Presiden Taiwan Lai Ching-te menyampaikan pidato dalam peringatan hari ulang tahun ke-113 Republik Tiongkok, nama resmi Taiwan. | ANN WANG/REUTERS

Kantor Kepresidenan Taiwan menegaskan kembali bahwa pulau itu adalah negara demokratis yang berdaulat, beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Taipei agar tidak mendeklarasikan kemerdekaan secara formal.

"Republik Tiongkok adalah negara demokratis yang berdaulat dan independen, ini sudah jelas dengan sendirinya," kata Juru Bicara Kepresidenan Karen Kuo dalam sebuah pernyataan, menggunakan nama resmi Taiwan. Klaim Beijing atas pulau itu, tambahnya, "oleh karena itu tidak berdasar."

Pernyataan itu datang sehari setelah Trump memberi wawancara kepada Fox News, di mana ia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa Taiwan tengah bersiap mendeklarasikan kemerdekaan. 

"Mereka punya seseorang di sana sekarang yang ingin merdeka. Itu hal yang berisiko kalau kamu memilih merdeka," kata Trump. "Mereka merdeka karena ingin masuk perang, dan mereka pikir Amerika Serikat ada di belakang mereka."

Pernyataan Trump muncul tak lama setelah ia menggelar pertemuan puncak dengan pemimpin China Xi Jinping di Beijing — sebuah pertemuan yang menurut berbagai pihak telah memantik kekhawatiran baru tentang posisi Washington terhadap Taipei.

Sinyal ganda dari Washington

Dalam wawancara yang sama, Trump menegaskan bahwa "tidak ada yang berubah" dalam kebijakan AS terhadap Taiwan. Taipei pun mencatat adanya "berbagai penegasan ulang" dari pihak AS termasuk dari Trump sendiri dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio bahwa kebijakan Washington terhadap Taiwan "tetap tidak berubah."

Presiden Donald Trump berbicara dengan wartawan saat dalam penerbangan dengan Air Force One dari kediamannya di Mar-a-Lago di Palm Beach, Florida, menuju Pangkalan Gabungan Andrews, Minggu, 30 November 2025. | AP PHOTO/ALEX BEANDON

Namun sejumlah pernyataan Trump memunculkan tanda tanya. Ia menyebut paket penjualan senjata senilai US$14 miliar untuk Taiwan sebagai "kartu negosiasi yang sangat baik" dalam hubungannya dengan Beijing. 

"Saya tahan dulu, dan itu tergantung China," ujarnya. Trump juga mengaitkan penjualan senjata dengan industri semikonduktor Taiwan yang canggih, mengulangi klaimnya bahwa pulau itu telah "mencuri" industri chip dari AS. Taiwan memproduksi sebagian besar semikonduktor paling canggih di dunia.

Trump menambahkan bahwa ia ingin semua perusahaan chip yang beroperasi di Taiwan pindah ke Amerika. "Semua perusahaan chip itu, kalau mereka pintar, akan mulai bergerak ke Arizona dan tempat-tempat di mana mereka sedang membangun," katanya.

Taipei punya kekhawatiran tersendiri soal ini. Perpindahan produksi chip dari Taiwan ke AS dipandang sebagai ancaman terhadap apa yang disebut silicon shield — daya tangkal yang selama ini diberikan industri semikonduktor terhadap potensi invasi China, karena AS berkepentingan menjaga keamanan Taiwan.

Senjata dan garis merah 1982

Trump juga mengakui bahwa ia telah membahas penjualan senjata bersama Xi — sebuah langkah yang bertentangan dengan Six Assurances, prinsip-prinsip kebijakan utama AS terhadap Taiwan yang dirumuskan oleh pemerintahan Ronald Reagan pada 1982.

"Saya pikir 1982 sudah sangat jauh," kata Trump kepada wartawan di Air Force One. "Tentu saja dia (Xi) membahasnya. Dia berbicara soal itu kepada saya. Kami membahas penjualan senjata... secara sangat rinci."

Momen pertemuan antara mantan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. | CCTV

Dalam pertemuan itu, Xi juga menyampaikan peringatan keras soal Taiwan—menyebut bahwa isu tersebut, bila salah ditangani, bisa membuat AS dan China "bertabrakan atau bahkan berkonflik," menurut keterangan resmi Kementerian Luar Negeri China.

Trump juga mengisyaratkan kemungkinan berbicara langsung dengan Presiden Taiwan Lai Ching-te soal paket senjata tersebut. "Saya harus berbicara dengan orang yang sekarang memimpin Taiwan," katanya, tanpa menyebut nama Lai. 

Bila terwujud, ini akan menjadi preseden yang belum pernah terjadi — tidak ada presiden AS yang diketahui pernah berbicara langsung dengan pemimpin Taiwan sejak Washington mengalihkan pengakuan diplomatik dari Taipei ke Beijing pada 1979. Trump sendiri pernah melanggar konvensi ini saat masih sebagai presiden terpilih pada 2016, ketika ia menelepon pemimpin Taiwan saat itu, Tsai Ing-wen.

Namun para analis meragukan hal itu akan terjadi kali ini. "Saya tidak berpikir ini berarti Trump benar-benar akan menelepon Lai atau terlibat langsung dengannya soal penjualan senjata," kata Lyle Morris, pakar China dari Asia Society Policy Institute's Center for China Analysis. "Saya rasa maksudnya adalah ia akan berkonsultasi dengan penasihatnya, yang kemudian akan berkonsultasi dengan Taiwan."

Taipei menepis tuduhan, bidik beijing

Kantor Kepresidenan Taiwan berupaya meredam tuduhan bahwa pemerintahan Lai tengah mendorong kemerdekaan formal. Kuo menegaskan bahwa Lai "secara konsisten mengadvokasi pemeliharaan status quo di Selat Taiwan" — sebuah pendirian yang juga dipegang pendahulunya, Tsai Ing-wen.

Presiden Taiwan Lai Ching-te. | CNA

Sebelum terpilih sebagai presiden, Lai memang pernah menyebut dirinya sebagai "pekerja praktis untuk kemerdekaan Taiwan" — pernyataan yang membuat Beijing melabelinya sebagai "separatis." Namun sejak menjabat, Lai bersikukuh bahwa Taiwan sudah merupakan negara merdeka, tanpa perlu deklarasi baru.

Taipei juga mengalihkan sorotan ke Beijing. Kuo menyebut China sebagai "satu-satunya faktor destabilisasi di kawasan Indo-Pasifik, termasuk Selat Taiwan" dan menegaskan bahwa ancaman itulah yang mendorong negara-negara di sepanjang first island chain — rangkaian kepulauan strategis dari Jepang hingga Kalimantan yang memisahkan China dari Pasifik — untuk memperkuat pertahanan bersama AS.

Meski begitu, Kuo tetap memuji Trump. "Kami menghargai dukungan berkelanjutan Presiden Trump terhadap keamanan Selat Taiwan, termasuk penyediaan berbagai peralatan canggih bagi negara kami, dengan skala dan nilai penjualan yang berulang kali mencapai rekor tertinggi," ujarnya.

Kekhawatiran meluas ke Tokyo

Jepang memantau jalannya pertemuan puncak Trump-Xi dengan cermat. Sejumlah mantan pejabat Tokyo telah menyuarakan kekhawatiran bahwa setiap pergeseran kebijakan AS terhadap Taiwan akan berdampak besar bagi Jepang dan stabilitas kawasan.

Para analis menilai bahkan perubahan kecil pada diksi resmi Washington bisa bermakna besar. "Perbedaan ini mungkin tampak semantik, tetapi membentuk ekspektasi dan mempengaruhi cara Beijing menghitung risiko," tulis Patricia Kim, pakar hubungan AS-China dari Brookings Institution. 

Bila kebijakan AS semakin selaras dengan posisi resmi Beijing, tambahnya, hal itu "akan mengguncang kepercayaan tidak hanya di Taipei, tetapi di seluruh jaringan sekutu Amerika."

Perdana Menteri Sanae Takaichi berupaya meredakan kekhawatiran tersebut pada Jumat malam, setelah menyebut Trump meneleponnya dan memberikan penjelasan rinci tentang hasil pertemuan dengan Xi meski ia menolak membahas isi spesifiknya.

Bruce Klingner, pakar keamanan Asia dari Mansfield Foundation, tak terlalu yakin dengan sinyal itu. "Ini akan menegaskan bagi sekutu dan mitra Amerika bahwa AS kini bersedia menegosiasikan keamanan kalian," tulisnya di X. "Kalau kamu tidak duduk di meja perundingan, kamu ada di menu."