Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa bergabung dengan utusan dari negara-negara Teluk saat ia berbicara kepada wartawan tentang rancangan resolusi DK PBB tentang Selat Hormuz, 7 Mei 2026. EPA 

Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap individu dan entitas Iran yang dinilai mengancam kebebasan navigasi di Selat Hormuz, setelah Teheran menerbitkan peta baru yang mengklaim kendali regulasi atas sebagian jalur pelayaran strategis itu hingga mencakup perairan Uni Emirat Arab dan Oman.

Langkah Iran memantik penolakan terbuka dari negara-negara Teluk dan memperumit upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik 11 minggu antara Amerika Serikat dan Iran.

Otoritas baru Iran bernama Persian Gulf Strait Authority (PGSA) pada 20 Mei merilis peta yang menetapkan zona pengelolaan baru di Selat Hormuz. Menurut analisis Institute for the Study of War (ISW) dan Critical Threats Project, area yang diklaim Iran membentang dari Kuh Mobarak hingga selatan Fujairah di sisi timur, serta dari Pulau Qeshm hingga Umm al-Qaiwain di sisi barat.

ISW menilai peta itu memperluas klaim maritim Iran dibanding rancangan sebelumnya yang dipublikasikan pada awal Mei. Para analis menyebut langkah tersebut secara eksplisit mencakup perairan teritorial UEA dan Oman.

Di saat bersamaan, Iran juga mulai mewajibkan kapal-kapal yang melintas untuk memperoleh izin dan mengikuti arahan jalur pelayaran dari PGSA.

Lima negara Teluk yakni Bahrain, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan UEA kemudian mengirim komunikasi bersama kepada anggota Organisasi Maritim Internasional. Mereka meminta negara-negara anggota menolak rute pelayaran yang ditetapkan Iran dan memperingatkan perusahaan pelayaran agar tidak mematuhi instruksi PGSA.

Ketegangan itu muncul ketika perundingan antara Washington dan Teheran masih berjalan alot. Pemerintah Barat menilai langkah Iran di Selat Hormuz berpotensi mengubah keseimbangan keamanan maritim di kawasan.

Penasihat diplomatik presiden UEA, Anwar Gargash, mengatakan setiap upaya mengendalikan Selat Hormuz akan menciptakan “preseden berbahaya” bagi kawasan Teluk.

Berbicara dalam konferensi keamanan GLOBSEC di Praha pada 22 Mei, Gargash memperingatkan bahwa pecahnya kembali konflik akan menjadi sesuatu yang “sangat bencana” bagi kawasan.

Ia juga menegaskan bahwa Selat Hormuz harus tetap menjadi jalur perairan internasional. “Selat itu jelas harus kembali ke status quo dan seharusnya menjadi jalur perairan internasional,” kata Gargash.

Sehari sebelumnya, melalui akun X miliknya, Gargash menuduh Teheran sedang “berusaha memaksakan realitas baru yang lahir dari kekalahan militer yang nyata”.

“Upaya untuk menguasai Selat Hormuz atau melanggar kedaulatan maritim UEA tidak lebih dari sekadar mimpi di siang bolong,” tulisnya.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga mengkritik keras kebijakan Iran. Saat berbicara di Swedia pada 22 Mei, Rubio menyebut rencana penerapan sistem tol di Selat Hormuz sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima.

“Tidak ada satu negara pun di dunia yang seharusnya menerima hal itu,” ujar Rubio.

Ia menambahkan bahwa sistem semacam itu “akan membuat kesepakatan diplomatik menjadi mustahil”.

Sebelumnya, Duta Besar Iran untuk Prancis mengatakan kepada Bloomberg bahwa Teheran dan Oman sedang membahas skema tol permanen untuk memformalkan pengaturan lalu lintas di selat tersebut.

ISW menilai langkah Iran setara dengan klaim teritorial atas wilayah negara lain dan mencerminkan keyakinan sebagian pejabat Iran bahwa mereka berada di posisi unggul setelah konflik dengan AS.

Dewan Uni Eropa pada 22 Mei kemudian mengumumkan sanksi baru terhadap pihak-pihak yang dianggap terlibat dalam ancaman terhadap kebebasan navigasi di Selat Hormuz.