Naval Strike Missile (NSM), sebuah rudal anti-kapal dan serangan darat generasi kelima yang dikembangkan oleh perusahaan Norwegia, Kongsberg Defence & Aerospace. | KONGSBERG


Norwegia mencabut izin ekspor untuk sistem rudal angkatan laut yang seharusnya dikirimkan ke Malaysia, memutus kontrak senilai US$145 juta yang telah berjalan hampir satu dekade. Keputusan ini memblokir pengiriman Naval Strike Missile (NSM) buatan Kongsberg Defence & Aerospace beserta komponen peluncurnya yang dimaksudkan untuk melengkapi fregat kelas Maharaja Lela milik Angkatan Laut Malaysia.

Kementerian Luar Negeri Norwegia mengonfirmasi keputusan tersebut pada Jumat (15/5), menegaskan bahwa teknologi pertahanan paling sensitif mereka kini hanya akan dijual kepada sekutu dan mitra terdekat. Malaysia tidak masuk dalam kategori itu.

Kontrak ditandatangani pada 2018 untuk pengadaan 48 rudal anti-kapal NSM. Oslo membekukan pengiriman pada Maret lalu, ketika hampir 95% dari nilai kontrak telah dilunasi Kuala Lumpur. Kongsberg kemudian mengklaim force majeure, berdalih bahwa pembatalan merupakan keputusan pemerintah sehingga perusahaan tidak menanggung kewajiban hukum untuk mengembalikan dana.

Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak menyembunyikan kemarahannya. Dalam panggilan telepon dengan Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre pada Kamis, Anwar menyampaikan apa yang ia sebut sebagai "keberatan keras" Malaysia atas pembatalan tersebut.

"Malaysia telah memenuhi setiap kewajiban dalam kontrak ini sejak 2018: dengan cermat, setia, dan tanpa keraguan," kata Anwar dalam pernyataan resminya. "Norwegia, tampaknya, tidak merasa perlu untuk memberikan kami penghargaan yang sama dan menunjukkan itikad baik yang serupa."

Anwar memperingatkan bahwa langkah ini akan merusak kesiapan operasional Malaysia dan "niscaya membawa dampak yang lebih luas terhadap keseimbangan regional." Ia juga menyindir pemasok pertahanan Eropa secara lebih luas.

"Kontrak yang telah ditandatangani adalah instrumen yang sakral. Mereka bukan kertas confetti yang bisa ditebarkan begitu saja dengan cara yang semena-mena seperti ini," ujar Anwar. "Jika pemasok pertahanan Eropa merasa berhak untuk mengingkari perjanjian tanpa konsekuensi, maka nilai mereka sebagai mitra strategis pun akan sirna."

Kementerian Pertahanan Malaysia kini membentuk komite khusus untuk mengkaji opsi hukum dan besaran kompensasi yang akan dituntut dari pihak Norwegia.

Di tengah ketegangan dengan Malaysia, Norwegia justru mempererat kerja sama pertahanan dengan Australia. Pekan ini, Canberra menandatangani Nota Kesepahaman dengan Oslo untuk mendukung produksi dalam negeri NSM dan turunannya, Joint Strike Missile.

Pemerintah Australia menggelontorkan hingga AUD850 juta untuk membangun pabrik rudal di Newcastle, New South Wales, yang dijadwalkan mulai berproduksi pada 2027 yang akan melayani Angkatan Pertahanan Australia maupun negara-negara mitra. Langkah ini merupakan bagian dari rencana investasi AUD36 miliar selama satu dekade ke depan untuk mempercepat pengadaan dan produksi lokal munisi jarak jauh.

Kementerian Luar Negeri Norwegia menyatakan "sangat menghargai hubungannya dengan Malaysia" dan berharap dialog tetap terbuka, namun tidak memberikan sinyal bahwa keputusan pencabutan izin ekspor itu akan ditinjau ulang.