Presiden ke-5 RI sekaligus Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Monang Sinaga/PDIP

Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menyoroti perbedaan pendekatan Indonesia dan China dalam merancang masa depan pembangunan nasional. Ia menilai China telah memiliki perencanaan jangka sangat panjang, sementara Indonesia masih bergerak tanpa arah yang jelas.

Pernyataan itu disampaikan Megawati saat menghadiri pengukuhan gelar profesor emeritus untuk Arief Hidayat di Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/5/2026). Dalam pidatonya, ia membandingkan transformasi China sejak era awal keterbukaannya hingga menjadi kekuatan global saat ini.

Megawati mengaitkan kemajuan China dengan fondasi pembangunan karakter bangsa yang disebut telah dirintis sejak masa awal, termasuk momentum Konferensi Asia Afrika yang melibatkan banyak negara berkembang. 

Menurut dia, pendekatan itu membuat China mampu menjaga arah pembangunan secara konsisten dalam jangka panjang.

Ia juga mengungkap komunikasi pribadinya dengan Presiden China Xi Jinping. Dalam surat yang diterimanya, Xi disebut kerap diminta menyusun visi pembangunan hingga satu abad ke depan setiap kali menghadapi kongres partai.

“Presiden Xi Jinping tulis surat sama saya, setiap kalau ada kongresnya. Sekarang Mega saya disuruh waktu yang kongres ke berapa itu toh ya, yang terakhir itu, bilang saya disuruh lagi membuat yang namanya untuk ke depan. Jadi 100 tahun,” kata Megawati.

Megawati menyebut, perencanaan China bahkan telah melampaui itu. “Jadi, sekarang China itu sudah punya untuk ke depannya 200 tahun. Lah mbok kita tuh mikir toh yo, orang pinter untuk apa? Masak sih enggak bisa membuat juga seperti begitu bahwa kita nih negara ini mestinya bagaimana? Soal pangan mana?” ujarnya.

Ia kemudian mengkritik kondisi pengambilan kebijakan di dalam negeri yang dinilai tidak konsisten. Megawati menggambarkannya dengan istilah “poco-poco”, merujuk pada arah kebijakan yang dianggap tidak terstruktur.

Salah satu contoh yang disorot adalah pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu di DPR RI yang hingga kini belum tuntas. Situasi itu memunculkan wacana pengambilalihan pembahasan oleh pemerintah.

“Sekarang heboh toh, urusan pemilunya yang akan datang. Saya sampai mikir, ini beneran buat rakyat atau buat sopo toh? Iya loh. karena apa? Kalau sampai DPR saja sampai hari ini mau diambil sama pemerintah,” kata Megawati.

Ketua Umum PDI-P itu menilai, langkah tersebut justru memperlihatkan lemahnya arah pengambilan keputusan. 

“Loh saya bilang, kok diambil oleh pemerintah, menunjukkan bahwa ya itu, keadaan sekarang ini kok menurut saya, yang saya sebut, poco-poco tadi,” ujarnya.