Kapal drone L3 Harris Arabian Fox MAST-13 Angkatan Laut AS dan pemotong Penjaga Pantai AS USCGC John Scheuerman dan USCGC Charles Moulthrope transit di Selat Hormuz pada hari Rabu, 19 April 2023. U.S. NAVY 

Pemerintahan Donald Trump tengah mendorong pembentukan koalisi internasional baru untuk memulihkan jalur pelayaran di Selat Hormuz, di tengah kebuntuan konflik dengan Iran yang masih mengganggu arus energi global.

Inisiatif yang disebut Maritime Freedom Construct itu terungkap dari kawat internal Departemen Luar Negeri AS yang dilaporkan The Wall Street Journal. Koalisi ini ditujukan untuk mengoordinasikan negara-negara mitra dalam membuka kembali salah satu jalur laut paling vital di dunia.

Langkah ini muncul ketika Selat Hormuz masih tersendat akibat blokade ganda antara AS dan Iran. Ribuan kapal tertahan di Teluk Persia, sementara risiko keamanan dan ketidakpastian asuransi membuat pelayaran komersial belum kembali normal.

Dokumen diplomatik yang dikirim ke sejumlah kedutaan besar AS meminta para diplomat aktif merekrut negara lain untuk bergabung. Keterlibatan yang diminta tidak hanya militer, tetapi juga mencakup berbagi intelijen, koordinasi diplomatik, hingga penegakan sanksi.

Gagasan ini sebelumnya sudah disuarakan Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, dalam sidang Dewan Keamanan pada 27 April. Ia mendorong pembentukan “koalisi kebebasan maritim” untuk menghadapi apa yang disebutnya sebagai “penyanderaan” Iran di selat tersebut.

“Koalisi ini harus melampaui angkatan laut,” kata Waltz. “Termasuk perusahaan pelayaran komersial, lembaga pembiayaan maritim, perusahaan asuransi, dan organisasi kemanusiaan.”

Dorongan internasional untuk membuka kembali selat juga menguat dari Eropa. Pada 17 April di Paris, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menggelar konferensi yang dihadiri sekitar 50 negara non-pihak konflik.

Pertemuan itu menyerukan “pembukaan kembali selat secara penuh, segera, dan tanpa syarat.”

Di lapangan, sekitar 2.000 kapal masih menunggu izin berlayar. Pemerintah AS memperkirakan operasi pembersihan ranjau saja bisa memakan waktu hingga enam bulan.

Blokade disiapkan lebih lama

Di saat yang sama, Washington juga bersiap menghadapi skenario berlarut. Laporan The Wall Street Journal menyebut Trump telah menginstruksikan timnya untuk menyiapkan blokade angkatan laut jangka panjang terhadap Iran.

Opsi ini dinilai Gedung Putih lebih minim risiko dibandingkan melanjutkan serangan udara atau menarik diri dari konflik.

AS mulai memberlakukan blokade pada 13 April setelah perundingan damai di Islamabad gagal. Beberapa hari kemudian, Trump sempat menyambut pernyataan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang mengatakan selat “telah terbuka sepenuhnya.”

Trump bahkan menulis di Truth Social bahwa jalur itu “siap untuk dilalui sepenuhnya.” Namun ia segera menegaskan blokade terhadap pelabuhan Iran tetap berlaku sampai ada kesepakatan lebih luas.

Negosiasi nuklir jadi ganjalan

Kebuntuan utama tetap berada pada isu nuklir. Iran pada 27 April mengajukan proposal untuk membuka kembali selat dan menghentikan permusuhan jika AS mencabut blokade, dengan syarat pembahasan nuklir ditunda.

Trump menilai tawaran itu “jauh lebih baik” dibanding sebelumnya, tetapi “belum cukup.” Ia tetap menuntut Iran menyingkirkan uranium yang telah diperkaya tinggi.

Ketegangan ini terus membebani rantai pasokan global, terutama energi dan pangan. Perusahaan asuransi maritim masih menahan diri untuk memulihkan pertanggungan risiko perang, menunggu adanya gencatan senjata yang kredibel dan jaminan keamanan di lapangan.

Di dalam negeri, Trump juga menghadapi tekanan waktu. Batas Resolusi Kekuasaan Perang pada 1 Mei berarti setiap langkah militer lanjutan terhadap Iran akan memerlukan persetujuan Kongres.