporsional.
Bayang-bayang konflik perbatasan
Mekanisme konsiliasi wajib UNCLOS yang berlaku sejak 1994 ini baru pernah digunakan satu kali. Pada 2016, Timor Leste menyeret Australia menggunakan jalur serupa dan sukses menelurkan kesepakatan dalam kurun dua tahun.
Saengkrai membandingkan titik awal kasus tersebut yang sebenarnya jauh lebih berat karena diwarnai skandal penyadapan intelijen Australia saat negosiasi awal dibandingkan posisi Kamboja-Thailand saat ini. Pengalaman diplomatik para figur yang pernah terlibat di kasus masa lalu diyakini bisa kembali diaplikasikan untuk merajut rasa saling percaya.
Kendati demikian, tantangan paling terjal justru datang dari arena politik domestik dan trauma konflik 2025. Ketidakpercayaan masih mengakar kuat meski insiden baku tembak telah nihil dalam beberapa bulan terakhir. Karena sifat rekomendasi yang tidak mengikat, eksekusi di lapangan murni mengandalkan iktikad politik.
"Situasi politiknya jelas tidak kondusif. Ada banyak kekecewaan dan rasa tidak suka di pihak Thailand, dan saya kira hal yang sama juga ada di Kamboja," ucap Jones mendeskripsikan blokade psikologis yang ada.
"Hubungan kedua negara sudah rusak, dari tingkat atas sampai bawah, sejak peristiwa tahun lalu," tambahnya.
Kobaran nasionalisme pascakonflik terus membayangi ruang manuver para pemimpin negara. Menurut Jones, manajemen opini publik menjadi kunci keberhasilan akhir dari proses hukum ini.
"Hambatan terbesar justru ada pada faktor politik dan bagaimana hal ini dipersepsikan publik," jelasnya.
"Ini mencakup bagaimana pemerintah berkomunikasi dengan publik, mempersiapkan mereka sejak jauh hari, serta membangun kemauan politik untuk benar-benar menjalankan rekomendasi tersebut," tambah Jones.
Meredam ego teritorial membutuhkan waktu. Durasi proses konsiliasi ini sedikit banyak menyediakan ruang bernapas bagi kedua negara.
"Kabar baiknya, proses konsiliasi ini berlangsung setidaknya 12 bulan, jadi sentimen publik masih bisa berubah. Namun, untuk saat ini, mungkin masih terlalu dini," tutur Saengkrai. Durasi ini juga bisa diperpanjang tanpa batas mutlak, selama disetujui Bangkok dan Phnom Penh.
"Proses ini bisa berlangsung sekitar 12 hingga 18 bulan, sehingga memberi waktu untuk meredakan ketegangan akibat peristiwa tahun lalu," pungkas Jones.
0Komentar