Pramila Patten, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kekerasan Seksual dalam Konflik, saat memberikan pernyataan pers di markas besar PBB. | UNITED NATIONS

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pertama kalinya memasukkan Israel dan Rusia ke dalam daftar hitam tahunan pihak-pihak yang diduga kuat terlibat dalam kekerasan seksual terkait konflik. Pencantuman itu termuat dalam Laporan Sekretaris Jenderal PBB tentang Kekerasan Seksual Terkait Konflik edisi 2026 yang mendokumentasikan kasus-kasus sepanjang 2025.

Laporan tersebut mencatat hampir 10.000 kasus kekerasan seksual yang telah diverifikasi di 21 negara, lebih dari dua kali lipat dibandingkan jumlah kasus terverifikasi pada tahun sebelumnya. Bentuk pelanggaran yang dicatat mencakup pemerkosaan, perbudakan seksual, hingga pernikahan paksa yang digunakan dalam situasi konflik bersenjata.

Dalam laporannya, PBB menyebut pasukan bersenjata dan aparat keamanan Rusia sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap tahanan perang serta warga sipil yang ditahan di Rusia maupun wilayah Ukraina yang diduduki. PBB menyatakan telah memverifikasi 310 kasus yang dikaitkan dengan pihak Rusia sejak 2022.

Israel juga masuk dalam daftar setelah penyelidik PBB memverifikasi sejumlah kasus yang melibatkan warga Palestina yang ditahan di Israel, Gaza, dan Tepi Barat. Menurut laporan yang dikutip Foreign Policy, penyelidikan mencakup dugaan penyiksaan seksual terhadap lebih dari dua lusin korban, termasuk sedikitnya 10 anak-anak.

Times of Israel melaporkan PBB memverifikasi 31 kasus, terdiri atas 13 kasus yang terjadi pada 2025 dan 18 kasus dari periode 2023 hingga 2024. Dugaan pelaku mencakup Pasukan Pertahanan Israel, Layanan Penjara Israel, dan kepolisian Israel.

Laporan setebal 35 halaman itu mengidentifikasi 77 entitas pemerintah maupun non-pemerintah yang terlibat dalam pelanggaran serupa di lebih dari selusin negara. Di dalamnya terdapat Hamas, yang sebelumnya telah masuk daftar setelah serangan 7 Oktober 2023 terhadap Israel, Rapid Support Forces di Sudan, serta sejumlah kelompok bersenjata di Republik Demokratik Kongo.

Pencantuman Israel memicu reaksi keras dari pemerintah negara tersebut. Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengumumkan negaranya akan memutus seluruh hubungan dengan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dan kantornya.

Danon menolak temuan tersebut dan menyebut keputusan PBB tidak memiliki dasar yang kuat. Ia mengatakan pencantuman Israel dalam daftar itu "tidak berdasar dan jauh dari kenyataan."

Respons berbeda datang dari Ukraina. Ombudsman Ukraina Dmytro Lubinets menyambut baik masuknya Rusia ke dalam daftar tersebut. Media Kyiv Post menyebut keputusan itu sebagai momen bersejarah dalam upaya pengakuan internasional terhadap pelanggaran yang terjadi selama perang.

Lonjakan jumlah kasus menjadi perhatian khusus PBB. Perwakilan Khusus PBB untuk Kekerasan Seksual dalam Konflik, Pramila Patten, mengatakan angka yang tercatat kemungkinan masih jauh di bawah kondisi sebenarnya.

"puncak gunung es," kata Patten kepada wartawan saat menjelaskan 9.788 kasus yang telah diverifikasi. Ia menilai peningkatan tajam tersebut dipicu oleh banyaknya konflik aktif di berbagai kawasan serta rasa impunitas yang masih dimiliki para pelaku.

Melalui laporan itu, PBB mendesak Dewan Keamanan untuk memperkuat langkah pencegahan dan akuntabilitas, termasuk memperluas mekanisme sanksi, memastikan akses kemanusiaan bagi korban, serta meningkatkan dukungan bagi para penyintas kekerasan seksual di wilayah konflik.