Suasana reli di Taipei, Taiwan, pada tanggal 23 Mei 2026, yang bertujuan mendukung rencana pemerintah untuk meningkatkan anggaran pertahanan di tengah ketegangan dengan Tiongkok. | REUTERS

Ribuan orang berunjuk rasa di pusat kota Taipei, Sabtu (23/5), untuk menuntut pemerintah Taiwan meningkatkan belanja pertahanan di tengah meningkatnya tekanan militer China di kawasan. Aksi itu berlangsung dua pekan setelah parlemen memangkas lebih dari sepertiga anggaran militer yang diajukan Presiden Lai Ching-te.

Menurut laporan Taipei Times, lebih dari 8.000 orang menghadiri aksi yang digelar 57 kelompok sipil. Mereka mendesak kabinet segera mengajukan anggaran pertahanan tambahan setelah parlemen hanya menyetujui NT$780 miliar atau sekitar US$25 miliar dari proposal awal NT$1,25 triliun.

Pemangkasan dilakukan oleh oposisi Kuomintang (KMT) dan Taiwan People’s Party yang menguasai mayoritas parlemen. Dalam pemungutan suara pada 8 Mei, kedua partai meloloskan anggaran versi revisi dengan dukungan 59 suara, sementara Partai Progresif Demokratik (DPP) milik Lai memilih abstain sebagai bentuk protes.

Anggaran yang disetujui dibatasi untuk pembelian persenjataan dari Amerika Serikat. Pendanaan untuk sejumlah program pertahanan dalam negeri dicoret, termasuk pengembangan drone, kendaraan tanpa awak, sistem rudal Strong Bow, serta sistem tempur berbasis kecerdasan buatan.

Pendanaan untuk proyek T-Dome juga dihapus. Sistem pertahanan udara itu dirancang mengintegrasikan radar, sensor, dan rudal interseptor dalam satu jaringan komando yang disebut terinspirasi secara longgar dari Iron Dome milik Israel.

Penyelenggara aksi Lai Chung-chiang mengatakan persoalan utama bukan sekadar jumlah anggaran yang dipangkas, melainkan hilangnya pendanaan untuk kemampuan pertahanan mandiri Taiwan.

“Masalahnya bukan hanya angkanya lebih kecil, tetapi kemampuan penting Taiwan untuk mempertahankan diri ikut dipotong,” ujarnya.

Ketua Koo Kwang-ming Foundation Michelle Wang menyinggung penggunaan drone Ukraina dalam perang melawan Rusia sebagai contoh pentingnya strategi perang asimetris bagi Taiwan.

Di saat bersamaan, ketegangan di kawasan meningkat setelah pejabat keamanan Taiwan menyebut China mengerahkan lebih dari 100 kapal perang, kapal penjaga pantai, dan kapal riset di perairan yang membentang dari Laut Kuning hingga Laut China Selatan dan Pasifik Barat.

Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional Taiwan mengatakan pengerahan itu dimulai sebelum pertemuan Presiden AS Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing dan terus berlanjut setelah pertemuan selesai, seperti dilaporkan Straits Times.

Kekhawatiran di Taiwan juga bertambah setelah Trump menyatakan belum menyetujui paket penjualan senjata senilai US$14 miliar untuk Taipei. Kepada wartawan, ia mengatakan keputusan tersebut “tergantung pada China”.

Seorang pejabat militer AS menyebut Washington tengah mempertimbangkan penundaan penjualan amunisi tertentu karena kebutuhan operasional terkait Iran.

Pemerintahan Lai menargetkan belanja pertahanan mencapai 5% dari produk domestik bruto pada 2030. Anggaran pertahanan reguler Taiwan untuk 2026 disebut sudah melampaui 3% dari PDB untuk pertama kalinya sejak 2009.

Aktivis hak asasi manusia Lee Ming-che dalam aksi tersebut mengatakan pengalaman Tibet dan Hong Kong menunjukkan Beijing tidak dapat dipercaya dalam menghormati janji otonomi.

“China tidak bisa mentoleransi Tibet dan Hong Kong. Bagaimana mungkin ia bisa mentoleransi Taiwan?” katanya.