Paspor kosong Rusia terlihat selama proses produksi di pabrik percetakan Goznak di Moskow, Rusia. | MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Vladimir Putin menandatangani dekret yang memangkas syarat naturalisasi bagi warga Transnistria yang merupakan wilayah pecahan Moldova yang selama tiga dekade berada di luar kendali Chisinau.

Berdasarkan aturan baru itu, warga negara asing maupun orang tanpa kewarganegaraan yang berusia di atas 18 tahun dan menetap permanen di Transnistria bisa mengajukan paspor Rusia tanpa prosedur standar. Masa tinggal lima tahun di Rusia, uji bahasa, hingga ujian sejarah dan kewarganegaraan semuanya gugur.

Anak yatim piatu, anak di bawah umur tanpa pengasuhan, serta orang yang tidak cakap hukum juga tercakup, permohonan mereka bisa diajukan lewat perwakilan hukum.

Kremlin menyebut kebijakan ini diambil "dengan tujuan melindungi hak dan kebebasan manusia serta warga negara," mengacu pada undang-undang kewarganegaraan federal Rusia.

Ini bukan yang pertama. Pada Mei 2025, Putin meneken perintah serupa untuk penduduk Abkhazia dan Ossetia Selatan yang merupakan dua wilayah Georgia yang diduduki Rusia. Maret 2026, prosedur yang sama diperpanjang tanpa batas waktu untuk warga di wilayah pendudukan Ukraina.

Bagi para pengamat, pola ini sudah terbaca. Nataliia Yurlova dari organisasi non-pemerintah Donbas SOS menyebut niat di baliknya tak ambigu.

"Tujuan dekret baru ini adalah untuk mempassportisasi sebanyak mungkin orang dengan cara menekan mereka," kata Yurlova kepada Kyiv Independent.

Rusia menjaga sekitar 1.500 hingga 2.000 pasukan di Transnistria sejak awal 1990-an, kehadiran yang berulang kali dicap ilegal oleh Chisinau. April lalu, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei Shoigu memperingatkan bahwa Moskwa siap "menggunakan semua cara yang tersedia" untuk melindungi lebih dari 220.000 warga negara Rusia yang diklaim tinggal di wilayah itu.

Dekret ini datang di tengah tekanan yang memuncak. Maret lalu, dokumen pemerintah Moldova yang bocor menguraikan rencana Chisinau merebut kembali Transnistria termasuk menyingkirkan Rusia dari meja perundingan dan mendorong konvergensi ekonomi dengan wilayah yang memisahkan diri itu, seiring Moldova melaju menuju keanggotaan Uni Eropa.

Sejak Januari 2026, Ukraina dan Moldova bersama-sama memblokir jalur pasokan ke kontingen militer Rusia di sana, membuatnya terisolasi secara logistik.

Para analis sudah lama mengingatkan bahwa distribusi massal paspor Rusia di wilayah sengketa bisa menjadi dalih intervensi militer. Pola itu pernah terjadi sebelum perang Rusia-Georgia 2008 dan sebelum aneksasi Krimea pada 2014. 

Dengan memperluas jumlah pemegang paspor Rusia secara nominal di Transnistria, Moskwa memperkuat klaim peran "pelindung" di kawasan itu justru ketika Chisinau dan sekutu Baratnya bekerja keras mengurangi pengaruh Rusia di sana.